Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.939 peraturan dalam 0,03 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2000
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
  3. KEPPRES No. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  4. KEPPRES No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1971
Perintjian Anggaran Belandja Negara Rutin Tahun 1971/1972

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2013
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1980
Pengesahan "Agreement On The Asean Food Security Reserve", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegaso Pemerintahpemerintah Negara Anggota Asean Yang Terdiri Dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philiphina, Republik Singapura, Dan Kerajaan Thailand, Yang Telah Ditandatangani Di New York, Amerika Serikat, Pada Tanggal 4 Oktober 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2007
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1984
Proyek Tambak Inti Rakyat

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988
  2. KEPPRES No. 9 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2006
Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
  2. KEPPRES No. 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
  2. KEPPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1983
Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1983/1984

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan
Mengubah sebagian :
  1. Merubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1983
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1977
Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1985
Tunjangan Jabatan Bagi Ketua Dan Anggota Mahkamah Pelayaran

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan