Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Menemukan 753 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan PER.49/MEN/2011 yang terkait dengan laut lepas

Download file:

Permen KKP Nomor 12 Tahun 2012.pdf

USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPA

2012

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. PER.12/MEN/2012, BN.2012 No. 668, jdih.kkp.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas

ABSTRAK:

a. bahwa Indonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi sediaan ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish stocks) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (straddling fish stocks) di Laut Lepas; b. bahwa pemanfaatan sediaan ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish stocks) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (straddling fish stocks) di Laut Lepas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilaksanakan berdasarkan standar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas dengan Peraturan Menteri;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623); 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia); 6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna (Konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan); 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang Log Book Penangkapan Ikan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
Mengatur tentang jenis usaha dan jenis perizinan, . Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pelabuhan Pangkalan, Pendaftaran Kapal pada RFMO, Perubahan, perpanjangan, penggantian SIUP, SIPI dan SIKPI, Transhipment, Kepatuhan Kapal Penangkap dan Kapal Pengangkut Ikan, Tindakan Konservasi dan pengelolaan, Pembiayaan, Pengadaan Kapal, Pelaporan

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2012.
Mencabut a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan PER.49/MEN/2011 yang terkait dengan laut lepas;
50 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kepelabuhanan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan; dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Dengan Instansi Terkait dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 8 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut

Permen KKP No. PER.01/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2010

Download file:

Permen KKP Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Diubah dengan

Permen KKP No. 24/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 24 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah Edisi 2012

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.36/MEN/2007 tentang Kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Edisi 2007

Download file:

Permen KKP Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 63/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari

Mencabut

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2002 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2004

Download file:

Permen KKP Nomor 26 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.09/Men/2011 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Diubah dengan

Permen KKP No. 33/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengubah

Permen KKP No. PER.09/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 22 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.31/MEN/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 6/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Mencabut

Permen KKP No. PER.52/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 31 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Larangan Pengeluaran Benih Sidat (Anguilla spp) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 18/MEN/2009 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (Anguilla spp) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Download file:

Permen KKP Nomor 19 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

Permen KKP No. 2/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Diubah dengan

Permen KKP No. 42/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Permen KKP No. 18/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Mengubah

Permen KKP No. PER.08/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
Permen KKP No. PER.02/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Download file:

Permen KKP Nomor 5 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT