Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Agama

Menemukan 550 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2015

Petugas Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Arab Saudi

Download :
Permenag Nomor 41 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Menag No. 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Imam Bonjol Padang

Mengubah :

Peraturan Menag No. 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Download :
Permenag Nomor 33 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Menag No. 22 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Download :
Permenag Nomor 32 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019

Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen

Pendidikan

Download :
Permenag Nomor 32 TAHHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021

Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PMA_no._19_tahun_2021.pdf

Abstrak

PEMBERIAN PERTIMBANGAN UNTUK PENGESAHAN BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 19, BN 2021/NO. 989; https://jdih.kemenag.go.id/: 10 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan, perlu mendapat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; b. bahwa untuk memberikan pertimbangan pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan, perlu pengaturan mengenai pemberian pertimbangan untuk pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan keagamaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Pertimbangan untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan yang Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 709); 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 660); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
1. ketentuan umum 2. permohonan pertimbangan 3. pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi dokumen permohonan pertimbangan 4. penerbitan pertimbangan 5. pendanaan

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
10 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Menag No. 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aju Muhammad Idris Samarinda

Download :
Permenag Nomor 53 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020

Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download :
PMA_No._30_tahun_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Menag No. 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Download :
Permenag Nomor 49 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2013

Sekertariat Badan Pengelola Dan Pengelolaan Dana Abadi Umat

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Menag No. 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat

Download :
Permenag Nomor 4 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2022

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Permenag Nomor 3 Tahun 2022.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Agama

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.