Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 318 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda 14 tahun 2003.pdf

pengelolaan keuangan daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2003/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa pembangunan di Kabupaten Murung Raya harus mampu mendayagunakan semua potensi sumber dana pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga secara ikhlas dan tidak mengikat serta perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA DAN BENTUK SUMBANGAN; BAB III PERSETUJUAN; BAB IV PENGELOLAAN; BAB V KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 13 tahun 2003.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2003/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran fungsi pengawasan dan tertibnya penjualan dan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Murung Raya, perlu diatur dengan pencantuman label yang sah pada setiap botol, kaleng dan kemasan lainnya bagi minuman beralkohol yang beredar diperjualbelikan dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya ;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997;Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupate Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IZIN; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN; BAB X PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIV KEBERATAN; BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI; BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XXI KETENTUAN PIDANA; BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pengendalian, Pengawasan dan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda 12 tahun 2003.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2003/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian, Pengawasan dan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa penggunaan minuman beralkohol secara bebas dan berlebihan, disamping dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta merusak kehidupan masyarakat, yang pada gilirannya akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, serta untuk menangkal dan mencegah timbulnya pengaruh negatif yang semakin meluas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Pengendalian dan Retribuzi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Murung Raya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Keputusan Presidan Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MEMPEROLEH IJIN DAN MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN; BAB X PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL; BAB XI PENGAWASAN; BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Dan Atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Struktur Organisasi

Download file:

Perda 11 tahun 2003.pdf

bumd

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2003/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa kewenangan menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerah sendiri dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Murung Raya, perlu didukung sistem organisasi yang mandiri dan profesional. pengadaan dan pengelolaan serta pelayanan air minum kepada masyarakat merupakan salah satu potensi strategis yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah menghasilkan dana yang diperlukan untuk pembangunan di Kabupaten Murung Raya, dipandang perlu dikelola secara profesional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di dalam wadah Perusahaan Daerah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Keputusan Presidan Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN PERUSAHAAN; BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA; BAB IV MODAL DAN NERACA AWAL; BAB V KEPENGURUSAN DAN STRUKTUR ORGANISASI; BAB VI TANGGUNG JAWAB TUNTUTAN GANTI RUGI; BAB VII BADAN PENGAWAS; BAB VIII TAHUN BUKU; BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN; BAB X LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN; BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN; BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI; BAB XIII KEPEGAWAIAN; BAB XIV PEMBUBARAN; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pengaturan Kegiatan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda 10 tahun 2003.pdf

perusahaan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2003/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan Kegiatan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa perlu untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Murung Raya agar berdayaguna dan berhasil guna dalam mempercepat proses Pembangunan Daerah serta kesejahteraan rakyat
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEBIJAKAN DALAM PENGATURAN KEGIATAN USAHA; BAB III KEWAJIBAN PERUSAHAAN; BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB VI KETENTUAN PIDANA; BAB VII KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Perbengkelan Umum di Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda 9 tahun 2003.pdf

perizinan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2003/9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Perbengkelan Umum di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha perbengkelan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air di Kabupaten Murung Raya dipandang perlu diadakan pembinaan dan pengaturannya. Penerimaan dari pemberian ijin usaha perbengkelan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Murung Raya.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KETENTUAN PERIJINAN; BAB III KETENTUAN BIAYA; BAB IV KEWAJIBAN PENGUSAHA; BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN; BAB VI PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IJIN; BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB VIII KETENTUAN PIDANA; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 8 tahun 2003.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2003/8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah perlu dibina dan dikembangkan sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Pasar merupakan salah satu fasilitas/jasa umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dan kepada setiap pengguna fasilitas tersebut perlu dipungut retribusi
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB X SANKSI ADMINISTRASI; BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda 7 tahun 2003.pdf

bantuan keuangan partai politik

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2003/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga semakin mampu dan mandiri dalam kegiatannya
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 ; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN; BAB III PENETAPAN BESARNYA BANTUAN; BAB IV PENGAJUAN BANTUAN; BAB V PENYERAHAN BANTUAN; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 6 tahun 2003.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2003/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa Pembangunan di Kabupaten Murung Raya harus mampu mendayagunakan semua potensi sumber daya pembangunan yang tersedia untuk kesejahteraan rakyat. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat diperoleh dari orang pribadi atau badan yang merupakan salah satu pendapatan daerah untuk dapat dimanfaatkan bagi pembangunan;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB IX SURAT PENDAFTARAN; BAB X PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN; BAB XV KEBERATAN; BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XX KETENTUAN PIDANA; BAB XXI KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Retribusi Tempat Tambat Kapal Di Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 5 tahun 2003_ok.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2003/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Tambat Kapal Di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran dan keamanan para penumpang serta untuk tertibnya bongkar muat barang perlu adanya tempat tambat kapal yang strategis dan nyaman ; b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud point a di atas, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI; BAB II GOLONGAN RETRIBUSI; CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI SAAT TERUTANG, PEMBAYARAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
7 Halaman

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT