Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2019

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2008

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERPRES NO 33 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
PERPRES No. 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Download :
Perpres Nomor 65 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2014

Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 66 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Download :
Perpres Nomor 05 Tahun 2014.pdf
Perpres Nomor 05 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 2021

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Avoidence of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perpres Nomor 34 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 34 Tahun 2021 - Lampiran.pdf

Abstrak

Pengesahan - Persetujuan - Pemerintah Republik Indonesia - Pemerintah Persatuan Emirat Arab - Penghindaran - Pajak Berganda - Pencegahan - Pengelakan - Pajak - PeNghasilan - Agreement - the Government of the Republic of Indonesia - the Government of the United Arab Emirates - Avoidence - Double Taxation - Prevention - Fiscal Evasion - Respect - Taxes on Income

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 34, LN.2021/No.112, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Avoidence of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab khususnya kerja sama di bidang ekonomi, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar pajak internasional terkini, Pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah menyepakati persetujuan baru di bidang perpajakan pemerintah tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income) yang telah ditandatangani di Bogor, Indonesia pada tanggal 24 Juli 2019.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Dalam lampiran Perpres ini terdapat naskah asli.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2023

Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perpres Nomor 51 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Tunjangan Khusus - Pegawai - Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 51, LN 2023 (110) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2002; dan PP Nomor 41 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur tentang tunjangan khusus bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tunjangan khusus dapat diberikan kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara dan yang mengalami penurunan penghasilan, dibandingkan dengan penghasilan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan atau selisih penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
Tunjangan khusus dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
Lampiran file: 7 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, lampiran hlm 7)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

Download :
Perpres Nomor 78 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Penanganan - Dampak Sosial Kemasyarakatan - Penyediaan Tanah - Pembangunan Nasional - perubahan

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 78, LN 2023 (153) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

ABSTRAK:

Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang terkait dengan cakupan penguasaan tanah, persyaratan penguasaan tanah oleh masyarakat, bentuk pemberian santunan, besaran nilai santunan, pendelegasian kewenangan penanganan dampak sosial kemasyarakatan, ketentuan teknis pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan, dan penyediaan hibah tanah dan tanah pengganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2018.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2018. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12, dan penambahan 2 pasal yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B. Ketentuan teknis pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, atau Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dengan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Wali Kota, atau Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan mempedomani Peraturan Menteri yang membidangi penyelenggaraan urusan pertanahan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 62 Tahun 2018.
Lampiran file: 8 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2008

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Mengubah sebagian :

KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Download :
PERPRES NO 61 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 2013

Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 13 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Download :
Perpres 34 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2005

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Mencabut :

KEPPRES No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Download :
PERPRES NO 65 TH 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2014.