pelimpahan - sebagian - kewenangan - bupati - kepada - camat - yang - di - wilayahnya - terdapat - kelurahan - di - lingkunmgan - pemerintah - kabupaten - sukabumi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Di Wilayahnya Terdapat Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan peran pemerintah Kec. sebagai perangkat daerah maka perlu memebentuk Perbup tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Yang di wilayahnya terdapat Kel. di Lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Uu No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2018 ; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2016; Perbup Sukabumi No. 80 Tahun 20126.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Makasud Dan Tujuan, Keudukan Tugas Dan Wewenang, Kewenangabn Yang Dilimpahkan, Pelaksanaan Kewenangan, Pembiayaan, Pembinaan Pengawasan Dan Pelaporan, Penarikan Kewenangan, Dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Dan bahwa Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai perkembangan sehingga perlu diganti; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pembinaan dan Pengawas, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 88 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak Ketiga; Dan bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan kerjasama Desa perlu disusun pedoman kerjasama Desa; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Desa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015,
Ketentuan Umum, Kerjasama Desa, Bidang Dan Potensi Desa, Bentuk Kerjasama, Badan Kerja Sama Antar Desa, Tata Cara Kerja Sama Desa, Pembiayaan, Perubahan Dan Berakhirnya Kerja Sama Desa, Penyelesaian Perselisihan, Hasil Kerja Sama Desa, Pelaporan Dan Evaluasi Hasil Kerja Sama Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
36 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukabumi Nomor 78 Tahun 2018
Sistem Pengendalian Intern-Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2018/67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai tiga sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi; Dan bahwa pembangunan zona integritas harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi; Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tahapan Pembangunan Zona Integritas, Persyaratan Dan Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 45 Tahun 2018
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan-Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2018/45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; Dan bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi; Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Organisasi Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 34 Tahun 2018
tata - cara - penganggaran - pelaksanaan - penatausahaan - pertanggungjawaban - dan - pelaporan - serta - monitoring - dan - evaluasi - hibah - dan - bantuAN - SOSIAL - DI - KABUPATEN - SUKABUMI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 42 Permendagri No. 32 Tahun 2011 maka perlu ditetapkan dengan Perbup tentang Tata Cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pealporan serta monitoring dan vealuasi hoibah dan bantuan sosial di Kab. Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU no. 28 Tahun 1999; Uu No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; Uu No. 24 Tahun 2007; Uu No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir derngan Uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahujn 2007; PP No. 71 Tahun 2010; UU No. 27 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No.l 13 tahun 2018; Permendagri No. 44 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2006; Perda No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah teraskhir dengan Perbup Sukabumi No. 63 Tahun 2015; Perbup Sukabumi No. 26 Tahun 2006 sebagaimana telah diubvah dengasn Perbup Sukabumi No. 44 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Merngatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Tim Evaluasi SKPD, Tim EValuasi SKPKD, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
72 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 48 Tahun 2017
pedoman - penataan - jabatan - pelaksanaan - pegawai - negeri - sipil
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2017/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAAN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin tersedianya jumlah pegawai Negeri Sipil dalam rangka kelancaran penataan pegawai Negeri Sipil pada setiap Perda maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penataan Jabatan Pelaksanaan Pengawasan Negeri Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 014; PP No. 53 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi No. 25 Tahun 2016; Perkep Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2011; Perkep Badan Kepegawaian Negara No. 37 Tahun 2011; Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016; Perbup Sukabumi No. 48 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.10 Tahun 2011; Perbup Sukabumi No. 46 Tahun 2015; Perbup Sukabumi No. 55 Tahun 2015; Perbup Sukabumi No. 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penataan Jabatan Pelaksana, Analisis Kesengajaan Jabatan , Tindaklanjut, Pengendalian dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2017
peilaian - prestasi - kerja - pegawai - negeri - sipil
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2017/40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karier dengan ditetapkan PP No. 46 Tahun 2011 maka perlu mentapkan Perbup tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negri No. 1 Tahun 2013; Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016.
Perturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sasaran Kerja Pegawai, Perilaku Kerja, Penilaian, Ketentuan Lain- Lain , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
39 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2017
kode - etik - koede - perilaku - pegawai - negri - sipil
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2017/36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Huruf a maka perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik Kode Perilaku Pegawai Negri Sipil .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perda Kab. Sukabui No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nilai-Nilai Organisasi, Kode Etik Dan Kode Perilaku, Perilaku Rtik Daerah Dan Kode Etik Profesi, Penegakan Kode Etik, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
