PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Sosial

Menemukan 313 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
Mencabut
  1. Permensos No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial
Mengubah
  1. Permensos No. 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Daksa “Bahagia” Sumatera Utara
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Mencabut
  1. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan