RENCANA - KERJA - PEMERINTAH - DAERAH - (RKPD) - PERUBAHAN - KABUPATEN - KUNINGAN - TAHUN - 2021
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD 2021/No.42
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Kuningan Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, serta untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Kuningan Tahun 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permenkeu No. 35 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergib Jabar No .... 2021; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2021; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 57 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 58 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Kuningan Tahun 2021 yang meliputi Ketentuan Umum, Sistematika, Maksud dan Tujuan, Perubahan RKPD Tahun 2021, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 40 Tahun 2021
modifikasi - Ritus - Menjadi - Seni - Pertunjukan - di - Wilayah - Kabupaten - Kuningan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Modifikasi Ritus Menjadi Seni Pertunjukan di Wilayah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa ritus merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kuningan memerlukan perhatian dan penanganan khusus agar terhindar dari ancaman kepunahan, salah satu pelestarian ritus adalah dengan cara modifikasi ritus menjadi seni pertunjukan untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 19 Tahun 1995; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Kuningan No. 8 Tahun 2018; Perbup No. 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Modifikasi Ritus Menjadi Seni Pertunjukan Di Wilayah Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sasaran; Status Ritus dan Seni Pertunjukan; Mekanisme dan Tata Cara Modifikasi Ritus Menjadi Seni Pertunjukan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperoleh data yang akurat diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat Daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 27 Tahun 2014; Perpres Ni. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Kuningan; Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Kuningan; Penyelenggara Satu Data Indonesia; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 37 Tahun 2021
Pembentukan - Pusat - Pendidikan - dan - Latihan - Olahraga - Pelajar - Daerah - (PPPLPD)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2021/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggara olahraga di Kabupaten Kuningan harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (5) huru e Undang-undang No. 3 Tahun 2005; tentang Sistem Keolahragaan Nasional, untuk penyelenggaraan pembinaan olahraga dapat terlaksana dengan tertib administrasi , transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPPLPD) yang perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPPLPD), yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pendirian, Kedudukan, dan Kewenangan; Pengelolaan; Tim Pengarah Teknis; Kurikulum; Jenis Cabang Olahraga dan Persyaratan Pembinaan; Pendanaan; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPPLPD)
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 35 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kuningan No. 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
PEYELENGGARAAN - SISTEM - PEMERINTAAN - BERBASIS - ELETRONIK - PEMERINTAH - DAERAH - KBUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2021/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa diperlukan norma hukum bagi setiap aktivitas tata kelola dan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012;PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen Kominfo No. 13 Tahun 2016; Permen Kominfo No. 14 Tahun 2016; Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 8 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 5 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 59 Tahun 2020; Permen PPN/Kepla Bappenas No. 16 Tahun 2021; Per BSSN No. 8 Tahun 2020; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup No. 68 Tahun 2017; Perbup Kuningan No. 56 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Ruang Lingkup, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Pemantauan dan Evaluasi, Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik, Pendanaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2020 dicabut.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 31 Tahun 2021
PEDOMAN - PENYALURAN - DANA - BAGI - HASIL - PAJAK - DAERAH - DAN - RETIBUSI - DAERAH - KEPADA - DESA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD 2021/No.31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan peningkatan kinerja realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU Mo. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Kuningan No. 15 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 18 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 19 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 20 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 21 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2017; Perda Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Kuningan No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 4 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 22 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2012; Perda Kab. Kuningan No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. Kuningan No. 9 Tahun 2012; Perda Kab. Kuningan No. 23 Tahun 2013; Perda Kab. Kuningan No. 29 Tahun 2013; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2020; Perda Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perda Kab. Kuningan No. 49 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang meliputi Ketentuan Umum, Sumber dan Perhitungan Dana Bagi Hasil, Penyaluran dan Alokasi Dana Bagi Hasil, Mekanisme Pencairan Dana Bagi Hasil, Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Oleh Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
