Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Agama

Menemukan 550 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018

Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Permenag Nomor 39 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015

Pengelolaan Dana Abadi Umat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menag No. 4 Tahun 2013 tentang Sekertariat Badan Pengelola Dan Pengelolaan Dana Abadi Umat

Download :
Permenag Nomor 39 Tahun 2015 (1).pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2020

Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menag No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah TInggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Download :
PMA_No._39_tahun_2020.pdf

Abstrak

STATUTA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 39, BN. 2020/No. 1627, https://jdih.kemenag.go.id/; 61 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1359);
mengatur tentang a. ketentuan umum yang berisi penjelasan b. Visi dan misi institut c. indentitas institut d. penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi e. sistem pengelolaan f. Sistem penjaminan mutu internal g. tata kelola h. Kode etik i. bentuk dan tata cara penetapan keputusan j. perencanaan k. pendanaan, pendapatan dan pengadaan barang/jasa dan kekayaan l. sarana dan prasarana m. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2015tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1304)
60 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2013

Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Menag No. 33 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus

Download :
Permenag Nomor 40 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016

Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pada Kementerian Agama

Download :
Permenag Nomor 40 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018

Perubahan Atas Perauran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Menag No. 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Download :
Permenag Nomor 40 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Menag No. 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Mengubah :

Peraturan Menag No. 32 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Intitut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Download :
Permenag Nomor 40 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Unviersitas Islam Negeri Yogyakarta

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Menag No. 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Download :
Permenag Nomor 40 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020

Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PMA_No._40_tahun_2020.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 40, BN. 2020/No. 1628, https://jdih.kemenag.go.id/; 15 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi, jejaring, dan peran Kementerian Agama, perlu dilakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan lembaga nonpemerintah dalam dan luar negeri; b. bahwa untuk menyelenggarakan kerja sama secara terencana, tertib, terkoordinasi, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai kerja sama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
mengatur tentang a. ketentuan umum yang berisi penjelasan b. jenis dan bentuk kerja sama terdiri atas Kerja Sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri c. bentuk kerja sama terdiri dari kerja sama utama dan kerja sama teknis d. kerja sama dalam negeridapat dilakukan antara Kementerian dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha dan organisasi kemasyarakatan e. kerja Sama diselenggarakan melalui tahapan: perencanaan, penyusunan, penandatangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan f. kerja Sama luar negeri dapat dilaksanakan dengan pemerintah negara asing, organisasi internasional, organisasi internasional nonpemerintah dan lembaga pendidikan negara asing g. Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati dalam Naskah Kerja Sama.

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
15 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2013

Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Menag No. 32 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kediri

Download :
Permenag Nomor 41 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Agama

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2016.