PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Menemukan 459 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/5/2012 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Balai Uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
Mencabut
  1. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 241/DIRJEN/2006 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Dalam Negeri
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 45 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 44 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 12 Tahun 2017 tentang Penggunaan Teknologi pada Pita Frekuensi Radio 450 Mhz, 900 Mhz, 2.1 Ghz, dan 2.3 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 42 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/2/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
    Mencabut Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
    Mencabut Pasal 14 dan Pasal 15
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan