Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.904 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2005

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP NO 61 TH 2005.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Kepelabuhan

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
PP No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

Mencabut

PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan

Download file:

PP_No_61_2009.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1951

Peraturan Tata Tertib Dewan Menteri

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Kerja Adminstratif (Peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi

Download file:

PP No. 61 Tahun 1951.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2003

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

Abstrak

BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog

Mengubah

PP No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

Download file:

PP No.61 TH 2003.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1991

Pembentukan Kecamatan Kota Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, Kecamatan Seginim Dan Sukaraja Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Dan Kecamatan Putri Hijau Dan Padang Jaya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP NO 61 TH 1991.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Download file:

PP Nomor 61 Tahun 2021.pdf

Pihak Pelapor - Pencegahan - Pemberantasan - Tindak Pidana - Pencucian Uang - PERUBAHAN

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 61, LN.2021/No.100, TLN No.6680, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRAK:

Dengan semakin berkembangnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang berpotensi digunakan sebagai sarana oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana dan untuk melindungi penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dari risiko tindak pidana pencucian uang, perlu mengatur penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 2010; dan PP Nomor 43 Tahun 2015.
PP ini mengatur mengenai perubahan Pasal 2 dan Pasal 8 dalam PP Nomor 43 Tahun 2015. Pasal 2 dalam PP ini mengatur mengenai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Sedangkan Pasal 8 mengatur mengenai kewajiban pihak pelapor kepada PPATK mengenai transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2015.
Penjelasan 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara "Hutama Karya"

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

pp no 061 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1957

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 N0. 73) dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 74)

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 8 Tahun 1960 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1957

Download file:

PP No. 61 Tahun 1957.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2019

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 61 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014

Kesehatan Reproduksi

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Download file:

PP Nomor 61 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1951.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2003.