Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.557 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perpres Nomor 44 Tahun 2020.PDF

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres Nomor 43 Tahun 2020.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Download file:

Perpres Nomor 42 Tahun 2020.pdf

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 42, LN.2020/NO.74, JDIH.SETKAB.GO.ID : 16 HLM.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga dan kinerja pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah demi terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.
Dasar hukum perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur Sanksi merupakan hukuman yang dikenakan oleh Pemerintah kepada kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Penghargaan merupakan apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada kementerian negaraf tembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun Untuk meningkatkan Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kepada kementerian negara/lembaga dapat diberikan Penghargaan danf atau dikenai Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
Perpres ini mencabut Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.
Ketentuan mengenai pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi berdasarkan hasil penilaian kepada kementerian negara/lembaga atas Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha; dan pemerintah daerah atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
Lampiran file: 16 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 15)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Institut Agama Islam Negeri Takengon

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 50 Tahun 2012 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

Download file:

Perpres Nomor 41 Tahun 2020.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Institut Agama Islam Negeri Sorong

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 78 Tahun 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

Download file:

Perpres Nomor 40 Tahun 2020.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengesahan Agreement on Investment Among the Governments of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal antara Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok dan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Perpres Nomor 39 Tahun 2020.pdf

Perpres Nomor 39 Tahun 2020 - Eng.pdf

Perpres Nomor 39 Tahun 2020 - Terjemahan.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perpres Nomor 38 Tahun 2020.pdf

Perpres Nomor 38 Tahun 2020 - Lampiran.pdf

KEPEGAWAIAN - JABATAN - PERJANJIAN KERJA - PNS

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 38, LN.2020/NO.65, JDIH.SETKAB.GO.ID : 8 HLM.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dasar hukum peraturan presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dalam peraturan presiden (perpres) ini diatur mengenai antara lain jabatan yang dapat di isi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meliputi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama tertentu dan JPT madya tertentu. Kriteria-kriteria PPPK yang dapat menduduki jabatan diatur dalam perpres ini. JPT Utama dan JPT madya tertentu yang dapat di isi oleh PPPK harus mendapatkan persetujuan presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perpres No. 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Mencabut

PERPRES No. 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Download file:

Perpres Nomor 37 Tahun 2020.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Abstrak

Ketenagakerjaan Kartu Prakerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
PERPRES No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Download file:

Perpres Nomor 36 Tahun 2020.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perpres No. 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Mencabut

PERPRES No. 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Download file:

Perpres Nomor 35 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.