Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 350 peraturan dalam 0,003 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Percepatan Penyelesaian Permohonan Perwarganegaraan

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 1995.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

inpres Nomor 5 Tahun 1995.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Inpres Tahun 4 Tahun 1995.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pameran Bersama Indonesia- Singapura 1995

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor3 Tahun1995.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Kemudahan atas Impor Mesin dan Peralatan beserta Bahan Baku/Penolong dalam Rangka Restrukturisasi Usaha

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1995.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1995.pdf

PELAYANAN - APARATUR - PEMERINTAH

1995

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat

ABSTRAK:

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sangat menentukan tercapainya tujuan pembangunan nasional, karena itu aparatur pemerintah perlu secara terus menerus melakukan pengarahan dan bimbingan serta menciptakan suasana yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat tersebut.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Keputusan Presiden Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
Inpres ini mengatur mengenai pengambilan langkah-langkah yang terkoordinasi dengan Departemen/Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat baik yang menyangkut penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pembangunan, maupun kemasyarakatan. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 1995.
Lampiran file: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1994

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 1994.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1994

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pameran Produksi Indonesia 1995

Abstrak

Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1994.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1994

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Sensus Ekonomi 1996

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1994.pdf

SENSUS - EKONOMI

1994

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Sensus Ekonomi 1996

ABSTRAK:

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Sensus Ekonomi Tahun 1996 dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden agar sensus tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman dan tertib tanpa mengabaikan persyaratan teknis serta ketelitian hasilnya.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984; dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992.
Inpres ini mengatur mengenai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Menteri Negara Perumahan Rakyat memberikan pengarahan tentang ruang lingkup dan materi yang akan dicakup dalam Sensus Ekonomi 1996. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996 yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik, sehingga Sensus Ekonomi 1996 dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 1994.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, pejelasan hlm 3 sd 4)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1994

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pameran Kebaharian Indonesia 1996

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1994.pdf

PAMERAN - KEBAHARIAN - INDONESIA

1994

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pameran Kebaharian Indonesia 1996

ABSTRAK:

Pameran Kebaharian Indonesia 1996 akan merupakan wahana yang tepat untuk merangsang dan membangkitkan kesadaran, minat, kecintaan, semangat dan kebanggaan di bidang kebaharian yang sekaligus menunjukan kepada negara-negara lain dan masyarakat internasional kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi di bidang kebaharian.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; dan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1992.
Inpres ini mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan Pameran Kebaharian Indonesia 1996 pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 20 Oktober 1996 di Jakarta, yang selanjutnya disebut Pameran Kebaharian 1996. Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Penerangan, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Kepala Badan Pengelola Industri Strategis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua. Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pameran Kebaharian 1996 tersebut, sejak dari persiapan sampai dengan selesai pelaksanaan pameran dibebankan kepada anggaran instansi Pemerintah terkait serta pihak swasta yang ikut serta dalam pameran tersebut.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 1994.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3, penjelasan hlm 1 sd 3)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 1995.