Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Bahwa Perbup Seluma No 2 Th 2010 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab Seluma perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan, jenis pakaian dan penambahan tanda pangkat pakaian dinas di lingkungan Pemkab Seluma;
b. Bahwa penggunaan tanda pangkat pada Pakaian Dinas PNS bertujuan peningkatan disiplin, wibawa dan sebagai tanda bahwa PNS merupakan pelayan masyarakat sesuai dengan fungsi, kewenangan dan jabatannya; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Perbup Seluma No 2 Th 2010 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab Seluma yang ditetapkan dengan peraturan bupati
a. Bahwa Perbup Seluma No 2 Th 2010 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab Seluma perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan, jenis pakaian dan penambahan tanda pangkat pakaian dinas di lingkungan Pemkab Seluma;
b. Bahwa penggunaan tanda pangkat pada Pakaian Dinas PNS bertujuan peningkatan disiplin, wibawa dan sebagai tanda bahwa PNS merupakan pelayan masyarakat sesuai dengan fungsi, kewenangan dan jabatannya; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Perbup Seluma No 2 Th 2010 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab Seluma yang ditetapkan dengan peraturan bupati.
1. UU No 5 Th 2014
2. UU No 3 Th 2003
3. UU No 23 Th 2014
4. PP No 42 Th 2004
5. PP No 18 Th 2016
6. PP No 94 Th 2021
7. Permendagri No 60 Th 2007
8. Perda Kab Seluma No 8 Th 2016
Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab Seluma
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2021
EDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PERESMIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa saat ini masih terjadi Pandemi COVID-19, yang merupakan bencana nonalam di dunia, yang berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, perekonomian,
aktivitas sosial dan lainnya, sehingga perlu diatur pencegahan penyebaran COVID-19 dalam aktivitas pemerintahan dan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3199/SJ tanggal 19 Mei 2020 perihal Penundaan Pengisian dan Peresrnian pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaran Desa dan Anggota Badan Permusyawaran Desa antar waktu;
c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 140/0932/BPD pada angka 2 tanggal 26
Februari 2021 perihal Pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian . Anggota Badan Permusyawaran Desa yang intinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Thaun 2016 tentang Pemilihan BPD secara langsung, maka pelaksanaan pengisisn BPD dalam masa Pandemi COVID-19 dapat diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 140/0932 /BPD pada angka 3 tanggal 26
Februari 2021 perihal Pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaran Desa yang intinya memerintahkan Pemerintah Kabupaten Seluma
untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati terkait
pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Badan Permusyawaran Desa Dalam Masa Panderni Corona Virus Disease 19 (COVID 19) sesuai dengan Surat •Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/52/SJ tanggal 5
Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Anggota Badan
Permusyawaran Desa;
e. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/52/SJ tanggal 5 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaran Desa yang intinya desa yang berada di Daerah Zona Hijau atau Zona Kuning, Pemilihan BPD dapat dilakukan secara Pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dan desa yang berada di Daerah Zona Merah atau Zona Oranye, Pemilihan BPD hanya dapat dilakukan melalui musyawarah perwakilan;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c. Huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian clan Peresmian Badan Permusyawaran Desa Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PERESMIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19), DIATUR JUGA TERKAIT PEMILIHAN MELALUI MUSYAWARAH PERWAKILAN, PENETAPAN CALON TERPILIH, PERESMIAN ANGGOTA BPD, PENGAMBILAN SUMPAH DAN JANJI, PENETAPAN PROTOKOL KESEHATAN, SERTA TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENANGANAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan di desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di desa, diperlukan adaptasi kebiasan hidup baru di desa;
b. bahwa untuk menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 termasuk didalamnya Dana Desa;
c. bahwa untuk Priorita Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma
1. UU No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
2. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuanan Nomor: 22/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Permendespdtt No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
9. Perbup No. 25 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Kabupaten Seluma;
10. Perbup Seluma Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
11. Perbup No. 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma
Memberikan acuan kepada kepada pemerintah desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2021.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2021
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pendapatan Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksid dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021
1. UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Selima dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
7. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Perda Kabupaten Seluma No. 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Perbup Seluam No. 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 dihitung berdasarkan Alokasi Dana Desa paling sedikit sebesar 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Seluma
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 28 Tahun 2020
STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran;
b. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan
regional, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 20
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
MENGATUR MENGENAI STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, DISERTAI DENGAN LAMPIRAN BERUPA RINCIAN BESARAN STANDAR BIAYA MASUKAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
Dalam hal terdapat perubahan atas standar biaya masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 18 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERSIFAT FUNGSIONAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Bahwa ketentuan pasal 54 ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan Untuk Dapat Diangkat Dalam Jabatan Pengawas, Memiliki Kualifikasi Dan Tingkat Pendidikan Paling Rendah Diploma III atau yang setara
b. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Tidak Menetapkan Kompetensi Untuk Jabatan Kepala Tata Usaha Dan Jabatan Penanggung Jawab Pusat Kesehatan Masyarakat.
c. Bahwa pasal 12 Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma perlu dilakukan penyesuaian
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bersifat Fungsional Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seluma Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan ditujukan pada perluasan dan pemerataan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat.
Bahwa tata cara dan mekanisme penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar diharapkan dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pedoman dan tata penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar tahun ajaran 2020/2021 di daerah merupakan acuan bagi pihak yang terkait dalalm menyelenggarakan PPDB tahun ajaran 2020/ 2021 di daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
6 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2020 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Permenkes Ri Nomor 43 Tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat, perlu menetapkan Perbup tentang unit pelaksana teknis pusat kesehatanmasyarakat bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional pada Dinas Kesehatan Seluma.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Dengan peraturan ini dibentuk unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Kabupaten Seluma bersifat fungsional dan unit layanan kesehatan yang bekerja secara professional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Seluma
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2020 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa TA 2020 dalam rangka penanganan pandemic covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, bahwa berdasarkan penyesuaian dana desa setiap desa, Bupati/Walikota melakukan perubahan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa yang telah ditetapkan.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma diubah antara lain pada ketentuan Pasal 1 ditambah angka baru yaitu angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16. Ketentuan Pasal 3 diubah, ketentuan Pasal 10 diubah , ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 11 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincin Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020; I
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional, Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Seluma berkurang sehingga berdampak pada
pengurangan Alokasi Dana Desa Kabupaten Seluma Tahun
Anggaran 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi
Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 /PMK.07 /2020
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomo 3 Tahun 2013
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2019
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 50 Tahun 2019
MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PASAL 2, 4 AYAT (3) & (4), 8 AYAT (2), DISERTAI LAMPIRAN PERUBAHAN RINCIAN PAGU ALOKASI DANA DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat