Peraturan Menteri Sosial NO. 2, BN 2025 (222); 46 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 140 Tahun 2024; Perpres Nomor 162 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugasm dan fungsi Kementerian Sosial; Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan
Sosial;
c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
e. Inspektorat Jenderal;
f. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
g. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial;
h. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial;
i. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; dan
j. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial; unit pelaksana teknis; tata kerja; jabatan, pengagkatan, dan pemberhentian; pengelolaan sumber daya dan pendanaan; penataan organisasi; pengelolaan inofrmasi dan dokumentasi
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2025.
Jabatan - Kelas Jabatan - Pegawai - Kementerian Sosial
2025
Peraturan Menteri Sosial NO. 1, BN 2025 (41); 17 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk penyesuaian jabatan dan kelas jabatan bagi
Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Jabatan Fungsional
Penyuluh Sosial, Jabatan Fungsional Penyuluh
Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, dan Jabatan
Fungsional Pamong Budaya Ahli Pertama, perlu
mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di
Lingkungan Kementerian Sosial
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Perpres Nomor 71 Tahun 2023; Perpres Nomor 162 Tahun 2024; Permenpan Nomor 39 Tahun 2013; Permensos Nomor 10 Tahun 2021; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Permensos Noor 2 Tahun 2022; Permensos Nomor 3 Tahun 2022; Permensos Nomor 6 Tahun 2022; Permensos Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
Penyelenggaraan - Pengumpulan Uang - PENGUMPULAN Barang
2024
Peraturan Menteri Sosial NO. 8, BN 2024 (1026); 6 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 9 Tahun 1961; PP Nomor 29 Tahun 1980; Perpres Nomor 139 Tahun 2024; Perpres Nomor 162 Tahun 2024; Permensos Nomor 8 Tahun 2021; Permensos Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
Peraturan Pelaksanaan - Syarat - Tata Cara - Penunjukan Wali
2024
Peraturan Menteri Sosial NO. 7, BN 2024 (1014); 17 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) danPasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentangSyarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP Nomor 29 Tahun 2019; Perpres Nomor 162 Tahun 2024; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Permensos Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Tim Pertimbangan Penunjukan Wali; syarat dan tata cara pengajuan permohonan penunjukan wali
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
Organisasi - Tata Kerja - Unit Pelaksana Teknis - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
2024
Peraturan Menteri Sosial NO. 6, BN 2024 (1013); 9 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi layanan rehabilitasi sosial,
perlu penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana
teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 162 Tahun 2024; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Permensos Nomor 3 Tahun 2022; Permenpan Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
Peraturan Menteri Sosial NO. 5, BN 2024 (988); 54 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan terhadap
lembaga kesejahteraan sosial, perlu mengganti Peraturan
Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga
Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor
22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga
Kesejahteraan Sosial
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 11 Tahun 2009; PP Nomor 39 Tahun 2012; Perpres Nomor 162 Tahun 2024; Permensos Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Perizinan operasional lembaga kesejahteraan sosial asing; standar kelembagaan dan layanan; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; penghargaan; dan pendanaan
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang
Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 913); dan
b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Petunjuk Pelaksanaan - Petunjuk Teknis - Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2024
Peraturan Menteri Sosial NO. 4, BN 2024 (786); 41 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di
Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan
profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan
fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan
sosial, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang
penyelenggaraan kesejahteraan sosia
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 110 Tahn 2021; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Permenpan Nomor 1 Tahun 2023; Permenpan Noor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi/rumpun jabatan, kategori, dan jenjang Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial yang terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial; dan
b. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial; ruang lingkup dan cakupan kegiatan; pengelolaan kinerja pejabatn fungsional; kebutuhan, pengangkatan, kenaikan pangkat. kenaikan jenjang, pemberhentian dan pengangkatan kembali, tim penilai kinerja PNS, serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janjji; analisis jabatan fungsional, kompetensi
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2007 tentang Pedoman
Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Sosial NO. 3, BN 2024 (785); 17 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan layanan dalampenyelenggaraan undian gratis berhadiah, perlupengaturan mengenai penyelenggaraan undian gratis berhadiah
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 22 Tahun 1954; UU Noor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Noor 61 Tahun 2024; Keppres Nomor 48 Tahun 1973; Perpres Nomor 110 Tahun 2021; Permensos Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang terdiri atas a. UGB langsung; dan
b. UGB tidak langsung; penyelenggara UGB; Tahapan penyelenggaraan UGB; sanksi; tim pertimbangan dan pengawasan penyelenggaraan UGB; wewenang; dan PPNS
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai pelaksanaan UGB, sanksi, wewenang, PPNS,
pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4
Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 811), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Sosial NO. 2, BN 2024 (550); 6 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Sosial, diperlukan penyesuaian pengaturan
mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara
bukan pajak di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; PP Nomor 39 Tahun 2012; PP Nomor 19 Tahun 2023; Perpres Nomor 110 Tahun 2021; Permensos Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permensos Nomor 7 Tahun 2022; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Permensos Noor 2 Tahun 2022; Permensos Nomor 3 Tahun 2022; Permensos Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi
Rehabilitasi Sosial
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2021 tentang Besaran,
Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol
Rupiah) pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial,
Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut
Permensos No. 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana
Peraturan Menteri Sosial NO. 1, BN 2024 (216); 3 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang memberikan kewenangan kepada lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk melakukan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2012; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2015; Perpres Nomor 125 Tahun 2022; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan BAdan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2024.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
