peyunjuk - teknis - pelaksanaan - sistem - pengendalian - intern - pemerintah - kabupaten - sukabumi
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2013/
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa berdasakan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah dan Perbup No. 24 Tahun 2010.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU no. 30 Tahun 2002; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 9 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 25 Tahun 2012; Perbup No. 24 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2013.
3 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
bahwa Malaria menjadi masalah kesehatan
sebagai penyakit menular yang dapat
mengakibatkan kesakitan dan kematian, menurunkan
produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu
dilakukan penanganan secara menyeluruh dan terpadu
oleh pemerintah daerah bersama mitra kerja
pembangunan termasuk Lembaga Swadaya
Masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi
kemasyarakatan dan masyarakat;
bahwa sebagai upaya pencegahan dan pengendalian
serta pencegahan penularan kembali Malaria di
Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 293/ MENKES/ SK/ IV/ 2009
tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, Pemerintah
Daerah harus menyusun kebijakan daerah dalam
percepatan eliminasi Malaria;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi
Malaria;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 , Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 26 Tahun 2018 , Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 73 Tahun 2018
Terdiri dari 21 Pasal, 13 bab yaitu Ketentuan Umum, Kebijakan Dan Strategi, Penemuan, Surveilans Migrasi Dan Tata Laksana Penderita Malaria, Pencegahan Dan Penanggulangan Faktor Resiko, Penanggulangan Kejadian Luar Biasa, Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat, Tim Koordinasi Eliminasi Malaria, Koordinasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pencatatan Dan Pelaporan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
mengatur mengenai Eliminasi Malaria
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 29 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sukabumi No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0 l.07/MENKES/289/ 2020 tentang Penetapan Pembatasan sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corana Virus Disease 2019 {Covid- 19} dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep'259- Hukham /2020 tentang Pemberlakuaa Pembatasan sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan coronavirusdisease 2019 (Covid-19), Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan menjadi Daerah yang wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar; Dan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar ditujukan untuk menekan penyebaran Coronavirusdisease 2019 {COVID- 19) secara masif melalui pernbatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaanya diperlukan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coranavirus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Kepututan presiden Namor 7 Tahun 2020, peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Pelaksanaan PSBB, Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar, Hak dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB, Sumber Daya Penangulangan Covid-19, Sosialisasi, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, Penegakan Hukum, Sanksi, dan Ketetntuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 30 Tahun 2013
pedoman - umum - penyusunan - indeks - kepuasan - masyarakat - unit - pelayanan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - sukaBUMI
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2013/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Di Ligkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat (1) salah satu evaluasi kinerja pelaksana adalah pengukuran kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat melalui penyusunan indeks maka perlu menetapkan Perbup Sukabumi tentang Pedoman Umum Penyusunan INdeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahyun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 70 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/25/M.PAN/2/1004; Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/26/M.PAn/2/2004; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 25 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
28 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2012
pedoman - penyusunan - standar - pelayanan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - sukabumi
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2013/31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2012 untuk menyusun standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan maka perlu menetapkan Perbup Sukabumi tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan di Pemerintah Kab. Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/26/M.PAn/2/2004; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 25 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.
52 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2022
TATA - CARA - PENYELENGGARAAN - CADANGAN - PANGAN - PEMERiNTAH - DESA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2022/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketahahan Pangan Daerah, maka , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapakali diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2021; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permentan No. 11 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Sukabumi No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan, Pendanaan, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 33 Tahun 2022
UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - PERLINDUNGAN - PEREMPUAN - DAN - ANAK - DINAS - PEMBERDAYAAN - PEREMPUAN - DAN - PERLINDUNGAN - ANAK - KABUPATEN - SUKABUMI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 2022/no.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018, , perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 13 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 78 Tahu 2001; Permendagri No. 12 Tahun 2017; . Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2020; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022; Perda Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Sukabumi No. 1 Tahun 2018; Perda Kabupaten No. 1 Tahun 2019; Perda Kabupaten Sukabumi No, 7 Tahun 2019; Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2021; Perbup Sukabumi No. 68 Tahun 2018; Perbup Sukabumi No. 18 Tahun 2021; Perbup Sukabumi No. 82 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan UPTD, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Standar Pelayanan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kabupaten Sukabumi memberlakukan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar secara parsial, Dan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati, dengan adanya perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Sukabumi maka Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019, perlu dilakukan perubahan; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 29 Tahun 2020.
Beberapa Ketentuan telah Diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
