Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan bidang perdagangan, Pemerintah Kota Sungai Penuh menyediakan pelayanan fasilitas pasar;
Atas penyediaan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dipungut retribusi;
Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Pepres No. 112 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 18 Tahun 2010.
Perda ini mengenai Retribusi Pelayanan Pasar, meliputi: nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; saat retribusi terutang; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan; insentif pemungut; sanksi administratif; sanksi administratif; ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
18 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
Lingkungan hidup merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang merupakan tempat bagi kehidupan dalam segala aspek yang sesuai dengan wawasan nusantara ; pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah umum untuk mencapai kebahagian hidup masyarakat; pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Kepulauan, merupakan upaya terpadu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, social, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup ; penyelenggaraan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, sehingga untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
16. Peraturan Daerah Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
17. Peraturan Daerah Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
15 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 12 Tahun 2016
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan
daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah, daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah;
b. bahwa untuk mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu dibentuk pengaturan tentang Kerja Sama Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Prinsip dan Tujuan pelaksanaan Kerjasama daerah;
3. Subjek dan Objek;
4. Ruang Lingkup;
5. Kerja sama antar daerah;
6. Persetujuan DPRD;
7. Jangka Waktu;
8. Hasil Kerja sama;
9. Perubahan, Penundaan dan pembatalan kerja sama daerah;
10. Berakhirnya kerjasama daerah;
11. Pembiayaan;
12. penyelesaian perselisihan;
13. Tugas dan Kewajiban;
14. Pengawasan;
15. Ketentuan peralihan;
16. ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016.
37 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/No.12, TLD No.42
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah dan Penyertaan ModaPemerintah Daerah kepada
Perusahaan Daerah Air Minum dalam
rangka Penyelesaian Hutang
Perusahaan Daerah Air Minum kepada
Pemerintah secara Non Kas maka
perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Barru tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barru Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pada Pihak Ketiga;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
16.Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 2 tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
19.Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
31/PMK.05/2016 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian
Piutang Negara yang Bersumber
dari Penerusan Pinjaman Luar
Negeri, Rekening Dana Investasi,
dan Rekening Pembangunan
Daerah pada PDAM (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 280);
20.Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dari
Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dan Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum
dalam rangka Penyelesaian Hutang
Perusahaan Daerah Air Minum
kepada Pemerintah secara Non Kas
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1101);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 9 Tahun 1991 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat
II Barru (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Barru
Tahun 1992 Nomor 4 Seri D);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Barru
(Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2008 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Perlindungan
Investasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2009
Nomor 1);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Pada Pihak Ketiga
(Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 17);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak
Ketiga.
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah
disetor kepada PDAM dari Tahun Anggaran 2002
sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar
Rp.46.057.171.000.- (Empat puluh enam milyar
lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Pemerintah Daerah melakukan penambahan
Penyertaan Modal kepada PDAM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.922.468.000
(Tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta
empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
yang bersumber dari Dana Hibah Non Kas
Pemerintah Pusat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak
Ketiga.
19 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 7 Seri E Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur tentang imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
25 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR : 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menyusun Pera turan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2018.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Uraian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lampiran Laporan Keuangan, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/No.15 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bahwa agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan serta memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman, perlu melakukan pembinaan dan penataan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013.
Peraturan ini memuat ketentuan umum; ruang lingkup, maksud dan tujuan; asas; penataan lokasi dan tempat usaha; karakteristik dan klasifikasi PKL; pendaftaran PKL; pembinaan; pengawasan dan penertiban; sanksi administasi; ketentuan penutup terkait penataan dan pembinaan PKL
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2013.
22 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UndangUndang
Nomor 10 Tahun 2009 Pemerintah
Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk
menetapkan pengaturan didaerah terkait dengan
kepariwisataan dan secara khusus terhadap
usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan
rekreasi. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011
tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan
dan Rekreasi, dipandang perlu disesuaikan
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
lebih tinggi dan kondisi saat ini. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan
dan rekreasi harus dijadikan sarana untuk
menciptakan kesadaran akan identitas nasional
dan kebersamaan dalam keragaman. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan
rekreasi.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13
Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27
Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang
Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan
rekreasi, meliputi
pemberian TDUP yang diperuntukkan secara umum dan/ atau kelompok
tertentu (executive member) yang berada dalam daerah. Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam
bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekresi. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan Pasal 14 perda ini dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.
50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2016.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor
19 Tahun 2011 tentang Usaha penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan
rekreasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 19),
dicabut dan dinyatakan tidakberlaku lagi.
Ketentuan lebih lanjut tahapan, tata cara pendaftaran usaha pariwisata
diatur dalam Peraturan Walikota.
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten
memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan Pendidikan Dasar
Pasal 18 ayat (6) dan psal 31 UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 17 Tahun 2016;UU No 20 Tahun 2003;UU No 14 Tahun 2005;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan dengan UU No 9 tahun 2015 ;UU No 8 Tahun 2016;PP No 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan PP No 13 Tahun 2015;PP No 55 Tahun 2007;PP No 47 Tahun 2008;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;Pemendikbud No 75 Tahun 2016;
Penyelengaraan Pendidikan , Hak dan Kewajiban,Sumber dana,penggunaan dan pertanggungjawaban ,Organisasi dan Perindustrian dana,Monitoring ,evaluasi dan Pelaporan , Pembinaan Dan Pengaawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
12 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 12 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
a. bahwa retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1997
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1987
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008
Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
