Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 313 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2015

Kerjasama Antar Desa/Kelurahan

Desa

Download :
06.-PERDA-NOMOR-6-TAHUN-2015-TTG-KERJASAMA-ANTAR-DESAKELURAHAN.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2020

PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN LURUS LALU LINTAS DAERAH

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN ARUS LALU LINTAS DI DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN LURUS LALU LINTAS DAERAH

ABSTRAK:

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan beretika serta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Daerah yang cukup pesat, perlu mengatur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; b.bahwa penyediaan sarana jaringan agar perencanaan, dan pemanfaatan pejalan kaki di daerah dilakukan secara berkualitas diperlukan pedoman sebagai acuannya; c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Arus Lalu lintas Di Daerah.
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Mengingat 1. : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2. 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 96, Republik Indonesia Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 96, 4. Republik Indonesia Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-Undangan 5. Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61); 8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di dan Pemanfaatan Kasawan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nonor 6)
1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan Tujuan 3.Ruang Lingkup 4.Jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan serta jaringan lintas 5.Penganturan Penggunaan Jaringan jalan dan gerakan lalu lintas 6.Prasaran dan sarana jaringan pejalanan kaki 7.Tanggung jawab Operasional 8.Larangan 9.Pembinaan 10.Sanksi administratif

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2008

organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian DPRD Kabupaten Gowa

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
perda-gowa-tahun-2008-nomor-6.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/NO.6, TLD NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian DPRD Kabupaten Gowa

ABSTRAK:

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa No 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemrintah Kabupaten Gowa; berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Derah merupakan unsur staff Pemerintah Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan pelayanan terhadap DPRD.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959; 2. Undang-Undang No10 Tahun 2004; 3. Undang-Undang No 32 Tahun 2004; 4. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007; 5. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007; 6. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007; 7. Peraturan Mendagri No 315 Tahun 2006; 8. Peraturan Mendagri No 57 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 3Tahun 2008.
MENGATUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAN DPRD KABUPATEN GOWA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2008.
11halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2014

Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

hewan ternak

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih dan indah, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak
Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.
18 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2012

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

RETRIBUSI

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah
UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi , UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa .
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2012.
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2023

Kelas Jabatan dan Nilai Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NOMOR 06 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

KELAS-JABATAN-DAN-NILAI-BASIC-TAMBAHAN-PENGHASILAN-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab. Gowa 2023 No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan dan Nilai Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan Nilai Basic Tambahan Penghasilan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesian Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 2014; UUNomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Kelas jabatan (grading), Nilai jabatan Basic TPP. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB Ill KELAS JABATAN. BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gowa Nomor I Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan dan Nilai Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan dan Nilai Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2019

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039

APBD

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBAR DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2019 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 - 2039
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);. 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); • 14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249) 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2019 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4) 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3) 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8).
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB 2 MAKSUD DAN TUJUAN BAB 3 RUANG LINGKUP BAB 4 INDUSTRI UNGGULAN DAERAH BAB 5 SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BAB 6 PELAKSANAAN BAB 7 MONITORING DAN EVALUASI BAB 8 KETENTUAN PERALIHAN BAB 9 KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2019 NOMOR 06
53

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2022

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2022 (1).pdf

Abstrak

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penempatan Vang Daerah pada Bank Umum.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah; 9. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah ,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Bank Umum, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah,Kas Daerah ,Rekening Kas Umum Daerah ,Uang Daerah,Pengelolaan Uang ,Deposito,Bunga, Giro, Jasa Giro, Nisbah bagi hasil. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB IV MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH. BABV BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH. BAB VI BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH.BAB VII SUMBERDANA. BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN. BABX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 06 Tahun 2022

Retribus Persetujuan Bangunan Gedung

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 06 TAHUN 2022 (1).pdf

Abstrak

RETRIBUSI-PERSETUJUAN-BANGUNAN-GEDUNG

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD Kab. Gowa 2022 No.06/TLD No.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribus Persetujuan Bangunan Gedung

ABSTRAK:

a. Bahwa mewujudkan untuk tertib penyelenggaraan bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam menyelenggaraan bangunan perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung; b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung memerlukan pendekatan yang lebih menjangkau kebutuhan saat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika pembangunan Daerah dan kebutuhan masyarakat serta peraturan Daerah Kabupaten Gowa Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93,dan Pasal 94 Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 10 Tahun 2021; PP Nomor 16 Tahun 2021; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab. Gowa Nomor 15 Tahun 2012; Perda Kab Gowa Nomor 4 Tahun 2014.
Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung,Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, Masa Retribusi, Pemohon, Pemungutan,Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Pemilik Bangunan Gedung, Sekretariat TPA, TPT dan Pemilik, Pengelola Teknis Bangunan, Pengkaji Teknis, Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Pemeriksaan, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Indeks Terintegrasi, Klasifikasi Bangunan Gedung, Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum, Bangunan Oedung Sederhana, Bangunan Gedumg Tidak Sederhana, Bangunan Gedung Khusus, Bangunan Permanen, Bangunan Semi Permanen, Bangunan Sementara/Darurat, Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, Mendirikan Bangunan Gedung, Mengubah Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung, Penyelenggara Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung ,Pengguna Bangunan Gedung, Pemeliharaan, Perawatan, Pemugaran, Pelestarian, Masyarakat, Harga Satuan Retribusi Persetujuan, Tingkat Penggunaan Jasa, Pejabat yang ditunjuk. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI. BAB III GOLONOAN RETRIBUSI. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA. BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI. BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Wilayah, Bagian Kedua Pendapatan Retribusi. BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Retribusi PBG, Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Retribusi PBG, Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Retribusi PBG, Bagian Keempat Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, dan Pembatalan Retribusi PBG, Bagian Kelima Tata Cara Penyelesaian Keberatan Retribusi PBG, Bagian Keenam Tata Cara Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi PBG. BAB IX KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBAHASAN RETRIBUSI. BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XIII PENYIDIKAN. BAB XIV PEMERIKSAAN RETRIBUSI. BAB XV KETENTUAN PIDANA. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) buIan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
XVII Bab, 34 Pasal (101 Halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2017

Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja

APBD

Abstrak

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 160 ayat (4) yaitu Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan pada Bagian Humas Dan Kerjasama Sekretariat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut; bahwa untuk maksud tersebut diatas. maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 }; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438 ); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebajaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76).
Menetapkan PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017 Pasal 1 Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Pasal2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Oaerah '<abupaten Gowa NOMOR TANGGAL : 6 TABUU 2017 : 14 Maret 2017 Kode Rekenlng Uralan Sebelum dlaeser Setelah dlgeser Sellslh Keterangan 2 3 4 5 6 ,- URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG - - 425,888,145.00 425,888,145.00 0.00 Berdasarkan pada : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - 425,888,145.00 425,888,145.00 0.00 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 SEKRETARl�T D_!.ERAH (Baglan _Humas dan Kerjasama) - �!5,888,145.00 -�6.9.88,!�-00_ 0.00 pasal 160 ayat (4). 2. Disposlsi Bupati Gowa kepada Sekretaris Daerah tanggal 6 -· !.. 2 BELANJADAERAH BEL.ANJA LANGSUNG 425,888,145.00 426,888,146.00- 425,�J!J.'4�.:..00 --�25,888,1�.oo 0.00 0-.00- 20 Februari 2017 atas Telaahan Stat Bag. Humas dan Kerja Sekretariat Daerah No.14/Humas&Kerj.111/2017 tanggal 14 Februari 2017 4 01 03 01 - p� Pel�yanan_!Jmum Admlnls�f!I Perkim_toran 4 01 03- 01 23 Penyedlaan Jall!_A!l_mlnlstrasJ IS!_tatausahaan Hu'!'aS 425,888,145.00- - 425,888,1.45.00_ _ 4;5.1888,145.oo 4!5,888, ,�oo_ ... 0.00 0.00 6 ·2 2 BEL.ANJA BARANG DAN JASA- ·-· 6 2 - 2 03' - Balanja Jasa Kantor - - ----- - - 5 2 2 03 05 Belanja· Sural_K��aJ!!lah- 425,888,1400- 318,3!,145.00 194,200,000.00 .. 4251tu;14s.oo -_ _ � 318.388,145.00 _ � 194,200,000.00 0.00 � _ 86/anja Jasa Tenaga Ahli _ - - - - - �000,000.00 .. --�O(!!),oo_a°;g_o - - - o.oo 5 2 2 1! _ �al�J!_lllaka�anclan Mlnuman · · -=-. - 99,990.000-:oq ... so,920.099.00 o.oo 5 2 2 11 02 Balanja Makanan dan Minuman Rapat Ba/anja MakanandsnMinurnan Humas dan Warlawan 2 _2_ 11 03 Balanja Makanan dan Minuman Tamu - _ _ BalanJ!UMkanandan r.Alnuman 'ramu 6 2 2- 13 _Balanja Pakal!n�e!J! 5- _2 2_ 13 Q_1 Balanja Pakaian Kerja Lapangan _ Balanja Pakaian Saragam Lapangan Humas . jfalanja Pa�aia_12 S(!rag_am_ Lipangan Warlawaii Forwag Ba/anja Pakaian Saragam Protokolar Humas Balanja Pakaia_n Seragam Protokolar Protokol 80,000,000.00 so,000,0-0-0.r..0-o0o - - 0.00 21,soo;ooo:oo - v.000:-ood.oo 5, 500,000. 00 5,500,000.00 'a:250,000.00 - . 8,250,000.00 30,000,000.00 {�•.QQO.�...:.OQ)_ 30, 000,000. 00- (50,000,_00(),_00) 50,000,000.00 50,000,000.00 50, ooo,000.00 �----'50''-'-ooo,ooo.oo i'i,soo,000.00 o.iio 2!,_500,{}f}j).OO _- _ - Q!)g.- 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00� --- - 0.00 8,250,000.00 - - 0.00 §.,250,000.2_() _ - - 0.00- JUMLAH 425,888, 145.00 425,888, 145.00

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
6

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT