Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2014
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development

Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Garam

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT Bukopin)

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 1999
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
Mengubah :
  1. PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
  2. PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2014
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Mengubah :
  1. PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
  2. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2013
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2000
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 65 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan