Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2007

Pengesahan Regional Convention On The Recognition Of Studies, Diplomas And Degrees In Higher Education In Asia And The Pacific (Konvensi Regional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah, dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PERPRES NO 103 TH 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2017

Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 70 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera

Download :
Perpres Nomor 103 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 51 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Download :
Perpres Nomor 103 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Pengawas Ketenagakerjaan

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 103, LN.2021/No.258, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian adalah tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan jabatan tersebut dibebankan pada APBN untuk PNS yang bekerja pada instansi pusat dan dibebankan pada APBD untuk PNS yang bekerja di instansi daerah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2007.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2015

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Transportasi Darat/Laut/Udara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perpres Nomor 103 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2022

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 123 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Download :
Perpres Nomor 103 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan Kinerja Pegawai - Badan Kepegawaian Negara - bkn

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 103, LN.2022/No.155, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

ABSTRAK:

Dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu mengganti Perpres Nomor 123 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; dan Perpres Nomor 58 Tahun 2013.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tunjangan kinerja setiap bulannya kepada pegawai di lingkungan BKN. Tunjangan kinerja kepada pegawai di lingkungan BKN tersebut diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja pegawai, serta diberikan terhitung sejak Perpres ini berlaku.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 123 Tahun 2017.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BKN diatur dengan Peraturan BKN.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2006

Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PRPS NO 103 TH 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Mengubah :

PERPRES No. 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Download :
Perpres Nomor 103 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2014

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Mencabut :

PERPRES No. 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Download :
Perpres Nomor 103 Tahun2014.pdf
Perpres Nomor 103 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2012

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian

Download :
Peraturan Presiden No 103 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2020

Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download :
Perpres Nomor 103 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Jaminan - Pemerintah Pusat - Pembiayaan - Pembangunan - Perekonomian Nasional - Program - Pemulihan Ekonomi Nasional - PEN

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 103, LN.2020/No.242, jdih.setkab.go.id : 13 hlm

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan dalam menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan penjaminan atas pemanfaatan pembiayaan pembangunan di luar APBN yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2020; PP Nomor 45 Tahun 2013; PP Nomor 54 Tahun 2017; dan PP Nomor 23 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian jaminan oleh pemerintah kepada lembaga keuangan dalam membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong perekonomian nasioanal dan/atau program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jaminan oleh pemerintah tersebut dilaksanakan berupa Jaminan atas risiko gagal bayar pinjaman dan/atau surat utang/obligasi; atau jaminan atas risiko finansiai lain dalam rangka melaksanakan program Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2006.