PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.939 peraturan dalam 0,029 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2003
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 Tentang Pendidikan Dan Latihan Ahli Multi Media

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 59 Tahun 1985 tentang Pendidikan Dan Latihan Ahli Multi Media
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1976
MENGESAHKAN AGREEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE ASEAN SECRETARIAT

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1987
Penggunaan Langsung Dana Pendapatan Dari Pengusahaan Komplek Kemayoran Oleh Badan Pengelola Komplek Kemayoran

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024
Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2008
Hari Konstitusi

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1972
Djenis-Djenis Pakaian Sipil

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1981
Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Kepres Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1995
Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Johor Bahru, Malaysia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1964
Penambahan Wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (PN-Pertamina)

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 1969
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2001
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
  2. KEPPRES No. 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan