Pencarian Peraturan

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 160 ayat (4) yaitu Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan pada Bagian Humas Dan Kerjasama Sekretariat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut; bahwa untuk maksud tersebut diatas. maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 }; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438 ); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebajaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76).
Menetapkan PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017 Pasal 1 Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Pasal2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Oaerah '<abupaten Gowa NOMOR TANGGAL : 6 TABUU 2017 : 14 Maret 2017 Kode Rekenlng Uralan Sebelum dlaeser Setelah dlgeser Sellslh Keterangan 2 3 4 5 6 ,- URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG - - 425,888,145.00 425,888,145.00 0.00 Berdasarkan pada : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - 425,888,145.00 425,888,145.00 0.00 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 SEKRETARl�T D_!.ERAH (Baglan _Humas dan Kerjasama) - �!5,888,145.00 -�6.9.88,!�-00_ 0.00 pasal 160 ayat (4). 2. Disposlsi Bupati Gowa kepada Sekretaris Daerah tanggal 6 -· !.. 2 BELANJADAERAH BEL.ANJA LANGSUNG 425,888,145.00 426,888,146.00- 425,�J!J.'4�.:..00 --�25,888,1�.oo 0.00 0-.00- 20 Februari 2017 atas Telaahan Stat Bag. Humas dan Kerja Sekretariat Daerah No.14/Humas&Kerj.111/2017 tanggal 14 Februari 2017 4 01 03 01 - p� Pel�yanan_!Jmum Admlnls�f!I Perkim_toran 4 01 03- 01 23 Penyedlaan Jall!_A!l_mlnlstrasJ IS!_tatausahaan Hu'!'aS 425,888,145.00- - 425,888,1.45.00_ _ 4;5.1888,145.oo 4!5,888, ,�oo_ ... 0.00 0.00 6 ·2 2 BEL.ANJA BARANG DAN JASA- ·-· 6 2 - 2 03' - Balanja Jasa Kantor - - ----- - - 5 2 2 03 05 Belanja· Sural_K��aJ!!lah- 425,888,1400- 318,3!,145.00 194,200,000.00 .. 4251tu;14s.oo -_ _ � 318.388,145.00 _ � 194,200,000.00 0.00 � _ 86/anja Jasa Tenaga Ahli _ - - - - - �000,000.00 .. --�O(!!),oo_a°;g_o - - - o.oo 5 2 2 1! _ �al�J!_lllaka�anclan Mlnuman · · -=-. - 99,990.000-:oq ... so,920.099.00 o.oo 5 2 2 11 02 Balanja Makanan dan Minuman Rapat Ba/anja MakanandsnMinurnan Humas dan Warlawan 2 _2_ 11 03 Balanja Makanan dan Minuman Tamu - _ _ BalanJ!UMkanandan r.Alnuman 'ramu 6 2 2- 13 _Balanja Pakal!n�e!J! 5- _2 2_ 13 Q_1 Balanja Pakaian Kerja Lapangan _ Balanja Pakaian Saragam Lapangan Humas . jfalanja Pa�aia_12 S(!rag_am_ Lipangan Warlawaii Forwag Ba/anja Pakaian Saragam Protokolar Humas Balanja Pakaia_n Seragam Protokolar Protokol 80,000,000.00 so,000,0-0-0.r..0-o0o - - 0.00 21,soo;ooo:oo - v.000:-ood.oo 5, 500,000. 00 5,500,000.00 'a:250,000.00 - . 8,250,000.00 30,000,000.00 {�•.QQO.�...:.OQ)_ 30, 000,000. 00- (50,000,_00(),_00) 50,000,000.00 50,000,000.00 50, ooo,000.00 �----'50''-'-ooo,ooo.oo i'i,soo,000.00 o.iio 2!,_500,{}f}j).OO _- _ - Q!)g.- 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00� --- - 0.00 8,250,000.00 - - 0.00 §.,250,000.2_() _ - - 0.00- JUMLAH 425,888, 145.00 425,888, 145.00

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
6

TATA CARA PEMBAGIAN DAN l'ENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI DAERAH TA HUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa bcrdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Pcraturan Pcmcrintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Dcsa Yang Bersumbcr dan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dcngan Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 tcntang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata cara Pcmbagian dan Pcnctapan Rincian Dana Desa dan Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2017
I. Tahun 1959 tentang Pc.mbentukan Oaerah-Oacrah Tingkat II di Sulawcei (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembal"IUl Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang·Undang Nomor 29 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Rcpublik lndonceia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 3. Pcraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pcraturan Pclaksa.naan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), aebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Pcmcrintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambehan Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 5717}; 4. Peraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dane Des.a Yang Bersumber dari Anggaran PC'ndapatan dan Bclanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana te!ah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratura.n Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peratura.n Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tenta.ng Pengelolaan Keuangan oeee (Betita Negara Republik Indonesia Ta.hun 2014 Nomor 2093); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49-PMK.07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyalura.n, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478): Desa 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembara.n Dae.rah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12); Oowa 9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAB III : PENYALURAN DANA DES/\ BAB IV : PENGGUNAAN DANA DESA BAB V : PELAPORAN DANA DESA BAB VI : SANKSI BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
9

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten GowaTahun 2003 Nomor 03

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pas.ti 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pela!..sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent.mg Desa, maka perlu Peng.tlokasian dan Tata Cara pembagian Alokasi Dana Desa untuk ,etiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Tata Cara Pembagian dan Penetap,rn Alok.351 D.ina Des.a untuk setiap Desa di Kabup<1ten CowaTahun Anggaran 2017.
1. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keui!ngan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200-l tentang Perimbangan dan Pemerint.ihan Daerah (t.embaran Negara Repubfil.. Indonesia Tahun 200-1 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Kewngan antara Peml!rintah Pus.at 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent.mg (U'mbaran Neg;rra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembdran Negara Republik Indonesia Nomor .>195); Desa 4. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 201'1 tentang Pemerint.ihan Daerah (Lembaran Negara Republtk tndoresu Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tel.i!h diub.lh beberepa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubah;m Kedua atas Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lemb.lran Negara Republik Indonesia Tclhun 2015 Nomor 58, Tambahan 1..embaran Negara Republik lndont"Sia Nomor 5679); kali 5. Peraturan l'emerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan I'claks.maan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent.mg Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) .sebagaimana tclah diubdh dengan Peraturan Pemerinla.h Nomor 47 Tahun 2015 (Lemb.iran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RC"publik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang D,ma Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapalan dan Bclanja Negara (U!mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, rambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5558) sebdgaimana terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara telah W d.iubah beberapa Republil,. Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiil Nomor 5864); 7. Peraturan D.ierah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor12); Gowa Tahun Anggaran 2017 8. Peraturan Mentl'ri Dalam Negen Nomor 113 Tahun 20U tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan (Beriu Negara Republil,:. Indonesia Tahun 2014 Norn or 2093); Oesa 9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Belita Daerah Ka bu paten Gowa Tahun 2016 Nomor 76).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RINCIAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAB III : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BAB IV : PELAPORAN AIOKASI DANA DESA BAB V : SANKSI BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
10

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Sirokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas lmpelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GOWA Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Gowa. 4. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Gowa. 5. lnspektur adalah lnspektur Kabupaten Gowa. 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 7. Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja. 8. Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 9. Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 10. Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi SAKIP adalah panduan bagi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP. 1 1 . Evaluasi Atas lmplementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. 1 2. Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKj adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. 13. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan lnspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan SAKIP danevaluasi alas kinerja SKPD yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan. - 3 - Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Gowa. 4. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Gowa. 5. lnspektur adalah lnspektur Kabupaten Gowa. 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 7. Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja. 8. Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 9. Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 10. Pedoman Evaluasi Alas lmplementasi SAKIP adalah panduan bagi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP. 11. Evaluasi Alas lmplementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi alas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. 12. Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKj adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. 13. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan lnspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan SAKIP danevaluasi atas kinerja SKPD yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan. - 4 - Pasal2 Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi SAKIP merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan: a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; b. pemahaman mengenai stralegi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi; c. penetapan langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan d. penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya. Pasal 3 (1) lnspektorat melaksanakan Evaluasi Atas lmpelementasi SAKIP entitas akuntabilitas kinerja OPD/Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi. (2) Evaluasi Alas lmplementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah1 (satu) kali dalam setahun, (3) Pelaksanaan Evaluasi Alas lmplernentasi SAKIP menggunakan Kertas Kerja Evaluasi. (4) Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (3) diletapkan dengan Keputusan lnspektur. (5) Hasil Evaluasi Atas lmplemenlasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluangkan dalam bentuk LHE yang dilandalangani oleh penaggungjawab evaluasi SAKIP. (6) Sislemalika LHE dilelapkan dengan Keputusan lnspektur. (7) Rencana kegiatan Evaluasi Alas lmplementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan dananya dibebankan dalam dokumen pelaksanaan anggaran lnspektorat. (8) Pelaksanaan Evaluasi Alas lmplemenlasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Evaluasi Alas lmplementasi SAKIP. Pasal 4 Sistematika Pedoman Evaluasi Alas lmplementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri alas 4 (empal) Bab, yaitu: a. BABI :PENDAHULUAN b. BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI c. BAB Ill : PELAPORAN HASIL EVALUASI d. BAB IV : PENUTUP - 4 - Pasal 2 Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi SAKIP merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan: a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi; c. penetapan langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan d. penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya. Pasal 3 (1) lnspektoral melaksanakan Evaluasi Alas lmpelemenlasi SAKIP enlitas akuntabilitas kinerja OPD/Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi. (2) Evaluasi Alas lmplemenlasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan paling rendah1 (satu) kali dalam setahun. (3) Pelaksanaan Evaluasi Atas lmplementasi SAKIP menggunakan Kertas Kerja Evaluasi. (4) Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Kepulusan lnspeklur. (5) Hasil Evaluasi Alas lmplemenlasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluangkan dalam bentuk LHE yang dilandatangani oleh penaggungjawab evaluasi SAKIP. (6) Sislemalika LHE dilelapkan dengan Keputusan lnspektur. (7) Rencana kegialan Evaluasi Atas lmplementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan dananya dibebankan dalam dokumen pelaksanaan anggaran lnspektorat. (8) Pelaksanaan Evaluasi Alas lmplementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mengacu pada Pedoman Evaluasi Alas lmplemenlasi SAKIP. Pasal4 Sistematika Pedoman Evaluasi Alas lmplementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 4 (empat) Bab, yaitu: a. BABI :PENDAHULUAN b. BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI c. BAB Ill : PELAPORAN HASIL EVALUASI d. BAB IV : PENUTUP - 5 - Pasal 5 Uraian Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2016/No.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelaksanan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis, perlu diubah dan ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 4); 9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 19)
1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN 3. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA 4. PERUNTUKAN BIAYA PROGRAM YANKESTIS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
17

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2017

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2016/No.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); I 0. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 2 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 3 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembentukan Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Corporation ( Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 28 seri C ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2000 Nomor 4 Seri C); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor l Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4 ); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 6 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor2 ); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 7 ); 3 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8 ); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9 ); Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa 33. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2006 Nomor 4 ); 4 34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan lnfrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 18); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah ( Holding Company ) Gowa Mandiri ( Lembaran Daerab Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3 ); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 4 ); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 06); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9 ). 4 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12); 5 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 I Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Menetapkan PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2017 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas : a.Pendapatan Daerah I . Pendapatan Asli Daerah Rp. 158.736.717.741,00 2. Dana Perimbangan 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. l.205.490.387.000,00 Rp. 164.104.057.456.00 Jumlah Pendapatan Rp. l.528.331.162.197,00 b.Belanja Daerah 1. Belanja Tidak Langsung a) Belanja Pegawai Rp. 679.389.820.555,81 Rp. 877.221.727.967,81 b) Belanja Hibah Rp. 7.176.600.000,00 c) Belanja Bantuan Sosial Rp. 382.550.000,00 d) Belanja Bagi Hasil Rp. e) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 189.772.757.412,00 f) Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,00 2. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 3) Belanja Modal Rp. Jumlah Belanja Defisit 27.910.075.921,97 261.698.382.302,23 372.711.674.251,36 Rp 662.320.132.475.56 Rp. l.539.541.860.443.37 Rp (ll.210.698.246.37) c.Pembiayaan Daerah I . Penerimaan 2. Pengeluaran Rp. 49.210.698.246,3 7 Rp. 38.000.000.000.00 Jumlah Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 11.210.698.246,37 Rp 0,00 Pasal 2 Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokurnen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
7

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2016/No.71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11)
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Bupati adalah Bupati Gowa. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa. 5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Gowa . 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Gowa. 7. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai; d. Bidang Pengembangan Sumber daya manusia; 3 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber daya manusia; e. Bidang Data dan Informasi 1. Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; 2. Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai; g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 4 (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai Ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber daya manusia; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta kesekretariatan Badan; d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pengembangan Sumber daya manusia serta kesekretariatan; dan e. perumusan kebijakan teknis dalam pengolahan data kepegawaian dan penggunaan sistem Informasi Kepegawaian; f. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merumuskan dan menetapkan serta melaksanakan Renstra dan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia. b. membina, merumuskan, dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia. c. mengkoordinasikan analisis kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengadaan dan penempatan pegawai, pengembangan, peningkatan kesejahteraan, mutasi dan pensiun pegawai d. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan perlengkapan dan peralatan Badan. e. mengarahkan Sekretaris dan para kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya, f. menyusun data dan informasi kepegawaian di lingkup pemerintah Kabupaten Gowa g. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian h. melaksanakan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan i. melaksanakan analisis kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengadaan dan penempatan pegawai j. melaksanakan pengembangan, peningkatan kesejahteraan, mutasi dan pensiun pegawai k. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah l. melaksanakan peningkatan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan struktural m. memberikan izin kepada aparat sipil negara dan memberikan penghargaan kepada Aparat Sipil Negara yang berprestasi n. memberikan Surat Keputusan penempatan perpindahan pejabat fungsional umum atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis Bagian Kedua Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis administratif perencanaan dan pelaporan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan (jabatan subag perencanaan dan pelaporan); b. penyusunan kebijakan teknis administratif pengelolaan keuangan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan (jabatan subag keuangan); c. penyusunan kebijakan teknis administratif pengelolaan umum dan kepegawaian, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian (jabatan subag umum dan kepegawaian). (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 5 c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan dan pelaporan, dan pembinaan kepegawaian; d. menyelia pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan, sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian; e. mengatur urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan dan pelaporan, dan pembinaan kepegawaian; f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, dan umum dan kepegawaian; g. menyusun laporan hasil pelaksaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan; h. melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan; i. melaksanakan inventarisasi seluruh barang bergerak dan tidak bergerak milik Badan; j. melaksanakan memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan kerja Badan; k. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip Badan; l. melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan Badan; m. melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai; n. melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 6 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan operasional program kerja sub bagian b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; c. menyelia pelaksanaan bawahan agar tugas berjalan lancar; d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan; e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan; g. melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; h. melaksanakan pembuatan daftar usulan program dan kegiatan i. melaksanakan penyiapan proses administrasi terkait dengan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan; j. melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; k. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran untuk periode tahunan dan lima tahunan; l. melaksanakan pengelolaan dan verifikasi pelaksanaan program dan kegiatan; m. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan 6 n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 7 (1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan operasional program kerja sub bagian; b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; c. menyelia pelaksanaan bawahan agar tugas berjalan lancar; d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan; e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan; g. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan surat menyurat; h. melaksanakan dan mengelola urusan kearsipan; i. melaksanakan dan mengelola urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas; j. melaksanakan dan mengelola urusan ketatalaksanaan; k. melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan; l. melaksanakan dan mengelola urusan kepegawaian meliputi pengembangan sumber daya manusia, kepangkatan, data base kepegawaian, kebutuhan pegawai; m. melaksanakan dan mengelola urusan umum lainnya; n. melaksanakan dan mengelola perpustakaan dan arsip dokumen Badan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 8 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan operasional program kerja sub bagian; b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; c. menyelia pelaksanaan bawahan agar tugas berjalan lancer; d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan; e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan; g. melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 7 h. melaksanakan pembuatan daftar usulan kegiatan, membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; i. melaksanakan penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; j. melaksanakan perbendaharaan keuangan; k. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran untuk periode tahunan dan lima tahunan; l. melaksanakan pengelolaan dan verifikasi anggaran; m. melaksanakan pengelolaan, pembukuan dan pelaporan keuangan; n. melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Bagian Ketiga Bidang Data dan Informasi Kepegawaian Pasal 9 (1) Bidang Data dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Memimpin, Merencanakan dan Menyusun program dan kegiatan, Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, Membagi tugas-tugas, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya di Bidang Data dan Informasi Kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Data Dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi: a. merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis dalam pengolahan data kepegawaian; b. merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis dalam penggunaan sistem Informasi Kepegawaian. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan di Bidang Data dan Informasi Kepegawaian; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Data dan Informasi Kepegawaian; c. menetapkan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang data dan informasi kepegawaian; d. membagi tugas-tugas kepada sub bidang pengolahan data kepegawaian dan sub bidang sistem informasi kepegawaian; e. melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang data dan informasi kepegawaian; f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Data dan Informasi Kepegawaian; g. memberikan arahan dan bimbingan serta melakukan Penilaian terhadap prestasi kerja seluruh bawahan; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran kepada atasan/pimpinan i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang data dan informasi kepegawaian, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; j. memvalidasi hasil pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian k. memvalidasi pendokumentasian tata naskah kepegawaian (arsip Kepegawaian); l. mengevaluasi updating dan penyajian data dan informasi pada sistem informasi manajemen kepegawaian dan media lainnya; m. mengevaluasi pelaksanaan maintenance sistem jaringan komputer dan peralatan pendukung lainnya serta pengembangan perangkat sistem informasi kepegawaian n. memvalidasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pasal 10 (1) Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian Dipimpin Oleh Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu kepala bidang data dan informasi kepegawaian dalam memimpin, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan, menyiapkan dan mengolah bahan rumusan kebijakan teknis, membagi tugas-tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya di sub bidang pengolahan data kepegawaian. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan di sub bidang pengolahan data kepegawaian. b. menyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Pengolahan Data Kepegawaian. c. membagi tugas kepada pejabat fungsional/staf d. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas di sub bidang pengolahan data kepegawaian. e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di sub bidang pengolahan data kepegawaian f. memberikan Petunjuk dan bimbingan serta menilai prestasi kerja para pejabat fungsional/staf. g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran kepada atasan/pimpinan. h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang pengolahan data kepegawaian, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. i. menelaah hasil pengumpulan bahan data kepegawaian, mengolah dan memvalidasi pelaksanaan updating data profil kepegawaian serta menganalisis hasil pengolahan data kepegawaian j. menelaah dan mengoreksi surat permintaan data masuk dan keluar k. memverifikasi pendokumentasian tata naskah kepegawaian (arsip Kepegawaian) secara manual dan elektronik l. memverifikasi Surat Permohonan Penerbitan/Penggantian Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu). m. memverifikasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai dan Daftar Induk Pegawai (DIP) n. menelaah dan memvalidasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pasal 11 (1) Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Dipimpin Oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas membantu kepala bidang data dan informasi kepegawaian dalam memimpin, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan, menyiapkan dan mengolah bahan rumusan kebijakan teknis, membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya di sub bidang sistem informasi kepegawaian. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan di Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian b. menyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Sistem Informasi Kepegawaian c. membagi tugas-tugas kepada pejabat fungsional / Staf d. memberikan petunjuk dan bimbingan serta menilai prestasi kerja para pejabat fungsional / staf e. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas di sub bidang Sistem Informasi Kepegawaian f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di sub bidang Sistem Informasi Kepegawaian g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran kepada atasan/pimpinan h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang Sistem Informasi Kepegawaian, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. i. memverifikasi hasil pengumpulan bahan data dan informasi kepegawaian serta menganalisis bahan data dan informasi yang akan disajikan j. menganalisis dan memverifikasi pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) k. memverifikasi pengelolaan Website dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) l. memverifikasi pelaksanaan maintenance Website, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan sistem jaringan komputer serta peralatan pendukung lainnya m. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mekanisme pelayanan data dan informasi kepegawaian n. menelaah dan memvalidasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. 10 Bagian Keempat Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Pasal 12 (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang formasi, pengadaan serta mutasi pegawai; b. pemeberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; c. merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; d. melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; e. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai; g. menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan materi; h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang formasi, pengadaan, mutasi dan kepangkatan pegawai. i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pemecahan masalah; j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan formasi, pengadaan kepegawaian serta mutasi pegawai; k. melakukan Monitoring atas kemitraan dan Koordinasi pada Instansi terkait dalam Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; l. menginventarisir Kendala Kerja Pada masing-masing Sub Bidang pada Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai m. mengatur Pembagian Beban Kerja Staf pada Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai n. mengkoordinasikan dan membantu Pengembangan Inovasi Pelayanan pada Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 13 (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, mempunyai tugas mengkoordinasikan, munyusun dan mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, serta melaksanakan, program dan kegiatan dibidang formasi dan pengadaan pegawai. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan dibidang Formasi dan Pengadaan Pegawai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas; b. mengumpulkan bahan penyusunan Formasi dan pengadaan Pegawai; c. mengolah bahan perumusan kebijakan Teknis dibidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; d. menyelenggarakan Seleksi penerimaan Pegawai; e. menyiapkan bahan dan mengusulkan Nota Pengajuan Usul NIP (Nomor Identitas Pegawai) ke badan Kepegawaian Negara; f. melaksanakan dan mengendalikan program serta kegiatan dibidang formasi dan pengadaan pegawai; g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang formasi dan pengadaan pegawai; h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dibidang formasi dan pengadaan pegawai; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sub bidang perencanaan formasi dan pengadaan; j. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perencanaan formasi dan pengadaan pegawai serta menyiapkan alternatif dan atau soulusi pemecahan masalah; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan terkait dengan perencanaan formasi dan pengadaan pegawai; l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; m. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan formasi dan pengadaan pegawai kepada pimpinan; n. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dengan formasi dan pengadaan pegawai; o. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; Pasal 14 (1) Sub Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan Dan Mutasi Pegawai dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang mutasi, pengangkatan, penempatan, serta kepangkatan pegawai (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di mutasi, pengangkatan, penempatan, serta kepangkatan pegawai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana penyusunan mutasi, pengangkatan, penempatan, serta kepangkatan pegawai; c. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi, pengangkatan, penempatan, serta kepangkatan pegawai; d. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Mutasi, pengangkatan, penempatan, serta kepangkatan pegawai. e. mengumpulkan bahan dan analisis jabatan dokumen struktural dan fungsional; f. melakukan Penyiapan bahan analisis, usulan, dan penyelesaian kedudukan janji Pegawai Negeri Sipil, peninjauan masa kerja, kartu pns, sumpah pns, kartu suami dan kartu isteri. g. menyelenggarakan assesment dalam rangka pengisian jabatan melalui seleksi terbuka; h. melakukan koordinasi instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang mutasi, pengangkatan, penempatan dan kepangkatan pegawai; j. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang mutasi, pengangkatan, penempatan serta kepangkatan pegawai; k. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang mutasi pegawai m. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; n. melakukan pengawasan dan evaluasi serta solusi permasalahan dalam proses-proses kepegawaian dalam bidang mutasi, pengangkatan, penempatan serta kepangkatan pegawai; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Bagian Kelima Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Pasal 15 (1) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Memimpin, merencanakan, menyusun program dan kegiatan, merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Membagi tugas, mengkoordinasikan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi serta menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, menetapkan hukuman displin bagi Pegawai Negeri Sipil indisipliner, pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan yang telah memasuki pensiun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi: 13 a. merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan pembinaan pegawai; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan tertulis, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan kesejahteraan dan pensiun pegawai. (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan kesejahteraan dan pensiun pegawai. b. merumuskan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembinaan dan kesejahteraan dan pensiun pegawai; c. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan, kesejahteraan dan pensiun pegawai d. membagi tugas kepada sub bidang pembinaan dan sub bidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; e. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan kesejahteraan dan pensiun pegawai; f. menilai prestasi kerja para kepala sub bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; g. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan, kesejahteraan dan pensiun pegawai; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan pembinaan, kesejahteraan dan pension pegawai i. memeriksa bahan kelengkapan berkas dan mengusulkan pemberian tanda jasa/piagam penghargaan pegawai; j. memproses permohonan izin cuti pegawai dan izin perkawinan dan perceraian pegawai dan taspen pegawai; k. memproses laporan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah; l. memproses kelengkapan berkas usul pensiun Pegawai Negeri Sipil dan mengusulkan SK pensiun pegawai; m. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan kesejahteraan dan pensiun pegawai; n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan pemecahan masalah; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pasal 16 (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai dalam memimpin, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan, merumuskan kebijakan tertulis, membagi tugas, mengkoordinasikan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya pada sub bidang pembinaan pegawai. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan pembinaan pegawai; b. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang pembinaan; c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pembinaan pegawai d. membantu tugas kepala bidang dalam memberikan pembinaan kepada pegawai; e. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas; f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan pegawai. g. melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas sub bidang pembinaan pegawai; h. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; i. melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembinaan, kesejahteraan, dan pensiun pegawai; j. memproses seluruh permohonan izin dan cuti Pegawai Negeri Sipil; k. menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan dan bahan kelengkapan permohonan izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan membuat SK; l. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan hukuman disiplin PNS dan membuat SK hukuman disiplin; m. menginvetarisir permasalahan pada sub bidang pembinaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang pembinaan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pasal 17 (1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai dalam Memimpin, Merencanakan dan Menyusun program dan kegiatan, merumuskan kebijakan teknis, membagi tugas, mengkoordinasikan program dan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, menginventarisir permasalahan, menilai prestasi kerja, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya pada sub bidang kesejahteraan pegawai dan pensiun. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan kesejahteraan, pensiun pegawai, taspen dan satyalancana karya satya; b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana peningkatan kesejahteraan dan pensiun pegawai; c. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; d. membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas bidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; e. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan dan pensiun pegawai; h. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; i. memproses dan melaksanakan verivikasi pengajuan berkas usul penerbitan atau pemberian tanda jasa/piagam penghargaan satyalancana karya satya kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. 15 j. memproses kelengkapan berkas permohonan, mengusulkan ke taspen dan melaksanakan verifikasi; k. memproses dan memverifikasi pengajuan usul batas usia pensiun dan pensiun atas permintaan sendiri dan pensiun tewas sampai kepada pengiriman berkas; l. memproses pemberian piagam penghargaan bagi PNS yang pensiun m. menginvetarisir permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang kesejahteraan dan pensiun pegawai; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis. Bagian Keenam Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 18 (1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam memimpin dan melaksanakan penyusunan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya manusia mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia; b. perumusan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia; c. pelaksanakan penyusunan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia; e. melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang pengembangan sumber daya manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia; d. merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya manusia; e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia; g. menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan sumber daya manusia; j. merencanakan operasionalisasi kegiatan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia; l. melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka peningkatan kualitas aparatur pemerintah Kabupaten Gowa; m. menyusun dan menganalisa kebutuhan diklat Pegawai Negeri Sipil; n. mengkoordinasikan pelaksanaan diklat yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah; o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 19 (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang diklat prajabatan dan struktural. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang diklat prajabatan dan struktural sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ; b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang prajabatan dan struktural; c. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang diklat prajabatan dan struktural; d. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang diklat prajabatan dan struktural ; e. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis diklat prajabatan dan struktural; f. melaksanakan pelayanan administrasi dan memfasilitasi keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur dalam mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang diklat prajabatan dan struktural; h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang diklat prajabatan dan struktural; i. merencanakan operasionalisasi kegiatan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; j. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; k. memberikan motivasi kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 17 l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan mempersiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 20 (1) Sub Bidang pengembangan sumber daya manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memimpin dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dengan tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan Sumber daya manusia serta pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang diklat teknis dan fungsional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan diklat fungsional di bidang pengembangan sumber daya manusia; c. menyusun rencana, melaksanakan dan memproses rekomendasi penerbitan surat keputusan, Izin Belajar, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah; d. menyusun grand design sumber daya aparatur; e. menyusun rencana dan memproses administrasi pengiriman peserta diklat luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil; f. menyusun rencana kebutuhan diklat teknis, diklat fungsional dan kursus/penataran lainnya; g. menyusun rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional; h. menilai prestasi kerja staf berdasarakn hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karier; i. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia; j. pelaksanaan diklat satu pintu; k. mengelola izin ke luar negeri selain tugas belajar yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur; l. mengelola dan memproses tugas belajar pegawai negeri sipil; m.melakukan monitoring, evaluasi dan meyusun laporan kegiatan diklat luar negeri dan tugas belajar n. menyusun laporan pelaksaaan kegiatan sub bidang pengembangan sumber daya manusia; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan BAB V TATA KERJA Pasal 21 (1) Kepala Badan dalam menjalakan tugas dsan fungsinya bedasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang–undangan. (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi. Pasal 22 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 43 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 19 Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11) .
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3. Bupati adalah Bupati Gowa. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa. 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Gowa. 6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa . 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. 8. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 9. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 10. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub. Bagian Keuangan. c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; 1. Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; 2. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; 3. Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan; d. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah; 1. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; 2. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; 3. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya; e. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; 1. Sub. Bidang Penetapan; 2. Sub. Bidang Penagihan; 3. Sub. Bidang Pembukuan; f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 1. Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan; 2. Sub. Bidang Pengawasan; 3. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 4 (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; 4 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; d. pelaksanaan administrasi Badan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. menyusun kebijakan teknis, operasional dan strategik dalam penyelenggaraan kegiatan badan; b. merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. mengkoordinasikan dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan; d. membina satuan organisasi dalam lingkup badan; e. mengarahkan satuan organisasi dalam lingkup badan; f. menyelia permasalahan satuan organisasi dalam lingkup badan; g. memecahkan masalah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan; h. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan; i. melaporkan dan memberi saran kepada atasan atas penyelenggaraan kegiatan badan sebagai bahan masukan bagi Bupati Gowa; j. melaksanakan kebijakan Teknis, operasional dan strategik Tata Usaha Perkantoran; k. melaksanakan kebijakan Teknis, operasional dan strategik di Bidang Perencanan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan; l. melaksanakan kebijakan Teknis, operasional dan strategik di Bidang Pelayanan Publik; m. melaksanakan kebijakan Teknis, operasional dan strategik di Bidang Penetapan Dan Penagihan Pajak Dan Retribusi Serta Potensi Pendapatan Lainnya; n. melaksanakan kebijakan diBidang Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Pajak Dan Retribusi Serta Potensi Pendapatan Lainnya; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan kewenangannya. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan; b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan; c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancara tugas; c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian; d. menyelia pelaksanaan tugas Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; e. mengatur urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian; f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan; h. melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan; i. melaksanakan pengawasan inventarisasi seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak lingkup badan; j. melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban lingkungan kerja badan; k. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip badan; l. melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan; m. melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai; n. melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 6 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian perencanaan dan pelaporan; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang 6 dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan; g. melaksanakan program dan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan; h. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) Badan; i. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan; j. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan; k. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis) Badan; l. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RENJA (Rencana Kerja Tahunan) Badan; m. melaksanakan proses penilaian atas prestasi kerja staf pada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; n. melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan lainnya; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 7 (1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Bagian Umum dan Kepegawaian; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian umum dan kepegawaian; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaian dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaian; g. melaksanakan program dan kegiatan bagian umum dan kepegawaian; h. melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat; i. melaksanakan urusan kearsipan; j. melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas; k. melaksanakan urusan ketatalaksanaan; l. melaksanakan urusan perlengkapan; m. melaksanakan urusan kepegawaian; n. melaksanakan urusan umum lainnya (invetarisasi asset, pemeliharaan barang dan lainnya); dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 8 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada sub. bagian keuangan; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sub. bagian keuangan; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub. bagian keuangan; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada sub. bagian keuangan; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada sub. bagian keuangan; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan bagian keuangan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan sub. bagian keuangan; g. melaksanakan program dan kegiatan sub. bagian keuangan; h. melaksanakan pembuatan daftar gaji; i. melaksanakan penggajian staf pada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah; j. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan Pendapatan Daerah; k. melaksanakan verifikasi atas penggunaan anggaran Badan Pendapatan Daerah; l. melaksanakan proses pengusulan pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaranpenerima Badan Pendapatan Daerah; m. melaksanakan proses pengusulan pengangkatan/pemberhentian PPTK/PPK Badan Pendapatan Daerah; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. 8 Bagian Ketiga Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Pasal 9 (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; d. pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan operasional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; b. membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan; c. memberi petunjuk kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan; e. mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan; f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pada dalam lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan Badan; h. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Gowa dalam rangka perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; i. melaksanakan ekstensifikasi untuk menggali sumbersumber pendapatan daerah yang potensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. melaksanakan Intensifikasi pendapatan daerah dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 9 berlaku. k. melaksanakan perumusan rancangan produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah serta penyusunan pedoman standar operasional prosedur dan petunjuk tekhnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan; n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 10 (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Perencanaan Pendapatan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang perencanaan pendapatan; h. melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; i. melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan perencanaan pendapatan; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; k. melaksanakan perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; l. melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak daerah; m. melaksanakan perencanaan pengeloaan Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya; n. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dalam rangka perencanaan target penerimaan pendapatan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; Pasal 11 (1) Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Pengembangan Pendapatan Daerah. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; h. melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; i. melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pengembangan Pendapatan Daerah; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; k. merancang dan menyusun potensi pendapatan daerah; l. menganalisis data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah; m. mengevaluasi data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah; n. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengembangan potensi pendapatan daerah; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 12 (1) Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam penerbitan produk hukum dan perundang-undangan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 11 a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundangundangan; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundangundangan; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; h. melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; i. melaksanakan inventarisasi dan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Hukum dan Perundang-undangan; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; k. melaksanakan penyusunan naskah hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah; l. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan hukum dan perundang-undangan; m. melaksanakan sosialisasi produk hukum dan perundangundangan yang terkait dengan pendapatan daerah; n. mengkoordinir penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan; Sistem dan Prosedur Keberatan; Sistem dan Prosedur Pelayanan PBB P-2; Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB, dan Sistem Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Bagian Keempat Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah Pasal 13 (1) Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Pelayanan Pendapatan Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan 12 Pendapatan Daerah; b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah; d. pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan operasional Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah; b. membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah; c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah; e. mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan Pendapatan Daerah; f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan; h. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pelayanan pendapatan daerah; i. melaksanakan Pelayanan PBB-P2; j. melaksanakan Pelayanan BPHTB; k. melaksanakan Pelayanan Pendapatan Lainnya; l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 14 (1) Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Pelayanan PBB-P2. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; h. melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; i. melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan PBB-P2; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; k. mengkoordinasi pelaksanaan monev dan pelaporan bidang PBB; l. melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak yang meliputi Pendaftaran Baru, Pemecahan, Balik Nama, Penggabungan, Perbaikan Data, dan informasi PBB-P2; m. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan pelayanan PBBP2; n. membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan PBB P2; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 15 (1) Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan BPHTB. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang 14 Pelayanan BPHTB; h. melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; i. melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan BPHTB; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; k. melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak baik yang berasal dari PPATS/Kecamatan maupun PPAT/Notaris; l. menyusun penerimaan berkas dari perolehan objek pajak BPHTB; m. melaksanakan pembuatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai dasar pembayaran pada lembaga perbankan yang telah ditetapkan; n. membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan urusan lainnya yang berkaitan dengan Pelayanan BPHTB; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 16 (1) Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan pendapatan lainnya. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya; b. membagi tugas kepada masing-masing staf pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya; h. melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya; i. melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Pendapatan lainnya; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya; k. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pelayanan pendapatan lainnya; l. mengkoordinasikan Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB; m. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akselerasi penerimaan pendapatan lainnya; n. menyusun data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah pusat dan propinsi; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Bagian Kelima Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan Pasal 17 (1) Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penetapan, penagihan dan pembukuan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; d. pelaksanaan administrasi Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan operasional Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; b. membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menyelia permasalahan bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; e. mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan; 16 h. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka Penetapan, Penagihan dan Pembukuan pendapatan daerah; i. melaksanakan perumusan penetapan Nilai Pengenaan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; j. melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; k. melaksanakan Pembukuan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; l. melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan; m. melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan; n. melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 18 (1) Sub. Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penetapan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penetapan; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Subid. Penetapan; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penetapan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penetapan; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan; h. melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penetapan; i. melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penetapan; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan; k. melaksanakan Pemetaan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah; l. melaksanakan Sosialisasi hasil Pemetaan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah; m. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penetapan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah; n. melaksanakan urusan lainnya yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 17 diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 19 (1) Sub. Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penagihan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penagihan; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penagihan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penagihan; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan; h. melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penagihan; i. melaksanakan Pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penagihan; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan; k. melaksanakan pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik untuk tahun berjalan maupun tunggakan, yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pelaksanaan monev dan pelaporan bidang PBB; m. membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan menyusun laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan serta memverifikasi laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan; n. membuat konsep Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 20 (1) Sub. Bidang Pembukuan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan pembukuan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan; 18 b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pembukuan; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan; h. melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat Sub bidang yang berkaitan dengan urusan Sub Bidang Pembukuan; i. melaksanakan Pengarsipan dokumen dan surat dinas yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pembukuan; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan; k. melaksanakan Koordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan daerah dan piutang daerah; l. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap system dan mekanisme pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan di bidangpendapatan; m. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan target APBD Pokok dan APBD Perubahan; n. mengevaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Bagian Keenam Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pasal 21 (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian; b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian; d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan 19 Pengendalian; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : a. merencanakan operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian; b. membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian; c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Pengawasan dan Pengendalian; e. mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian; f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan; h. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka Penertiban dan Keberatan, Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga; i. melaksanakan penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan daerah; j. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penerimaan dan pelayanan pendapatan daerah; k. melaksanakan Pengelolaan benda berharga; l. melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; m. melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan; n. melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 22 (1) Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; h. melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; i. melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; k. melaksanakan Kerjasama/kemitraan dengan lembaga/instansi fungsional dalam penertiban hukum yang terkait dengan pendapatan; l. melaksanakan fasilitasi atau penanganan penyelesaian keberatan atas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; m. melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal dalam rangka penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan; n. membuat konsep Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Keberatan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 23 (1) Sub. Bidang Pengawasan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. 21 Bidang Pengawasan dan Pengendalian; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; h. melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; i. melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; k. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan dan hukum yang terkait dengan pendapatan; l. melaksanakan perumusan rencana tindak lanjut atas pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan dan hukum yang terkait dengan pendapatan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; m. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan hukum yang terkait dengan pendapatan; n. mengevaluasi Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan Keberatan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 24 (1) Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pengelolaan benda berharga. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; b. membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; c. menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; d. memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; f. menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; g. melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; h. melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; i. melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; j. melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; k. melaksanakan Koordinasi secara internal dalam rangka menghimpun data atau pencatatan kebutuhan benda berharga; l. membuat perencanaan kebutuhan benda berharga per SKPD selama satu tahun dan melaksanakan pencetakan barang berharga sesuai dengan kebutuhan; m. mengelola serta mengendalikan kebutuhan benda-benda berharga; dan n. melakukan order benda berharga kepada percetakan atau pihak ketiga; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. BAB V TATA KERJA Pasal 25 (1) kepala badan dalam menjalakan tugas dan fungsinya bedasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang–undangan. (2) kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang, pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi. Pasal 26 (1) kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang, pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala subbidang dalam lingkungan badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala subbidang dalam lingkungan badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. 23 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
26

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).
1. KETENTUAN UMUM 2. KEDUDUKAN 3. TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS 4. TATA KERJA 5. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Peraturan Bupati Gowa Nomor 25 Tahun 2012
24

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2016/No.60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).
1. KETENTUAN UMUM 2. KEDUDUKAN 3. SUSUNAN ORGANISASI 4. TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 5. TATA KERJA 6. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2012
32

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT