Adv. Search

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 162 peraturan dalam 0,005 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2023

Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Hak Asasi Manusia

Download :
Inpres Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Abstrak

HAM - Rekomendasi - Penyelesaian Non-Yudisial - Pelanggaran - Hak Asasi Manusia - Berat

2023

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 2, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) sebagai salah satu upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Inpres ini menginstruksikan kepada beberapa menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri.
Kepada menteri-menteri yang dimaksud dalam Inpres ini, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM berupa: 1) memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana; dan 2) mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi.
Selain mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM, kepada menteri-menteri yang dimaksud dalam Inpres ini, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri diinstruksikan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Inpres ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
Pembiayaan untuk pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.
Lampiran file: 6 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2022

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Asuransi Kesehatan Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Optimalisasi - Pelaksanaan - Program - Jaminan - Kesehatan Nasional

2022

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 1, jdih.setkab.go.id : 23 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, maka ditetapkan Inpres ini.
Inpres ini diberikan kepada beberapa menteri, jaksa agung, kapolri, kepala BP2MI, direksi BPJS Kesehatan, para kepala daerah, dan ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Inpres ini ditetapkan guna mengambil langkah-langkah untuk melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2015

Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian/Lembaga

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Inpres Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2002

Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Inpres0082002.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2010

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Inpres 1 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2011

Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Inpres_no_8_2011.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2007

Kebijakan Perberasan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Instruksi_Presiden_no_3_th_2007.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2009

Kebijakan Perberasan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Inpres 7 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2014

Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Inpres Nomor 7 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2011

Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Inpres 3 Tahun 2011.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011.