PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Pertanian

Menemukan 597 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2010 Tahun 2010
Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 74/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012
Pedoman Penangangan Pascapanen Kakao

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
Mengubah :
  1. Permentan No. 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tahun 2016
Pembinaan Kelembagaan Petani

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permentan No. 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani Dan Gabungan Kelompoktani
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya

Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1045/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 187 Tahun 1999
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013 Tahun 2013
Syarat Dan Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT
  2. Keputusan Menteri Pertanian 443/Kpts/ HK.310/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/PK.210/3/2016 Tahun 2016
Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 Tahun 2012
Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 Tahun 2013
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Pedoman Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 07/PERMENTAN/LB.200/2/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian
Mencabut :
  1. Permentan No. 67/Permentan/OT.140/11/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2012 Tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Mengubah :
  1. Permentan No. 06/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan