PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBONG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya
1. Permendagri Nomor 64 Tahun 2012
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
3. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017
4. Perda Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018
Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah :
a. Prinsip-prinsip
b. Kewenangan
c. Jenis Usaha
d. Bentuk
e. Kriteria
f. Tata cara pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal
g. Dasar Penilaian
h. Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab
i. Pelaporan dan evaluasi
j. Pemberian dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 52 Tahun 2019
perubahan kedua atas peraturan bupati lebong nomor 36 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten lebong
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Perubahan Nomenklatur pada beberapa bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Lebong nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 Tahun 2018
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 134 Tahun 2018
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 Tahun 2016
Berisi tentang perubahan beberapa pasal pada PERBUP Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 52 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa beberapa objek pajak daerah dan/atau retribusi daerah sudah tidak ada lagi dan/atau tidak dapat ditagih lagi atasnya dikarenakan suatu hal dan faktor lain. bahwa diperlukan tata cara pengadministrasian penghapusan piutang secara tertib dan sistematika secara transparan dan akutanbel.
Materi Pokok: piutang yang dapat dihapuskan adalah:
1. piutang pajak daerah yang tercatum dalam:a.SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. STPD dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan surat putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
2. piutang pajak daerah , menurut data admintrasi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerh Kabupaten Lebong Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan: bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat(1) Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten lebong yang mengacu pada rencana umum penanaman modal dan prioritas potensi provinsi bengkulu.
Materi Pokok: Rencana umum penanaman modal kabupaten lebong dimaksud sebagai dasar perencanaan untuk menyusun kebijakan tentang penanaman modal dan panduan bagi pengambil keputusan dalam bidang penanaman modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 53 Tahun 2020
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Desa dalam Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
1. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015
2. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
4. Perda Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
1. Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD
2. Tunjangan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD
3. Insentif dan Honorariun diberikan kepada Unsur Penunjang Pelaksana Pemerintahan Desa lainnya yang dianggarkan dalam APBDesa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Rencana Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan AMDAL, maka dipandang perlu ditetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam kabupaten Lebong
Materi Pokok: setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 55 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penetapan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar / Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggran 2015
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 117 PP Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD perlu dibentuk tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli DPRD Kabupaten Lebong.
Materi Pokok: Tenaga ahli fraksi diusulkan oleh fraksi kepada sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD dan ditempatkan 2 (dua) orang untuk mendampingi fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lebong, terwujudnya masyarakat Lebong yang Bahagia dan Sejahtera untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 14);
l l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong;
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan P.enanaman Modal di Kabupaten Lebong;
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
ABSTRAK:
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lebong Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah
dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 28 tahun 1999
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 39 tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 40 Tahun 2004
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 17 Tahun 2013
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahunm 2014
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 71 Tahun 2010
PP No. 2 Tahun 2012
PP No. 18 Tahun 2016
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Permendagri No. 32 Tahun 2011
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Ruang lingkup perbub ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaa, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemebrian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD. Hibah berupa uang di cantumkan dalam RKA-SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 63 Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dalam reangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis di bidang pengelolaan arsip, perlu dibuat standart operasional prosedur pengelolaan arsip dinamis.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 tahun 2003
PP No. 11 Tahun 2008
PP No. 14 Tahun 2008
UU No. 43 Tahun 2009
UU No. 23 tahun 2014
PP No. 28 Tahun 2012
Permendagri No. 52 Tahun 2011
PermenpanRB No. 35 Tahun 2012
Permendagri No. 78 Tahun 2012
PermenpanRB No. 80 Tahun 2012
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Perbub No. 36 Tahun 2016
Perbub Lebong no. 37 Tahun 2017
Maksud, Tujuan dan ruang lingkup, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Arsip Dinamis. Evaluasi dan pengkajian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
