PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Menemukan 457 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 32 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri dan Luar Negeri
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran
Mencabut
  1. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 202/DIRJEN/2011 tentang Persyaratan Teknis Perangkat IP Set Top Box (IP-STB)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos
Mencabut
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler
Diubah dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
  2. Permenkominfo No. 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
  3. Permenkominfo No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 1/PER/M.KOMINFO/1/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan