PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2006
Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
  1. PERPRES No. 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
  2. PERPRES No. 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
  2. KEPPRES No. 2 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015
Kementerian Perhubungan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan
Mengubah sebagian :
  1. PERPRES No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
  2. PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2020
Institut Agama Islam Negeri Sorong

Pendidikan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 78 Tahun 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2009
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
  2. PERPRES No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
  3. PERPRES No. 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Mengubah :
  1. PERPRES No. 48 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
  2. PERPRES No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2013
Tunjangan Jabatan Bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 1964
Kedudukan Keuangan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di Propinsi Irian Barat.

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 16 Tahun 1969 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2020
Institut Agama Islam Negeri Takengon

Pendidikan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 50 Tahun 2012 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2021
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pendidikan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 139 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan