Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 123 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

PP No. 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia
Ketentuan Pasal 2 yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito yang dananya bersumber dari DHE SDA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mengubah

PP No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Download file:

PP Nomor 123 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Sistem Penyediaan Air Minum

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PP Nomor 122 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengusahaan Sumber Daya Air

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Mencabut

PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

Download file:

PP Nomor 121 Tahun 2015.pdf

Sumber Daya Air - Pengusahaan

2015

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 121, LN. 2015 No. 344, TLN No. 5801, LL SETNEG : 40 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
Dalam PP ini diatur mengenai penyelenggaraan pengusaan sumber daya air yang meliputi sumber daya air permukaan dan air tanah. Pengusahaan sumber daya air tersebut, dapat diselenggarakan apabila air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan air masih mencukupi. Pengawasan pengusahaan sumber daya air dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku ketentuan yang mengatur mengenai Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air untuk keperluan usaha yang tertuang dalam PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 120 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pindad

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 120 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 119 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 119 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 118 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dirgantara Indonesia

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 18 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 117 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Permodalan Nasional Madani

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 117 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 116 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengembangan Pariwisata Indonesia

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 116 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 115 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Kapal Indonesia

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 115 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 114 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Dok Dan Perkapalan Surabaya

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 114 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.