PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Pertanian

Menemukan 597 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tahun 2013
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 Tahun 2013
Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) Yang Baik

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/SM.200/12/2017 Tahun 2017
Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat Dan Mesin Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 Tahun 2018 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 Tahun 2016
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permentan No. 44/Permentan/SR.310/11/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanuan Tahun Anggaran 2017
  2. Permentan No. 04/Permentan/SR.310/3/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tahun 2015
Tindakan Karantina Hewan Dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Di Tempat Pemeriksaan Karantina

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permentan No. 05/Permentan/KR.020/3/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/PERMENTAN/OT.140/7/2014 Tahun 2014
Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014
Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 595/Kpts/OT.210/11/2001
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014
Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 Tahun 2010
Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan