Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tarif Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
Bahwa dengan disahkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan dirasa belum memenuhi azas keterlaksanaan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap paragraph 4 Pasal 57 struktur dan besaran tariff dalam Qanun dimaksud;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 66 Tahun 2001; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Tarif Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bener Meriah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 18 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 16 Tahun 2007; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1677/2020; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 37 Pasal yang mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ayat (1) tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan pada ayat (3) menyebutkan peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Qanun Kab Bener Meriah No.3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini karena biaya penyediaan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong cukup besar dan/atau besaran tarif retribusi yang sudah ditetapkan dalam Qanun Kab. Bener Meriah tidak efektif lagi untuk biaya pelayanan kesehatan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No.41 Tahun 2003; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No.28 Tahun 2009; Undang-Undang No.36 Tahun 2009; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan: struktur dan besaran tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Merubah Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD No. 32/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 02 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2016; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Keputusan Gubernur Aceh No. 903/1583/2019; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 02 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMERINTAHAN KAMPUNG
ABSTRAK:
Bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 25 tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 tahun 2006; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang: KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG; IMEM KAMPUNG DAN IMEM DUSUN; PERATURAN KAMPUNG; PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG; KEUANGAN KAMPUNG; BADAN USAHA MILIK KAMPUNG; KERJA SAMA KAMPUNG; LEMBAGA KEMASYARAKATAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Nomor 26/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004 UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 16 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020; Perpres Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 43 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; ; Kepres Nomor 9 Tahun 2020; Kepres Nomor 11 Tahun 2020; Inpres Nomor 4 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2016; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020; Permenkeu Nomor 87/PMK.07/2020; Kepmenkeu Nomor 6/KM.7/2020; Kepmenkeu Nomor 15/KM.7/2020; Pergub Aceh Nomor 40 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1583/2019; Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1115/2020; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Tarif Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab di Kab. Bener Meriah perlu dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan SDA sebagai modal utama pembangunan untuk kesejahteraan rakyat; bahwa sumber daya mineral pada sektor pertambangan di Kab. Bener Meriah menjadi sumber mata pencaharian sebagian warga masyarakat, dipandang perlu dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan sumber PAD, pelayanan, pengawwasan, dang pengendalian pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan; bahwa tatacara pembayaran adan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum diatur secara rinci dalam Qanun Kab. Bener meriah No.2 Tahun 2011.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 5 Tahun 1960; Undang-Undang No. 11 Tahun 1967; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; Undang-Undang No. 19 Tahun 2000; Undang-Undang No. 14 Tahun 2002; Undang-Undang No. 41 Tahun 2003; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 28 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016; Qanun Kab. Bener Meriah No.2 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Sistem Pembayaran dan Perhitungan; Keberatan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Kadaluarsa Penagihan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Kepala Daerah mengajukan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah untuk memperoleh persetujuan bersama;
Bahwa Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBK serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK pada tanggal 31 Juli 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2004; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005;PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Perpres Nomor 43 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Perpres Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2016; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019;
Dalam Qanun ini mengatur 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Dikampung
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan intervensi gizi secara konvergen dalam mencapai tujuan pencegahan Stunting dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting di Kabupaten Bener Meriah, maka diperlukan suatu peraturan tentang kewenangan kampung dalam menjalankan peran dan kewenangan dalam intervensi gizi terintegrasi untuk pencegahan
dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bener Meriah.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang tata cara konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di kampung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 41 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 52 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 33 Tahun 2012, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 17 Tahun 2015, PP Nomor 2 Tahun 2018, PP Nomor 42 Tahun 2013, Perpres Nomor 153 Tahun 2014, Permendagri Nomor 19 Tahun 2011, Permenkes Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permenkeu Nomor 61/PMK.07/2019, Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019, Pergub Aceh Nomor 36 Tahun 2020, Perbup Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2020, Perbup Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 37 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Sasaran, BAB IV Ruang Lingkup, BAB V Bentuk Kegiatan, BAB VI Pelaksana, BAB VII Tahapan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kampung, BAB VIII Pelaksanaan, BAB IX Kader Pembangunan Manusia, BAB X Pelaksanaan dan Evaluasi, BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bener Meriah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa dan Program Prioritas Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa dan Program Prioritas Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa dan Program Prioritas Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah dalam rangka penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2021 perlu diatur tata cara penggunaan Dana Desa Tahun 2021; bahwa diperlukan penetapan program dan kegiatan dalam rangka memenuhi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa untuk menindaklanjuti maksud pada huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 17 Tahun 2018; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomo 12 Tahun 2019; PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020; Perpres Nomor 113 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 219/PMK.07/2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dam Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 17 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan Rincian Dana Desa, BAB III Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana, BAB IV Program Prioritas Kegiatan Penggunaan Dana Desa, BAB V Tata Kelola Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penggunaan Dana Desa, BAB VI Pelaporan, BAB VII Pemantauan dan Evaluasi, BAB VIII Sanksi, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021.
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
