PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Agama

Menemukan 546 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2022
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Menag No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan Menag No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
Mencabut :
  1. Peraturan Menag No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2012
Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan Menag No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020
Pendidikan Pesantren

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menag No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren
  2. Peraturan Menag No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan