Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam rangka mencegah bertambahnya kasus dan meningkatnya angka kernatian akibat penyebaran wabah
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Barito
Kuala, maka perlu ada upaya kebijakan yang tegas untuk
membatasi kegiatan masyarakat. Dalam pelaksanaan penertiban kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadinya penyebaran virus corona belum
dilandasi suatu pedoman sehingga menimbulkan kendala
bagi aparat pelaksana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2018; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 22 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 21 Tahun 2020; Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenkes Nomor 9 Tahun 2020; Kep. BNPB Nomor 9A Tahun 2020; Kep. BNPB Nomor 13A Tahun 2020; Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020; Kepmendagri Nomor 440-830 Tahun 2020; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang memuat: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat; Bantuan Sosial; Pembinaan dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Tanpa Daftar Perusahaan (TDP) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Tanda Daftar Perusahaan Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/ll/2008; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 9 Tahun
2018; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional
Prosedur Izin Tanda Daftar Perusahaan Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
7 halaman; Lampiran 2 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Reklame Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Reklame Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/ll/2008; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Izin Reklame Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operating Prosedur (SOP) Izin Reklame; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
7 halaman; Lampiran 2 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perhubungan (Trayek Dan Log Pond) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Bidang Perhubungan (Trayek dan Logpond) Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/l1/2008; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional
Prosedur Izin Bidang Perhubungan (Trayek dan Logpond) Kabupaten Barito Kuala yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional
Prosedur Izin Bidang Perhubungan (Trayek dan Logpond); Tata Kerja;Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
9 halaman; Lampiran: 4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan (Bilyard, Salon Kecantikan, Hiburan Umum, Warnet Dan Game Center) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan, Hiburan Umum, Wamet dan Game Center Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN /11/2008; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Wamet dan Game Center Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan, Hiburan Umum, Wamet dan Game Center; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan (PAUD, TK Dan Kursus) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan (PAUD, TK, KURSUS) Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor: 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor· 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN NomorPERj21/M.PAN/11/2008; Perda Kab. Batola Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kab. Batola Nomor 16
Tahun 2016; Perbup Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan (PAUD, TK, KURSUS) Kabupaten Barito Kuala yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operating Prosedur (SOP)
Izin Bidang Kesehatan Perawat, Dokter, Bidan, Apoteker, Asisten
Apoteker, Apotek, Toko Obat, Klinik, dan IPRT); Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
9 halaman; Lampiran 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesehatan (Perawat, Dokter, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker, Apotek, Toko Obat, Klinik, Dan IPRT) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesehatan (Perawat, Dokter, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker, Apotek, Toko Obat, Klinik, Dan IPRT) Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/2I/M.PAN/II/2005; Perda Kab. Batola Nomor 12 Tahun 2011; Perda Kab. Batola Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesehatan (Perawat, Dokter, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker, Apotek, Toko Obat, Klinik, dan IPRT) Kabupaten Barito Kuala; yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operating Prosedur (SOP)
Izin Bidang Kesehatan Perawat, Dokter, Bidan. Apoteker. Asisten
Apoteker, Apotek, Toko Obat, Klinik, dan IPRT); Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
13 halaman; Lampiran 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perdagangan (SIUP, NIB, TDG, Dan TDI) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perdagangan (SIUP, TOP, TDG, dan
TDI) Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tabun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN PER/21 IM.PAN111/2008; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor S3 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perdagangan (SIUP, NIB, TDG, dan TDI) Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operating Prosedur (SOP) Izin Bidang Perdagangan (SIUP, NIB, TDG, dan TDI); Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
11 halaman; Lampiran 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/ll/2008; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Barito Kuala Nomor 35
Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operating Prosedur (SOP) Izin Usara Jasa Konstruksi (IUJK); Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
7 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional prosedur Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 ; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/l1/2008; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Perbup Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Barito Kuala; yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operating Prosedur (SOP) Izin Mendirlkan Bangunan (IMB); Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
