Inpres ini mengatur mengenai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Menteri Negara Perumahan Rakyat memberikan pengarahan tentang ruang lingkup dan materi yang akan dicakup dalam Sensus Ekonomi 1996. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996 yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik, sehingga Sensus Ekonomi 1996 dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat