Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2011

Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk

Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perpres_no_14_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 1961

Panitia Penyelesaian Masalah Pemberontakan Dan Gerombolan Yang Menyerah

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 25 Tahun 1958 tentang Badan Koordinasi Penyaluran
Keppres Nomor 54 Tahun 1955

Download :
Perpres No.14 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 1960

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Republik Indonesia

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 28 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Download :
Perpres No.14 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2019

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 110 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Download :
Perpres Nomor 14 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 14 Tahun 2016

Pengesahan Asean Framework Agreement On Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perpres Nomor 14 Tahun 2016-.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Sosial

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 163 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Ekonomi Nasional

Mengubah :

PERPRES No. 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional
PERPRES No. 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional

Download :
PERPRES 14 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 14 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Presiden No 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Perpres Nomor 14 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2024

Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perpres Nomor 14 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Karbon - Penangkapan - Penyimpanan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 14, LN 2024 (27) : 47 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

ABSTRAK:

Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penurunan emisi, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan Karbon dan/atau pengangkutan Karbon tertangkap, penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke ZTl dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. Zona Target Injeksi (ZTI) adalah sistem batuan dalam formasi geologi mencakup lapisan zona penyimpanan, lapisan zona penyangga, lapisan zona kedap dan perangkap geologi yang mampu menampung Karbon yang diinjeksikan, secara aman dan permanen serta memenuhi standar keamanan lingkungan. Penyelenggaraan CCS pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dilaksanakan oleh pemegang izin berdasarkan lzin Eksplorasi dan lzin Operasi Penyimpanan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan harus melakukan Monitoring untuk menjamin keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan, dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 47 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 1959

Dewan Ekonomi dan Pembangunan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 31 Tahun 1964 tentang Badan Ekonomi dan Keuangan

Diubah dengan :

PERPRES No. 24 Tahun 1960 tentang Pengubahan Dan Tambahan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 1959 (Lembaga - Negara 1959 No. 15) Tentang Dewan Ekonomi Dan Pembangunan

Mencabut :

PP No. 34 Tahun 1957 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan

Download :
Perpres No.15 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Agen Intelijen

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Download :
Perpres Nomor 15 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Agen Intelijen

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 15, LN.2022/No.25, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen Intelijen

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Agen Intelijen yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Agen Intelijen bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 48 Tahun 2007.
Lampiran: 1 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.