Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 350 peraturan dalam 0,004 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1994

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1994.pdf

PEDOMAN - PENGAMALAN PANCASILA

1994

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

ABSTRAK:

Dalam rangka menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Kedua akan semakin banyak tantangan yang dihadapi baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, karenanya diperlukan langkah-langkah untuk memperteguh keyakinan akan kebenaran Pancasila.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : II/MPR/1978; Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993.
Inpres ini mengatur mengenai peningkatan pelaksanaan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) kepada segenap Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Departemen/Lembaga masing-masing, sehingga mampu menumbuhkan pemahaman dan keyakinan yang lebih besar dan mendalam mengenai kebenaran dan keampuhan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa serta makin memantapkan ketahanan nasional.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 1994.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1994

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1994.pdf

PENDIDIKAN

1994

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

ABSTRAK:

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar perlu segera dilaksanakan sebagai kelanjutan wajib belajar enam tahun yang telah dilaksanakan.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa; dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
Inpres ini mengenai pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di seluruh Indonesia sebagai suatu gerakan nasional terhitung mulai tahun pelajaran 1994/1995 dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Melaporkan pelaksanaan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar secara periodik kepada Presiden Republik Indonesia.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1994.
Wajib belajar pendidikan dasar merupakan suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9)
Lampiran file: 5hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 5)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1993

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1993

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1993.pdf

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1993

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 5, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa tertinggal perlu dipadukan program-program sektoral maupun regional.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Inpres ini mengatur mengenai program peningkatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Para Menteri lainnya dan Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan di sektor masing-masing guna mendukung pelaksanaan program IDT. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan pembinaan umum bagi kelancaran penyelenggaraan program IDT, di wilayah masing-masing. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian program-program sektoral dan regional, khususnya dalam rangka mendukung program IDT, di wilayah masing-masing.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1993.
Program IDT merupakan perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya penanggulangan kemiskinan yang langsung ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan pada tingkat perdesaan.
Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 9)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah

Abstrak

Perekonomian

Download file:

inpres Nomor 4 Tahun 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Pameran Terapung Indonesia

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1993.pdf

PAMERAN - TERAPUNG INDONESIA

1993

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 4 hlm

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pameran Terapung Indonesia

ABSTRAK:

Pameran Terapung Indonesia akan merupakan sarana dan wahana yang tepat untuk penyebarluasan informasi kemampuan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional dan penguasaan teknologi canggih, sekaligus sebagai sarana promosi hasil industri dalam negeri.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini mengatur mengenai penyelenggaraan Pameran Terapung Indonesia dengan memanfaatkan Kapal Niaga Caraka Jaya III - 7, guna penyebarluasan informasi kemampuan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional umumnya dan pembangunan industri khususnya, penguasaan teknologi canggih, dan promosi hasil industri dalam negeri kepada seluruh rakyat Indonesia di dua puluh tujuh Propinsi dan juga ke negara-negara sahabat sepanjang memungkinkan. Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pameran Terapung Indonesia dibebankan kepada anggaran instansi Pemerintah dan pihak swasta yang ikut serta dalam pameran tersebut.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 1993.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3, penjelasan hlm 2 sd 3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Peringatan Ulang Tahun ke-50 Perserikatan Bangsa-bangsa

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Keikutsertaan Indonesia dalam Taejon Expo 1993 di Taejon Republik Korea

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah

Abstrak

Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 5 Tahun 1991.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Pemberian Visa Kepada Warga Negara Republik Rakyat Cina yang Bermaksud Berkujung ke Indonesia dan Pemberian Izin Keimigrasian Kepada Warga Negara Indonesia yang Bermaksud Berkunjung ke Republik Rakyat Cina

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut

Inpres No. 9 Tahun 1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-Cina

Download file:

INPRES Nomor 4 Tahun 1991.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1993.