PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Pertanian

Menemukan 604 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Gratifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permentan No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permentan No. 20/PERMENTAN/KR.040/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
  2. Permentan No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permentan No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Mencabut
  1. Permentan No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
  2. Permentan No. 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
  3. Permentan No. 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permentan No. 48 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia
  2. Permentan No. 23/PERMENTAN/OT.040/7/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal
  3. Permentan No. 53/PERMENTAN/OT.040/11/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
  4. Permentan No. 52/PERMENTAN/OT.040/11/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
  5. Permentan No. 41/PERMENTAN/OT.040/8/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
  6. Permentan No. 30/Permentan/OT.040/6/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal
  7. Permentan No. 24/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Karantina Pertanian
  8. Permentan No. 23/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Ketahanan Pangan
  9. Permentan No. 22/PERMENTAN/OT.040/5/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
  10. Permentan No. 21/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
  11. Permentan No. 20/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura
  12. Permentan No. 19/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/ OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/ OT.010/4/2017 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Satu Data Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Asuransi Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 21 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Jaminan Kesehatan Bagi Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya yang Diangkat Berdasarkan Kontrak pada Kementerian Pertanian

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan