Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1994

Sensus Ekonomi 1996

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Inpres ini mengatur mengenai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Menteri Negara Perumahan Rakyat memberikan pengarahan tentang ruang lingkup dan materi yang akan dicakup dalam Sensus Ekonomi 1996. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996 yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik, sehingga Sensus Ekonomi 1996 dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Instruksi Presiden (Inpres)

Bentuk Singkat

Inpres

Tahun

1994

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

23 Agustus 1994

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

23 Agustus 1994

Sumber

jdih.setkab.go.id: 5 hlm.

Subjek

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 30 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Inpres Nomor 4 Tahun 1994.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SENSUS - EKONOMI
1994
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Sensus Ekonomi 1996
ABSTRAK:	Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Sensus Ekonomi Tahun 1996 dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden agar sensus tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman dan tertib tanpa mengabaikan persyaratan teknis serta ketelitian hasilnya. Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984; dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992. Inpres ini mengatur mengenai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Menteri Negara Perumahan Rakyat memberikan pengarahan tentang ruang lingkup dan materi yang akan dicakup dalam Sensus Ekonomi 1996. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996 yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik, sehingga Sensus Ekonomi 1996 dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 1994. Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, pejelasan hlm 3 sd 4)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521