Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.643 peraturan dalam 0,17 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD.pdf

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2022/No.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat menggabungkan Dinas atau Badan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun; Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah untuk melaksanakan hasil evaluasi kelembagaan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan sistematika : Asas; Pembentukan Perangkat Daerah; Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2022

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Salinan 2022 PERDA KAB. BOYOLALI 20.pdf

Abstrak

penyertaan modal -pt bank pembangunan daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2022/NOMOR.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah; bahwa untuk memperkuat struktur dan meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sedang tumbuh dan telah menunjukkan kinerja yang baik serta memberikan dividen yang selalu meningkat setiap tahun sebagai sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian penyertaan modal dalam bentuk penambahan modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jumlah dan Penganggaran Penyertaan Modal Daerah, Pengawasan, Dividen, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020

APBD

Download :
PERDA 20 TAHUN 2019 TENTANG APBD 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2002

Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Obyek Wisata

Abstrak

obyek wisata-daya tarik wisata

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2002/No. 22 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Obyek dan Daya Tarik Wisata

ABSTRAK:

banwa datarn rangka membertkan daya dukung yang optimal bagi penyelenggaraan otonomi Daerah, maka obyek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Klaten perlu dikelola -dan atau diusahakan, agar semakin meningkatkan kepariwisataan dan mampu menarik wisatawan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tantang Obyok dan Daya T arik Wisata;
Undang-undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang obyek dan daya tarik wisata. Hal-hal yang diatur antara lain pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, nama, obyek dan subyek retribusi, penetapan struktur dan tarif retribusi, wilayah pemungutan retribusi, sanksi administrasi bagi pelanggaran atas peraturan ini, serta pembinaan pengelolaan atau pengusahaan obyek dan daya tarik wisata. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2002.
Peraturan Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1993 dicabut.
25 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup

Download :
Perda_20_2019.pdf

Abstrak

pengelolaan - daerah - aliran - sungai

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD 2019/Nomor 20 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

ABSTRAK:

Bahwa kerusakan lingkungan di Wilayah Kota Bekasi seperti alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan Pasal 18 UU No. 7 Tahun 2004 maka perlu membentuk Perda tentang Pengeliolaan Aliran Sungai.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU no. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 204 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denfan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 37 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2009; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 76 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 37 Tahun 2012; Perda jabar no. 22 Tahun 2010; Perda Jabar No. 1 Tahun 2012; Perda Jabar No. 7 Tahun 2014; Perda jabar No. 12 tahun 2014.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Prinsip Dan Tujuan, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup, Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfataan Rehabilitasi Dan Konservasi Wilayah Daerah aliran Sungai, Pembinaan Dan Pengawasan DAS, Pwemberdsyaan, Kerja Sama Dan Kemitraan, Koorinasi, Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dan Swasta, Kelembagaan, Pembiayaan, Larangan Dan Sanksi, Pengakan Hukum, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
21 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2004

Pengujian Kendaraan Bermotor

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 20 Tahun 2009

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Musi Rawas No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
20-Perda-No.20-Th.-2009-ttg-Retribusi-Pely.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-PELAYANAN-PENDAFTARAN-PENDUDUK-PENCATATAN-SIPIL

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2009/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

ABSTRAK:

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sangat penting sebagai dokumen kependudukan untuk perencanaan pembangunan, sekaligus sebagai bukti identitas diri penduduk; Untuk mendukung terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil termasuk tarif retribusinya sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2006 perlu ditinjau dan diadakan pengaturan kembali sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2005; Keputusan Mendagri No. 174 Tahun 2004; Keputusan Mendagri No. 245 Tahun 2004; Perda Kabupaten Musi Rawas No. 19 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif; pelayanan pendaftaran penduduk; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terhutang; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; sanksi administrasi; tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan; tata cara penyelesaian keberatan; tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; kadaluwarsa penagihan; pengawasan; penyidikan; serta ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 20 Tahun 2007

Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

APBD

Abstrak

Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2007/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan urnum APBD, keadaan yang rnenyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan an tar . j enis belanj a, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;' b, bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); ·2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 1 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.,.A DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007 §£ us r,l Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hale Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3_688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan. Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 851 ); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahgan Negara (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I 7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); • . 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004: tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor_ 15 Tahun 2004 tentang Prmeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Neg_ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentari:g Sistem Perencanaan " Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara· Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11 .. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik ! ' . Indonesia nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004'. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia N.omor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenta.ng Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni . . Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi� Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor "54 Tahun , 2005 tentang Pinjamari Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perilnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 'Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); I 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun .2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ,\ I, 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57. Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005iNomor 139, Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perilnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 'Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind?nesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200.6 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 29. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 17 Tahun.2006 tentang Lembaran ! Daerah dan Bentuk Daerah; · 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;
BUPATIWAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAER,AH KABUPATEN'WAJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007 Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 562.495.098.017,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp. 68.766.529.800,46 sehingga menjadi Rp. 631.261.627.817 ,46 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 436.395.159.269,QO Rp. 1.323.270.542,00 Rp.437.718.429.811,00 Rp.602.899.243.295,46 Rp.( l 65.180.813.484,46) Rp, 540.869.'496.603,00 b. Bertarnbah/(berkurang) Rp. 62.029.746.692,46 Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan a. Semula b. Bertarnbah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 2. Belanja a. Semula 3. Pembiayaan a. Penerimaan I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran 126.099 -. 938.748,QO 67.443:259.258)6 ,, I Rp.193.543.198.006,46 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.625;601.414,00 Rp. 6.736.783.108,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 28.362.384.522,00 Rp.165.180.813.484,46 Rp. 0,00 Pasal 2 (I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah s Rp. 139.076.542,00 Rp. 410.261:119.354,00 21.179.847.951,00 ' ? • Rp. 21.364.041.951,00 184.194.000,0:0 < Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.95:4.191.964,00 1.000.000.000,00 Rp.410.400.195.896,00 i 15,000.000,00 Rp. 3.269.325.000,00 Rp. 3.254.325.000,00 Rp. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Retribusi daerah JI) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 9.126.537.500,00 280.494.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 9.407.031.500,00 5.011.800.000,00 (111.300.000,00) c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan 1). Semula Rp. 3.787.185.451,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.787.185.451,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.787.185.451,00 Setelah perubahan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. Rp. 5.011.800.000,00 2) Bertambah/(berkurang) (111.300.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 4.900.500.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil I) Semula Rp. 59.383.119.354,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 139.076.542,00 r.Rp. 59.522.195.896 b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan c. Dana alokasi khusus 305.940.000.000,00 0,0,0 I , Rp.305.940.000.000,00 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 44.938.000.000,QO Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubaha.n I Rp. 44.938.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daeran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c terdiri Idari j enis pendapatan : a. Hibah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah pendapatan hibah setelah perubaha.n b. Dana Darurat 1) Semula Rp. 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 4.608.453.852.,00 0,00 Jumlah dana bagi hasil paj ak setelah perubahan d. Dana penyesuaian dan otonorni khusus Rp. 4.608.453.852,00 l) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 0,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daeraJ:i lainnya 0,00 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 345.738.112,00 l .000:000.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 1.345.738.112,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 246.752'.898.430,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 22.439!} 00.604,46 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan , Rp.269.191.9�9.034,46 Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 39.590.646.088,00 ' I Rp.333.707.244.261,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 1) huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 211.244.385.318,00 ,· Rp. 10.633.113.991,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.221.877.4�9.309,00 b. Belanja bunga 1) Semu!a Rp. 443 .000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 337.213.000,00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 780.213.000,00 c. Belanja subsidi I 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,0,0 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 500.000.000,00 d. Belanja hibah 1) Semula Rp. 2.683.975.000,0p I 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.426.000.000,0:0 I Jumlah belanja hibah setelah perubahan ; Rp. 5.109.975.000,00 e. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 7.461.400.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.377.600.000,00 . ,. Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 10.839.000.000,00 f. Belanja bagi hasil 1). Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 17.965.738.112,QO ' 218.982.400,00 4.521.400.000,00 570.125.000,00 Rp. 18.184.720.512,00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan g. Belanja bantuan keuangan 1) Semula · Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan h. Belanja tidak terduga Rp. 5.091.525.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. l .�33.000.000,00 4.876.066.213,46 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 6.809.066.213,46 20.672.541. 780,00 ' . Rp. 217.058.052.723,00 Rp. 18.446.129.478,00 Rp. Rp. Rp. 56.386.003.670,00 Rp. 16.301.929.310,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja barang danjasa B2.201,00 Rp. 72.687.932.980,00 4.842.587.300,00 • Rp. 25.515.129.080,00 20.672.541. 780,00 ' . Rp. 217.058.052.723,00 Rp. 18.446.129.478,00 Rp. Rp. Rp. 56.386.003.670,00 Rp. 16.301.929.310,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan bd. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp, 0,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejurnlahRp, 0,00 1) Semula Rp. 0,00 0,00 ' ;' Rp. ; 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp. 2 Rp. ) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan kernbali pemberian pinjaman Setelah perubahan f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 4.058.656.372,00 1) Semula Rp. 3.939.�97.450,�0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 118.658.922,00 Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan · Rp. 4.058.656.372,00 (3) Pengeluaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 I) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan sejwnlah Rp. 0,00 b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejwnlah Rp. 4:000.000.000,00 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah : Rp. 4.000.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang sejwnlah Rp. 3 .519 .499. 910,00 1) Semula Rp. 184.500.455,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.334.999.455,00 Jumlah pernbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp. 3.519.499.910,00 Setelah perubahan d. Pemberian-pinjaman daerah sejumlah Rp. 4.130.000.000,00 ' 1) Semula Rp. 4.130.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,QO Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Rp. 4.330.000.000,00 Setelah perubahan ·' Pasal 5 Uraian lebih !an jut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ' dalam pasal l, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan �i ' Peraturan Daerah ini, terdiri darsebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2007.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2011 No 20_ocr.pdf

Abstrak

Organisasi Dan Tata Kerja

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2011/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sudah tidak sesuai, maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Diantara nomor 3 dan nomor 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) nomor baru yaitu nomor 3a. Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Lampiran I diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Lampiran II diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Lampiran III diubah, Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 A, Lampiran IV diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Lampiran V diubah, Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10 A, Lampiran VI diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Lampiran VII diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Lampiran VIII diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Lampiran IX diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Lampiran X diubah, Pasal 17 dihapus, Lampiran XII dihapus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diubah.
23 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010

Pajak Air Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Jepara Tahun 2010 No 20.pdf

Abstrak

Pajak Air Tanah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2010/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Air Tanah merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak Bab III Dasar Pengenaan Tarip Pajak Bab IV Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan Dan Perhitungan Pajak Bab V Masa Pajak, Tahun Pajak Dan Saat Pajak Terutang Bab VI Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Dan Tata Cara Penetapan Pajak Bab VII Tata Cara Pembayaran Bab VIII Tata Cara Penagihan Pajak Bab IX Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Bab X Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Bab XI Pemeriksaan Bab XII Keberatan Dan Banding Bab XIII Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bab XIV Kadaluwarsa Bab XV Penyidikan Bab XVI Sanksi Administrasi Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2004.