Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 21 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 2. Tata Cara Peninjauan Tarif Retribusi; 3. Tata Cara Pemungutan Retribusi; 4. Tata Cara Pembayaran Retribusi; 5. Tata Cara Mengajukan Keberatan; 6. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; 8. Tata Cara Penagihan; 9. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; dan 10. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Murung Raya

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Puruk Cahu

Tanggal Penetapan

03 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

03 Juni 2019

Tanggal Berlaku

03 Juni 2019

Sumber

BD.2019/NO.21

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Bidang

Halaman ini telah diakses 398 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab Murung Raya No 21 Th 2019 Ttg Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan putusan MK Nomor 46/PI-XII/2014 tentang penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi; b. bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Kementrian Keuangan Nomor S-743/PK/2015 dan S-209/PK.3/2016 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Telekomunikasi; c. bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umun, maka guna ketertiban dan kelancaran terlaksananya perlu adanya petunjuk pelaksanaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. 1. Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 2. Tata Cara Peninjauan Tarif Retribusi; 3. Tata Cara Pemungutan Retribusi; 4. Tata Cara Pembayaran Retribusi; 5. Tata Cara Mengajukan Keberatan; 6. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; 8. Tata Cara Penagihan; 9. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; dan 10. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2019. 21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 21 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT