Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 53.498 peraturan dalam 0,23 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pengendalian Menara Telekomunikasi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA-no 11 thn 2012 ocr.pdf

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.11, TLD No.11, LL KAB MELAWI: 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Bahwa pembangunan menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
UUD 1945 Psl 18 (6), UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2002, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 69 Tahun 1996, PP No. 27 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2003, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2008, dan PP No. 15 Tahun 2010
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Telekomunikasi, Menara Telekomunikasi, Menara Bersama, Menara Tunggal, Menara Rangka, Transmisi Utama, Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi, Izin Mendirikan Menara, Bangunan Gedung, Bangunan, Zona, Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi, Operator, Jaringan Utama, Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Jasa Konstruksi, Penyedia Menara, Pengelola Menara, Perusahaan Nasional, dan Badan Usaha; Asas dan Tujuan; Perizinan Pembangunan Menara; Pemanfaatan Menara; Persebaran dan Ketentuan Teknis; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2012.
14

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 11 Tahun 2012

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Abstrak

APBD

Download file:

perda-11-2012.pdf

TENTANG-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2013

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pasal 2 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2012

Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Prov. DIY No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembagunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Download file:

Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 2012

Pembentukan Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERDA 11 THN 2012 (11) - rezise.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan

ABSTRAK:

bahwa upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan Pembentukan Desa;Nama Desa;Batas dan Pembagian Wilayah;Luas Wilayah;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 11 Tahun 2012

Pajak Bumi dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERDA Kota Sorong No 11 T...an dan Perkotaan.pdf

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.11, TLD NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRAK:

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalammeningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2003; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENKEU No. 11/MK.07/2010; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; KEPMENDAGRI No. 43 Tahun 1999.
Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak; Pendataan dan Penetapan Pajak; Pemungutan Pajak Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
''Penjelasan : 4 hlm''

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

54perda-no11-th-2012.pdf

PERLINDUNGAN ANAK - penyelenggaraan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial; bahwa di Kota Pekalongan masih ada anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, penyelenggaraan perlindungan anak, larangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, sanksi pidana, sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012.
18 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBD

Download file:

perda_11-2012_perubahan_apbd_2012.pdf

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPAEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2012

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 14); 31.Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 22);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II PERINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 509.469.483.511,00 Bertambah Rp. 19.285.379.864,91 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 528.754.863.375,91 2. Belanja Rp. 497.742.485.282,00 Bertambah Rp. 66.302.071.017,04 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 564.044.556.299,04 Defisit (Rp. 35.289.692.923,13) 3. Pembiayaan Penerimaan a. Semula Rp. 21.489.085.800,00 b. Bertambah Rp. 34.557.818.040,09 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 56.046.903.840,09 Pengeluaran a. Semula Rp. 33.216.084.029,00 b. Berkurang (Rp. 12.458.873.112,04) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 20.757.210.916,96 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 35.289.692.923,13 SILPA Tahun berkenaan (selisih kurang) Rp. 0,00 BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Semula Rp. 23.238.687.482,00 Bertambah Rp. 4.234.141.536,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 27.472.829.018,00 b. Dana Perimbangan Semula Rp. 424.320.642.229,00 Bertambah Rp. 3.505.293.404,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 427.825.935.633,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Semula Rp. 61.910.153.800,00 Bertambah Rp. 11.545.944.924,91 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 73.456.098.724,91 setelah Perubahan 2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah Semula Rp. 4.715.000.000,00 (Berkurang) (Rp. 683.500.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 4.031.500.000,00 b. Retribusi Daerah Semula Rp. 12.437.687.482,00 Bertambah Rp. 4.957.641.536,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 17.395.329.018,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Semula Rp. 4.586.000.000,00 (Berkurang) (Rp. 40.000.000,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 4.546.000.000,00 yang dipisahkan setelah Perubahan d. Lain-lain PAD yang Sah Semula Rp. 1.500.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00 3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Semula Rp. 23.383.874.229,00 Bertambah Rp. 3.505.293.404,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 26.889.167.633,00 b. Dana Alokasi Umum Semula Rp. 358.904.488.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 358.904.488.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Semula Rp. 42.032.280.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 42.032.280.000,00 4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Semula Rp. 13.462.000.000,00 Bertambah Rp. 215.980.880,00 Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi setelah Perubahan Rp. 13.677.980.880,00 b. Dana Penyesuaian Semula Rp. 33.448.153.800,00 Bertambah Rp. 13.018.470.200,00 Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp. 46.466.624.000,00 c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lainnya Semula Rp. 15.000.000.000,00 (Berkurang) Rp. 1.688.506.155,09) Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah Rp. 13.311.493.844,91 lainnya setelah Perubahan BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 4 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Semula Rp. 330.619.492.770,00 Bertambah Rp. 7.216.801.273,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 337.836.294.043,00 b. Belanja Langsung Semula Rp. 167.122.992.512,00 Bertambah Rp. 59.085.269.744,04 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 226.208.262.256,04 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 299.460.859.770,00 (Berkurang) (Rp. 137.367.107,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 299.323.492.663,00 b. Belanja Bunga Semula Rp. 4.000.000.000,00 Bertambah Rp. 5.440.000.000,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 9.440.000.000,00 c. Belanja Hibah Semula Rp. 2.787.933.000,00 Bertambah Rp. 1.640.187.500,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 4.428.120.500,00 d. Belanja bantuan sosial Semula Rp. 1.300.700.000,00 Bertambah Rp. 58.000.000,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 1.358.700.000,00 e. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Semula Rp. 22.770.000.000,00 Bertambah Rp. 215.980.880,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Rp. 22.985.980.880,00 setelah Perubahan f. Belanja Tidak terduga Semula Rp. 300.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00 3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 22.559.343.350,00 Bertambah Rp. 1.293.016.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 23.852.359.350,00 b. Belanja Barang dan Jasa Semula Rp. 64.252.298.758,00 Bertambah Rp. 14.641.393.142,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 78.893.691.900,00 c. Belanja Modal Semula Rp. 80.311.350.404,00 Bertambah Rp. 43.150.860.602,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 123.462.211.006,04 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 5 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Penerimaan Semula Rp. 21.489.085.800,00 Bertambah Rp. 34.557.818.040,09 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 56.046.903.840,09 b. Pengeluaran Semula Rp. 33.216.084.029,00 (Berkurang) (Rp. 12.458.873.112,04) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 20.757.210.916,96 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. SILPA Semula Rp. 21.239.085.800,00 Bertambah Rp. 34.557.818.040,09 Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 55.796.903.840,09 b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Semula Rp. 250.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 250.000.000,00 setelah Perubahan 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Penyertaan Modal Semula Rp. 1.000.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 b. Pembayaran Pokok Utang Semula Rp. 105.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 105.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga Semula Rp. 10.871.998.229,00 Bertambah Rp. 8.780.212.687,96 Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 19.652.210.916,96 d. Pembayaran konstruksi dalam pengerjaan Semula Rp. 21.239.085.800,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 21.239.085.800,00 BAB VI URAIAN Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 7. Lampiran VII.1 Laporan Realisasi Anggaran 8. Lampiran VII.2 Neraca 9. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas 10. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini 11. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah BAB VII PENUTUP Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2012

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kab.Sleman No.11 Ta...an dan Perkotaan.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 11 Tahun 2012

Pajak Hotel

Abstrak

Download file:

Perda Kota Baubau No.11 Tahun 2012.pdf

pajak - hotel

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2012/ NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan Pajak Hotel sebagai salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa untuk tertibnya pengelolaan Pajak Hotel sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor pajak, maka dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Pajak Hotel.
Dasar Hukum : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179); 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2).
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK 3. DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN 4. WILAYAH PEMUNGUTAN 5. MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 6. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 7. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 8. TATA CARA PEMBAYARAN 9. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 10. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 11. TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI 12. KEBERATAN DAN BANDING 13. PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 14. KEDALUWARSA 15. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 16. KETENTUAN PIDANA 17. KETENTUAN PENYIDIKAN 18. KETENTUAN PERALIHAN 19. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda PB Nomor 11 Tahun 2012.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 66

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

berdasarkan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat maka perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaannya;
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Daerah Provinsi Papua BaratNomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT