Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kegiatan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 disebutkan Bupati dapat membuatpedoman teknis
kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan
mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah
dan kearifanlokal dengan memperhatikan pedoman umum
prioritas pembangunan Dana Desa Tahun 2020. Untuk mengoptimalisasi pemanfaatan lahan
pekarangan agar lebih produktif, bermanfaat, ramah
lingkungan dan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan
masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dilaksanakan
memalaui kegiatan Model Kawasan Ramah Lingkungan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016
Sasaran M-KRPL adalah meningkatnya kemampuan keluarga
dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi
kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan
masyarakat yang sejahtera serta terwujudnya diversifikasi
pangan dan pelestarian tanaman pangan lokal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 21 Tahun 2019
a. bahwa untuk melaksanakan putusan MK Nomor 46/PI-XII/2014 tentang penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
b. bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Kementrian Keuangan Nomor S-743/PK/2015 dan S-209/PK.3/2016 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Telekomunikasi;
c. bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umun, maka guna ketertiban dan kelancaran terlaksananya perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
1. Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
2. Tata Cara Peninjauan Tarif Retribusi;
3. Tata Cara Pemungutan Retribusi;
4. Tata Cara Pembayaran Retribusi;
5. Tata Cara Mengajukan Keberatan;
6. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
8. Tata Cara Penagihan;
9. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; dan
10. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2019.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya adalah dengan
ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar
pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun
2019
Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
a. IKU Pemerintah Daerah; dan
b. IKU Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Siswa Pendidikan Dasar Melalui Program Kartu Murung Raya Cerdas
ABSTRAK:
bahwa Kartu Murung Raya Cerdas (KMC) adalah kartu yang
disediakan oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya dan
merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban
masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi agar dapat
menyekolahkan anaknya. Dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 9-12
(Sembilan-Dua belas) tahun, bagi peserta didik yang berprestasi
dibidang akademik dan non akademik serta peserta didik dari
keluarga yang kurang mampu secara ekonomi perlu diberikan
bantuan biaya pendidikan melalui Program Kartu Murung Raya
Cerdas
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan
dari penyelenggaraan bantuan keuangan melalui KMC.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun
2017 tentang Bantuan Keuangan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas (Berita
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Mahasiswa Kedokteran Dari Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) dan
pasal 29 ayat (3) Peraruran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam rangka mendukung Program Murung Raya Cerdas
dan memenuhi aspirasi dan pemenuhan kebutuhan dokter dari
Kabupaten Murung Raya perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Murung Raya tentang Bantuan Biaya Pendidikan untuk
Mahasiswa Kedokteran dari Kabupaten Murung Raya;
undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; . Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011; . Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
BANTUAN BIAVA PENDIDIKAN ;
BAB III
MEKANISME PENERIMA BANTUAN;
BAB IV
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN;
BAB V
TEKNIS PEMBAYARAN ;
BAB VI
PENGAWASAN ;
BAB VII
PENDANAAN ;
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN ;
BAB IX
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan akses
pendidikan bermutu untuk mewujudkan Murung Raya
Cerdas khususnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Swasta, maka diperlukan biaya Penunjang Penyelenggaraan
Pendidikan pada jenjang Pendidikan Swasta untuk Anak
Usia Dini memberi peluang pendidikan yang lebih
merata
pada usia emas anak-anak pra-sekolah dasar di seluruh
wilayah Kabupaten Murung Raya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Satuan
Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan telah
mengalokasikan dana untuk belanja Biaya Penunjang
Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak
Usia
Dini Swasta Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun
2011
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 22
Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 21 Tahun 2017) di ubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 22
Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 21 Tahun 2017) di ubah
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2019
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2019/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya, telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Murung Raya pada tanggal 20 Desember 2018;
b. bahwa usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, berkaitan dengan komponen Belanja Tidak Langsung beberapa SKPD serta Perbaikan Nomenklatur pada Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Non Dana Alokasi Khusus (Non DAK)), Dinas Pertanian dan Perikanan, dan Sekretariat Daerah Bagian Humas dan Protokol;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019;
Perubahan Penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
363
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Mahasiswa Dari Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat
(3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Sesuai dengan Visi, Misi dan RPJMD
Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 20182023
serta khususnya dalam bidang pendidikan
untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang
bermutu dan kompetitif. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sebagai pelaku utama pembangunan di
Kabupaten Murung Raya, maka khusus bagi pemuda
dan pemudi dari desa dan kelurahan se-Kabupaten
Murung Raya perlu dibantu biaya pendidikannya ke
jenjang Diploma III, Diploma IV, Sarjana dan Magister
oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui
Program Percepatan Pembangunan Desa dan
Kelurahan, selama 5 (lima) tahun anggaran yaitu
mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2
Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4
Tahun 2019
Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Pemerintah Daerah
dianggarkan melalui Dana Program Percepatan Pembangunan Desa dan
Kelurahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Desa atau
Kelurahan pada Dana Bantuan Sosial melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA - SKPKD)
Kabupaten Murung Raya selama 5 (lima) Tahun Anggaran 2019 - 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPDJ, yaitu dokumen perencanaan
daerah untuk periode I (satu) tahun, yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang - Undang Republik lndonesia Nomor
23 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republilc Indonesia Nomor 72 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provlnsi Kalirnantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provlnsi Kaiimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4
Tahun 2019; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB III
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Murung Raya No. 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal IO ayat (2) Pera tu ran
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun
Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Atau Tunjangan
Ketiga Belas Kepada Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Supati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENERIMA GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS;
BAB Ill
PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN ;
BAB IV
PENDANAAN ;
BAB V
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat