Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA 2019
ABSTRAK:
berdasarkan PP No. 36 Tahun 2019 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dipandang perlu mengatur ketentuan teknis lebih lanjut
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 33 tahun 2004
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 15 Tahun 2019
PP No. 20 Tahun 1968
PP No. 25 Tahun 2000
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 38 Taun 2007
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 18 Tahun 2016
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 105 Tahun 2000
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Permendagri No. 80 Tahun 2015
PMK No. 57/PMK.05?2019
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Perda Leboong No. 11 Tahun 2018
Perbup Lebong No. 36 Tahu 2016
Perbup Lebong No. 67 Tahun 2018
Teknis pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 20 Tahun 2019
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 11 Tahun 2017
Permendagri No. 80 Tahun 2015
PErmen PANRB No. 13 Tahun 2014
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Perbup Lebong No. 36 Tahun 2016
penyusunan tata cara pengisian JPTP secara terbuka di lingkungan pemda adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan pengisian JPTP secara terbuka
untuk menyelenggarakan seleksi calon Pejabat pimpinan Tinggi Pratama secara transparan, objektif dan akuntabel
ruang lingkup tata cara pengisian JPTP secara terbuka di lingkungan Pemda terdiri dari tata cara seleksi, standar penilaian serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan seleksi terbuka JPTP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2019
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanakan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanakan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemrintah Daerah dan paragraf 21 PSAP No. 02 Lapiran I PP No, 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Interpelasi Standar Akuntansi Pemerintah No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Kas Umum Daerah perlu menetapkan pengaturan lebih lanjut
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 48 Tahun 2008
Permendagri No. 105 Tahun 2000
Permendagri No. 62 Tahun 2011
Permendagri No. 80 Tahun 2015
penganggaran Dana BOS
pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 18 Tahun 2019
Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaaan Barang/Jasa pada Pokja Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sektekariat Daerah Kabupaten Lebong
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaaan Barang/Jasa pada Pokja Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sektekariat Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang profesional, penuh integritas dan senantiasa menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil PBJ yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, maka dipandang perlu menyusun kode etik pengelola PBJ
UU No. 5 Tahun 1999
UU No. 28 Tahun 1999
UU No 17 Tahun 2003
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 5 Tahun 2014
PP No. 42 Tahun 2004
PP No. 58 Tahun 2005
Perpres No. 106 Tahun 2007
Perpres No. 16 Tahun 2018
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Permendagri No. 112 Tahun 2018
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa
Majelis Kode Etik
Pemeriksaan dan Keputusan
Sanksi
Sekretariat
Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 17 Tahun 2019
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
dalam menjalankan amanat yang tercantum dalam Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No 12 Tahun 2011
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
Perpres No. 12 Tahun 2013
Permenkes No. 28 Tahun 2014
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Perbup Lebong No. 18 tahun 2017
Perbup Lebong No. 9 Tahun 2018
mekasnisme dan pengaturan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2019
Standar Biasa Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biasa Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
dalam melaksanakan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat standar biaya yang melebihi dan atau belum diatur dalam Standar Biaya Masukan Tahun 2019, sehigga perlu dilakukan pengaturan
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 20 Tahun 1968
PP No. 39 Tahun 2006
PP No. 38 Tahun 2007
PP No. 8 Tahun 2008
PP No 18 Tahun 2016
PP No. 12 Tahun 2019
Perpres No. 54 Tahun 2010
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Perda Lebong No. 11 Tahun 2018
Perbup No. 67 Tahun 2018
Standar Biaya Khusus adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2019
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Lebong Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang kepada camat
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 39 Tahun 2003
3. UU No. 33 Tahun 2004
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. PP No. 20 Tahun 1968
7. PP No. 58 Tahun 2005
8. PP No. 12 Tahun 2017
9. PP No. 38 Tahun 2007
10. PP No. 96 Tahun 2012
11. PP No. 43 Tahun 2014
12. PP No. 17 Tahun 2018
13. Permendagri No. 4 Tahun 2010
14. Permendagri No. 80 Tahun 2015
15. Permendagri No. 20 Tahun 2018
16. Perda Kab. Lebong No. 10 Tahun
Tujuan pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Kepada Camat adalah untuk :
1. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan
4. Memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
Peraturan Bupati Lebong Nomor 48 Tahun 2018
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2019
PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Biaya Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Bahwa guna menunjang kelncaran khusunya bagi para Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu diberikan Biaya Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas/operasional
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 39 Tahun 2003
3. UU No. 33 Tahun 2004
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 25 Tahun 2000
7. Permendagri No. 17 Tahun 2007
8. Permendagri No. 80 Tahun 2015
9. Perda Kab. Lebong No. 11 Tahun 2018
10. Perbup Lebong No. 67 Tahun 2018
Pemberian bahan bakar minyak kepada pejabat adalah untuk menunjang Operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Negara dan Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
Peraturan Bupati Lebong Nomor 6 Tahun 2018
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2019
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin ketetapan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 39 Tahun 2003
3. UU No. 12 Tahun 2011
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 38 Tahun 2007
6. PP No. 6 Tahun 2008
7. PP No. 60 Tahun 2008
8. PP No. 12 Tahun 2017
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Permendagri No. 35 Tahun 2018
11. Permendagri No. 35 Tahun 2018
12. Perda Kab. Lebong No. 10 Tahun 2016
13. Perbup Lebong No. 36 Tahun 2016
Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sektekariat Daerah Kabupaten Lebong
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sektekariat Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
perubahan / penyusunan ulang atau tata susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten lebong
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 12 tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 18 Tahun 2016
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permendagri No. 112 Tahun 2018
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Perbup Lebong No. 36 Tahun 2016
susunan organisasi sekretariat daerah
bagian Hukum dan HAM
bagian Perekonomian dan SDA
bagian Pengadaan Barang/Jasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sektekariat Daerah Kabupaten Lebong
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
