Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan APBDesa, agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai ketentuan dalam lampiran PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi APB Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabipaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 59 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDESDTT No. 2 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDESDTT No. 17 Tahun 2019; PERKALKPP No. 12 Tahun 2019; PERDA No. 12 Tahun 2020; PERBUP No. 20 Tahun 2019; PERBUP No. 110 Tahun 2019; PERBUP No. 112 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
6 hlm, Lampiran : 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhit dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERMENDESPDTT No. 2 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDESPDTT No. 13 Tahun 2020; PERMENKEU No. 222/PMK.07/2020; PERDA No. 12 Tahun 2020; PERBUP No. 97 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pembinaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
13 hlm, Lampiran : 16 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara No. 5 Tahun 2017
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 21 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 83 Tahun 2019
PENJABARAN - PERUBAHAN - ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, L.D.2019/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu adanya penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan Operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan Tahun Anggaran 2019
UU No 28 Tahun 1999;UU No 25 Tahun 2000;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 8 Tahun 2015;UU No 12 Tahun 2018;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 55 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010;PP No 65 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 71 Tahun 2010;PP No 2 Tahun 2012;PP No 43 Tahun 2014;_PP No 18 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;PP No 129 Tahun 2018;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 ahun 2011;Permendagri No 80 Tahun 2015;Permendagri No 62 Tahun 2017;Permendagri No 38 Tahun 2018;Permendagri No 13 Tahun 2018 ;Permendagri No 120 Tahun 2018;Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 7 Tahun 2019;Pergub No 7 Tahun 2019;Kepgub No 341/KPTS/BPKAD/2019;Perda No 4 Tahun 2019;Perbup No 2 Tahun 2015
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
Segala bentuk kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, untuk itu perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi; Kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat serta martabat perempuan dan anak terus meningkat, sehingga wajib dilakukan upaya perlindungan; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai hak perempuan dan anak, kewajiban dan tanggung jawab, penyelenggaraan perlindungan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 26 Tahun 2019
PEMBERIAN-TAmBAHAN-PENGHASILAN-BERDASARKAN-BEBAN KERJA-APARATUR-PENGELOLA ADMINISTRASI-DINAS SOSIAL-KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 39
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No. 3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No. 18 Tahun 2017; Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No. 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 67 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 82 Tahun 2018
Dalam peraturan ini berisi mengenai besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada pihak penerima berdasarkan indikator dan tolak ukur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelengaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Arsip merupakan sumber informasi, pertanggungjawaban, kajian dan perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten serta merupakan memori kolektif yang memiliki nilai, arti penting dan strategis sehingga harus diselenggarakan. Dalam menghadapi tantangan di era globalisasi guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Dasar Hukuk Peraturan Daerah ini adalah:Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.43 Tahun 2009; UU No.16 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.13 Tahun 2018; PP No.28 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Kearsipan dengan menggunakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai Organisasi Kearsipan yang terdiri dari Unit Pengolah, Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Diatur mengenai Pembinaan Kearsipan,Perlindungan dan Penyelamatan Arsip,serta Organisasi Profesi dan PEra Serta Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2020.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 47 Tahun 2017
PENJABARAN - TUGAS POKOK DAN FUNGSI - KECAMATAN KARANG DAPO - KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017 /No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi
Kecamatan Karang Dapo
Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3, huruf c Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 70 Peraturan
Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu adanya penjabaran
tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Musi PRawas
Utara
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 43 Tahun 1999;UU No 9 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2009;UU No 16 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 6 Tahun 2014 ;UU no 23 Tahun 2014 Sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 16 Tahun 1994;PP No 58 Tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;P No 73 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 19 Tahun 2008';PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 4 Tahun 80 Tahun 2015;Perda No 3 Tahun 2016;Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 67 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diautr mengenai PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UT ARA ,KETENTUAN UMUM ,SUSUNAN ORGANJSASI ,PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ,KELOMPOK JABATAN FUNG SIONAL,TATA KER.JA,KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Narkotika
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 pasal 27 tentang badan narkotika ,badannarkotika provinsi dan badan narkotika kabupaten /kota perlu dibentuk unit organisasi di daerah guna optimilasi upaya upaya pencegahan peredaran narkotika ,psikotropika dan bahan adiktif lainya
UU No 35 Tahun 2013;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Perpres No 23 Tahun 2010;Intruksi Presiden No 23 Tahunn 2010;Intruksi Presiden No 6 Tahun 2018;Perda No 1 Tahun 2016;Perda No 3 Tahun 2016;Perbup No 67 Tahun 2016
BNK adalah unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalaui Sekretaris daerah kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
9 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
