PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1991
Penyelenggaraan Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Mencabut :
  1. PP No. 53 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum
  2. PP No. 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi Untuk Umum
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1949
Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1993
Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1988
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dlam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia" (Unindo PT)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2002
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Mengubah :
  1. PP No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015
Penghimpunan Dana Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1981
Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta
Mencabut :
  1. PP No. 205 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Aceh

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 21 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2010
Penggunaan Kawasan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Diubah dengan :
  1. PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan
  2. PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1955
Penjualan Rumah-Rumah Negara Kepada Pegawai-Pegawai Negeri

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU Drt No. 19 Tahun 1955

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan