Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.659 peraturan dalam 0,182 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

APBD

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2022 No 13_ocr.pdf

Abstrak

APBD

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2022/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.805.528.213.000,00 (Dua triliun delapan ratus lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli Daerah; b. Pendapatan transfer; c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
658 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

APBD

Download :
Perda Srkrt 13_2023.pdf

Abstrak

APBD

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2023/NOMOR.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
2027 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2001

Izin Pengolahan Limbah Cair

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bogor No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Download :
perda_13_2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001

Pajak Hotel

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Kota Semarang Perda 13 2001.pdf

Abstrak

pajak-hotel

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2001/No.5 Seri A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Semarang dapat segera mengembangkan semua potensi yang ada khususnya dari sektor pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran untuk disesuaikan dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memisahkan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988.
Peaturan ini mengatur Pungutan Daerah atas pelayanan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek Dan Subyek Pajak; 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; 4. Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan Dan Perhitungan Pajak; 5. Masa Pajak, Tahun Pajak Dan Saat Pajak Terutang; 6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Dan Tata Cara Penetapan Pajak; 7. Tata Cara Pembayaran; 8. Tata Cara Penagihan Pajak; 9. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 11. Pemeriksaan; 12. Keberatan Dan Banding; 13. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 14. Kadaluwarsa; 15. Penyidikan; 16. Sanksi Administrasi; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2001.
Mencabut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1998 Pajak Hotel dan Restoran
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba No. 13 Tahun 2013

Pemeliharaan dan Penertiban Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda-No-13-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 13 TAHUN 2013

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak

ABSTRAK:

: a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan temak di Kabupaten Bulukumba, dipandang perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 tahun 2006 tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban ternak
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar .Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Daerah Tingkat Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 . Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16, Tahun 1977 tentang Usaha Petemakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2004 Nomor 4).
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bulukumba. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, 5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 6. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya. 7. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya. 8. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan temak tersebut. 9. Penggadu adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya. 10. Ternpat Penggembalaan adalah suatu lokasi yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus sebagai tempat penggembalaan ternak. 11. Tanda Cap adalah suatu tanda khusus (cap bakar) pada bagian tubuh ternak sebagai identitas domisili. 12. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim. 13. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan sec�a intensif dan kontinyu dalam rangka menmgkatkan produktifitas ternak. 14. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran. 15. Kant�r Satua1: .Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba. 16. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer Badan Usaha Milik Negara/Daerah de�gan nama dan bentuk apapun, persekutuan finna, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 1 7. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini. 18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah mi serta menemukan tersangkanya. BAB II PEMELIHARAAN TERNAK Pasal 2 (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan pemeliharaan ternak. (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran. (3) Lokasi Kandang atau penangkaran sebagaimana pada ayat (2) harus jauh dari : a. pemukiman penduduk; b. rumah ibadah; c. tempat pendidikan; d. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di Wilayah Kabupaten Bulukumba; e. pasar-pasar; f. terminal; dan 9 g. tempat-tempat keramaian lainnya. (4) Dalam hal Kandang ternak yang dekat dengan lurah/kepala desa setempat. (5) Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 3 (1) Untuk menjaga keindahan dan ketertiban, pemilik ternak dilarang menempatkan kandang ternaknya di lokasi tertentu dalam wilayah kota kabupaten. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 4 Dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, pemilik temak/penggadu dilarang: a. melepas /mengembalakan temak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak /rnenggagalkan upaya penghijauan dan reboisasi; 10 b. melepas/mengembalakan temak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat• tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; c. melepas/rnengembalakan temak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau ternpat-ternpat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan; dan d. melepas/menggembalakan temak sehingga berkeliaran dalam kota yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kota. BAB III PENERTIBAN TERNAK Pasal 5 ( 1) Ternak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap temak liar dan dapat ditangkap oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. (2) Petugas wajib melakukan penangkapan temak dalam hal : b. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau di jalan raya; dan 11 c. karena adanya pengaduan masyarakat. (3) Petugas yang melakukan penertiban/penangkapan ternak menyampaikan/mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap temak tersebut dalam Jangka waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam. (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satpol PP. Pasal 6 ( 1) Temak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan temak yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka temak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah. (3) Tempat penampungan temak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Satpol pp 12 Pasal 7 (1) Setiap. temak yang ditertibkan/ditangka sebagan�ana dimaksud dalam Pasal 5 ayat harus ditebus pemiliknya paling lama dalam t�nggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan. (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8 (1) H.asil penjualan ternak melalui lelang juga diketahui pemilik temak. (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) akan dikembalikan kepada pemilik tern� setelah melalui penghitungan semua kewajiban dan administrasi pelaksanaan lelang. (3) B�sru:�ya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak. 13 Pasal 9 ( 1) Pemilik, yang temaknya ditangkap _wajib menjaga, memelihara dan menyed1aka.t: pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan temak. (2) Segala resiko yang timbul akibat lala� d�am pemeliharaan ternak yang mengakibatL��n kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik temak. Pasal 10 ( 1) Penertiban Hewan Temak oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak. (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada rencana tata ruang wilayah kabupaten. (3) T�mpat penggembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 SKPD yang membidangi peternakan Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah d�n Kepala Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah. Keputusan Bupati. BABIV TEMPAT PENGGEMBALAAN TERNAK Pasal 11 (1) Pemerintah dapat menyediakan lahan yang dapat berfungsi sebagai kawasan penggembalaan urnum. 14 BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13 (I) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku. (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik Jan dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau 1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka -serta melaporkan hasilnya kepada Bupati. 16 BAB VII SANKS! ADMINISTRASI Pasal 14 (1) T�rna� yang ditangkap oleh petugas dapat d1amb.Il oleh pemiliknya setelah dikenak sanksi administr�si berupa denda, deng: ketentuan sebagai berikut: a. untuk Ternak Besar seperti Kerbau Sapi Kuda dan sejenisnya sebesar ' Rp� 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor; dan b. untuk Ternak Kecil seperti Kamb' D b mg, om a dan sejenisnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor. (2)D�nda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1setor ke kas daerah. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pasal 3 dan Pasal 4, dipidana dengan ku;ungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. 17 BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 ( 1) Terhadap setiap pemilik tern�k yang memelihara ternaknya sebelum d1tetap�an peraturan daerah ini, paling lambat 3 (ti�?-) bulan sejak ditetapkannya. wajib menyesuaikan pemeliharaan t.emaknya dengan peraturan daerah ini. (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) telah lewat dan emilik ternak belum. melakukan �enyesuaian maka Pemenntah Daerah melakukan penertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABX PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaan yang timbul terkait d�ngan penertiban dan penahanan temak sebagaim�� dimaksud dalam peraturan daerah mi dibebankan pada APBD Kabupaten Buluku�ba dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 18 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK I. PENJELASAN UMUM Untuk mewujudkan Kabupaten Bulukumba yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penertiban di semua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan yang memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguarr/pengrusakan hewan peliharaan yang banyak berkeliaran dimana-mana sehingga dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan pemakai jalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut , maka sudah saatnya untuk menertibkan setiapi pemilik hewan temak yang melepas dan 21 mengembalakan hewan ternak di tempat terlarang dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial. Untuk itu diperlukan pengaturan yang lebih tegas agar keberadaan ternak di daerah ini tetap di pelihara dengan baik oleh pemiliknya dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan bagi warga masyarakat Kabupaten Bulukumba. I. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukupjelas Pasal 2 Ayat ( 1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupj�las Ayat (4) Cukupjelas Ayat (5) Cukupjelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas Pasal 4 Cukupjelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 6 Ayat'{l] Tempat Penampungan Ternak adalah Lokasi Sementara yang digunakan untuk menampung ternak yang ditangkap oleh Petugas. Tempat 22 23 ,· Pasal 16 Cukupjelas Pasal 17 Cukupjelas Pasal 18 Cukupjelas Pasal 19 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 NOMOR 8 BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
19

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010

Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Karanganyar No. 19 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir

Download :
PERDA-NOMOR-13-TAHUN-2010.pdf

Abstrak

Pajak-parkir

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2010/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan parkir oleh masyarakat selain merupakan salah satu usaha ekonomis yang keberadaannya dapat diupayakan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir termasuk salah satu jenis Pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pajak Parkir.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur kontribusi wajib kepada Daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir
27 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Narkotika

Abstrak

fasilitas - pencegahan - dan - pemberantasan - penyalahgunaan - dan - peredaran - gelap - narkotika - dan - prekursor - narkotika

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2021/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

ABSTRAK:

Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursoruntuk memberi arahan landasan dan kepastian hukum kepada semua dalam mencegahan dan pemberantasan maka perlu menetapkan Perda tentang Fasilitas Pecegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
Dasar Hukm Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2013; Permendagri No. 12 Tahun 2019.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Umum, Pencegahan, Antisipasi Dini, Partisipasi Masyarakat Rehabilitasi, Penanganan, Kerja Sama, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Monitoring Dan Evaluasi,Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
27 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

penyelenggaraan - izin - mendirikan - bangunan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2019/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Permendagri No. 32 Tahun 2010 maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuabh dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahu 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; Peraturan bBersama Permendagri No. 8 Tahun 2006; Permen Pekerjaan Umum No. 29/PRT /M /2006; Permen Pekerjaan Umum No. 29 / PRT / M / 2007; Permen Pekerjaan Umum No. 24 / PRT / M / 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permen Negera Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012; Permen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 05 /PRT / M / 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 06/PRT/M/2017; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No. 26 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Penertibn Izin Mendirikan Bangunan, Pelaksanaan Pembangunan , Peertiban/Pemutihan IMB, Pelaporan, Larangan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan , Sosialisasi, Retribusi, Sanksi Administrasi, Pembongkaran , Penyidikan , Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
24 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2011

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2011

APBD

Download :
perda_13-2011_perubahan_apbd_2011.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPAEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2011

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2010 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 55); 31.Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 84);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II PERINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 481.974.831.764,00 Bertambah Rp. 60.594.816.409,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 542.569.648.173,00 2. Belanja Rp. 529.689.690.464,00 Bertambah Rp. 84.650.676.144,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 614.340.366.608,00 Defisit (Rp. 71.770.718.435,00) 3. Pembiayaan Penerimaan a. Semula Rp. 68.967.756.000,00 b. Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 75.288.682.955,41 Pengeluaran a. Semula Rp. 21.252.897.300,00 b. Bertambah Rp. 6.394.306.598,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.647.203.898,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 47.641.479.057,41 SILPA Tahun berkenaan (selisih kurang) (Rp. 24.129.239.377,59) BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Semula Rp. 16.413.509.000,00 Berkurang (Rp. 777.280.786,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 15.636.228.214,00 b. Dana Perimbangan Semula Rp. 364.597.550.164,00 Berkurang (Rp. 2.924.254.805,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 361.673.295.359,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Semula Rp. 100.963.772.600,00 Bertambah Rp. 64.296.352.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 165.260.124.600,00 setelah Perubahan 2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah Semula Rp. 4.371.352.400,00 Berkurang (Rp. 994.000.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 3.377.352.400,00 b. Retribusi Daerah Semula Rp. 3.632.224.600,00 Berkurang (Rp. 432.280.786,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 3.199.943.814,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Semula Rp. 2.279.900.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 2.279.900.000,00 yang dipisahkan setelah Perubahan d. Lain-lain PAD yang Sah Semula Rp. 6.130.032.000,00 Bertambah Rp. 649.000.000,00 Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan Rp. 6.779.032.000,00 3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Semula Rp. 26.213.249.164,00 Berkurang (Rp. 2.725.871.805,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 23.487.377.359,00 b. Dana Alokasi Umum Semula Rp. 299.397.301.000,00 Berkurang (Rp. 190.683.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 299.206.618.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Semula Rp. 38.987.000.000,00 Berkurang (Rp. 7.700.000,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 38.979.300.000,00 4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Semula Rp. 13.462.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi setelah Perubahan Rp. 13.462.000.000,00 b. Dana Penyesuaian Semula Rp. 73.734.412.600,00 Bertambah Rp. 59.543.512.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp.133.277.924.600,00 c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lainnya Semula Rp. 13.767.360.000,00 Bertambah Rp. 4.752.840.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah Rp. 18.520.200.000,00 lainnya setelah Perubahan BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 4 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Semula Rp. 295.816.532.934,00 Berkurang (Rp. 3.460.782.232,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 292.355.750.702,00 b. Belanja Langsung Semula Rp. 233.873.157.530,00 Bertambah Rp. 88.111.458.376,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 321.984.615.906,00 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 266.541.056.454,00 Berkurang (Rp. 6.178.596.155,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 260.362.460.299,00 b. Belanja Bunga Semula Rp. 20.846.077,00 Bertambah Rp. 1.680.453.923,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 1.701.300.000,00 c. Belanja Hibah Semula Rp. 3.363.379.090,00 Bertambah Rp. 1.037.360.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 4.400.739.090,00 d. Belanja bantuan sosial Semula Rp. 1.158.700.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 1.158.700.000,00 e. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Semula Rp. 24.340.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Rp. 24.340.000.000,00 setelah Perubahan f. Belanja Tidak terduga Semula Rp. 392.551.313,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan Rp. 392.551.313,00 3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 22.605.422.300,00 Bertambah Rp. 1.855.843.383,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 24.461.265.683,00 b. Belanja Barang dan Jasa Semula Rp. 51.050.652.815,00 Bertambah Rp. 22.797.522.792,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 73.848.175.607,00 c. Belanja Modal Semula Rp.160.217.082.415,00 Bertambah Rp. 63.458.092.201,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 223.675.174.616,00 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 5 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Penerimaan Semula Rp. 68.967.756.000,00 Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 75.288.682.955,41 b. Pengeluaran Semula Rp. 21.252.897.300,00 Bertambah Rp. 6.395.606.598,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.647.203.898,00 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. SILPA Semula Rp. 21.334.756.000,00 Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 27.655.682.955,41 b. Penerimaan Pinjaman daerah Semula Rp. 47.383.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Rp. 47.383.000.000,00 setelah Perubahan c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Semula Rp. 250.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 250.000.000,00 setelah Perubahan 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Penyertaan Modal Semula Rp. 1.000.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 b. Pembayaran Pokok Utang Semula Rp. 105.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 105.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga Semula Rp. 20.147.897.300,00 Bertambah Rp. 6.395.606.598,00 Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 27.648.503.898,00 BAB VI URAIAN Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 7. Lampiran VII.1 Laporan Realisasi Anggaran 8. Lampiran VII.2 Neraca 9. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas 10. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini 11. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah BAB VII PENUTUP Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2011.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kudus No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download :
No__13_BPHTB-sign.pdf

Abstrak

bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2010/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang BPHTB adalah pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2010.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
44 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2001.