BATAS - DESA - PADARAMA - KECAMATAN - CIAWIGEBANG - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD 2021/No.65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Desa Padarama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Padarama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 tahun 2014; UU No. 23 Thaun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 1968; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 2 Tahun 2017; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 5 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 81 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kuningan No. 54 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Batas Desa Padarama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Batas Desa Padarama, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 64 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kuningan No. 14 Tahun 2019 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
IZIN - BELAJAR - DAN - TUGAS - BELAJAR - BAGI - PEGAWAI - APARATUR - SIPIL - NEGARA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD 2021/No.64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga perlu ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 183 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kewenangan; Izin Belajar; Tugas Belajar; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2019 dicabut.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 63 Tahun 2021
LAPORAN - HARTA - KEKAYAAN - PENYELENGGARAAN - NEGARA - (lhkpn) - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - kuningan
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, BD 2021/No.63
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu ditinjau kembali, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Inpres No. 5 Tahun 2004; Per KPK No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Per KPK No. 2 Tahun 2020; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup No. 68 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 44 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Wajib Lapor, Penyampaian LHKPN, Pengelola LHKPN, Sanksi, Tata Cara Penjatuhan Disiplin, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 62 Tahun 2021
PEDOMAN - TATA - CARA - PENYELESAIAN - TUNTUTAN - GANTI - KERUGIAN - DAERAH - TERHADAP - PEGAWAI - NEGERI - BUKAN - BENDAHARA - PEJABAT - LAIN - DAN - PENYEDIA - BARANG/JASA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 62, BD 2021/ No.62
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Penyedia Barang/Jasa
ABSTRAK:
Bahwa diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang taat asas dan mendukung pemulihan keruguan daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah serta menindaklanjuti amanat Pasal 56 Permendagri No. 133 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaiaan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Penyedia Barang/Jasa.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiaman telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1988; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 133 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2018; Perbup No. 44 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penyelesaiaan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Penyedia Barang/Jasa yang meliputi Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penelitian Nilai Keruian Daerah, Penagihan dan Penyetokan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti, Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah, Ketentuan Peralihan, Sanksi, Penggunaan Hasil Pemungutan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 76 Tahun 2016 dicabut.
33 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 61 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kuningan No. 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan Serta Pembayaran Yang Dibebankan Pada Tahun Anggaran Berikutnya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan Serta Pembayaran yang Dibebankan pada Tahun Anggaran Berikutnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
Bahwa perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pwerpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 1999; PP No. 24 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Per Perpusnas No. 6 Tahun 2017; Per Perpusnas No. 7 Tahun 2017; Per Perpusnas No. 8 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 17 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kuningan No. 56 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Penyelanggaraan Perpustakaan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Asas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan, Pembentukan, Penyelenggaraan, dan Jenis Perpustakaan, Peningkatan Minat dan Perilaku Gemar Membaca, Serta Pembudayaan Kegemaran Membaca, Koleksi Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Organisasi Profesi Putakawan, Kerja Sama dan Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Larangan, Penghargaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 59 Tahun 2021
PENILAIAN - KOMPETENSI - APARATUR - SIPIL - NEGARA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD 2021/59
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara didasarkan pada hasil penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017; Permendagri No. 108 Tahun 2017; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Permendagri No. 135 Tahun 2018; Per LAN No. 10 Tahun 2018; Permen PAN RB No. Kep/23.2/M.PAN/2004; Kep Kepala BPN No. 13 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 69 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penilaian Kopetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kelembagaan dan Personil, Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, Tata Cara Penyelenggaraan Penilaia Kompetensi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 57 Tahun 2021
PERENCANAAN - PEMBINAAN - DAN - PENGAWASAN - PENYELENGGARAAN - PEMERINTAHAN - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - KUNINGAN - TAHUN -2022
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD 2021/No.54
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021, untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 8 Tahun 2009; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Permendagri No. 48 Tahun 2021; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 68 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 yang meliputi Ketentuan Umum, Perencanaan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Penganggaran, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 53 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN - SISTEM - PELAYANAN - TERPADU - PENYAKIT - TIDAK - MENULAR - (SIPANSUPETIR) - DINAS - KESEHATAN - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD 2021/No.53
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (SIPANDUPETIR) Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mewujudkan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (SIPANDUPETIR).
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 82 Thaun 2012; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2019; Permenkes No. 82 Tahun 2013; Permenkes No. 92 Tahun 2014; Permenkes No. 44 Tahun 2016; Permenkes No. 46 Tahun 2017; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 20 Tahun 2019; Permenkes No. 31 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 55 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (SIPANDUPETIR) yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud , Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Layanan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
6 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
