Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat Dalam Kabupaten Maros
ABSTRAK:
Zakat sebagai pranata keagamaan untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pelaksanaannya merupakan
kewajiban bagi seluruh Ummat Islam yang mampu, yang hasil
pengumpulannya dapat menjadi sumber yang potensial bagi
upaya mewujudkan kesejahteraan sosial
agar pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil
guna serta dapat dipertanggung jawabkan, maka pengelolaannya
perlu diadakan pengaturan
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAROS
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 16 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Maros
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undangundang
Dasar 1945, negara menjamin kebebasan tiap-tiap
penduduk untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing; sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan
ajaran agama, bagi umat islam wajib hukumnya berpakaian
menutup aurat yang tercermin dalam pergaulan dan
kehidupan sehari-hari.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan
6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 15 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Gerakan Bebas Buta Aksara Dan Pandai Baca Alquran Dalam Wilayah Kabupaten Maros
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan bebas buta aksara Al
Qur’an bagi ummat Islam di Kabupaten Maros, maka perlu
dilakukan pembinaan dan pemantapan pendidikan Al Qur’an
untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tersebut
maka perlu dilakukan upaya yang intensif dan
berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur dan
komponen di dalam masyarakat
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
Undang – Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Perkawinan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme
Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-undangan.
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom .
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001`
tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan
Daerah Kabupaten Maros
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005
tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2005-2010
GERAKAN BEBAS BUTA AKSARA DAN PANDAI BACA
ALQURAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kegiatan dan tertib administrasi,
maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai
Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Maros sesuai hasil pemilu 2004.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2010 Daerah Kabupaten Maros
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 13 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan Sepeda Motor (Ojek) Sebagai Angkutan Alternatif Masyarakat
ABSTRAK:
Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari senakin banyak
sehingga menyebabkan tidak seimbangnya jumlah angkutan umum, maka
sarana angkutan masyarakat sangat terbatas; kenyataan dimasyarakat ternyata kendaraan roda dua ( ojek ) sudah
menjadi sarana altematif pemecahan masalah
1. Undang - undang No. 29 Tahunh 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk.ll di sulawesi
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan
3. Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Perundan undangan
5. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
10.Peraturan Pemerintah'Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
12.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan perundang Undangan dan Bentuk rancangan undang undang, Rancangan peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13.Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Maros
PENGATURAN SEPEDA MOTOR (OJEK )SEBAGAI ANGKUTAN ALTERNATIF
MASYARAKAT
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2005.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 12 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
ABSTRAK:
wilayah pesisir dan laut merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa memiliki fungsi dan peranan, yang sangat.penti'g bagi kelangsungan
hidup dan kehidupan umat manusia.
dalam pelaksanaan asas Desentralisasi, daerah berwenang mengatur
dan rnengurus kepentingan masyarakat setempat, mengelola sumberdaya
nasional yang tersedia di wilayahnya serta bertanggung iawab memelihara
kelestarian Iingkungan.
untuk rneniaga keseimbangan pernbangunan wilayah pesisir dan laut.
perlu dilakukan upaya terpadu antara masyrakat dengan berbagai lembaga
terkait guna rnelindungi lingkungan hidup, akibat tekanan dan atau perubahan
langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan.
untuk mewujudkan kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi
pengelolaan sumberdaya pesisir dan.laut diperlukan peraturan yang
komprehensif, integral dan responsif di bidang pengelolaan pesisir dan Iaut.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi.
Undang-Llndang Nonmor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria
Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentan zona Ekonomi Ekslusif
Indonesia,.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Hukum
Laut,.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati
dan Ekosistemnya.
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan.
Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan Ruang.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan
Hidup
Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan
Perudang-undangan
Undang-Undang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1993 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nontor 15 Tahun 1990 tsrlrarrg Usaha Perikanan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai
Dampak lingkungan
.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam
dan kawasan Pelestarian Alam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan atau Perusakan laut
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2005.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010
ABSTRAK:
Dokumen Perencanaan Repeda Transisi hanya berlaku untuk satu
tahun Anggaran (2005) maka perlu disusun Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Maros Tahun 2005 – 2010.
Kabupaten Maros memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan
yang akan dilakukan secara bertahap lima tahun kedepan.
pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDerah
Tingkat II di Sulawesi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Maros.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat .
RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2005-2010
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2001.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 9 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Kabupaten Maros
ABSTRAK:
berdasarkan Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor : 220 Tahun 2004
Peraturan Daerah Kabupaten Maros dinyatakan dicabut karena bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum
undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah
tingkat ll di sulawesi.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi- dan Nepotisme.
undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara
Pemerintah pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NoMoR: 13 TAHUN 2002
TENTANG PENGATURAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KETENAGAKERJAAN DALAM KABUPATEN MAROS
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2005.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NoMoR: 13 TAHUN 2002
TENTANG PENGATURAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KETENAGAKERJAAN DALAM KABUPATEN MAROS
2
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hutan Ikutan
ABSTRAK:
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 219 Tahun
2004 Peraturan Daerah Kabupaten Maros dinyatakan dicabut karena
bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan
umum
ndang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah
tingkat ll di sulawesi .
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi- dan Nepotisme .
undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah pusat dan Daerah
PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 10 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HUTAN IKUTAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2005.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 10 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HUTAN IKUTAN
2
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 7 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 218 Tahun 2004
Peraturan Daerah Kabupaten Maros dinyatakan dicabut karena bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat ll di Sulawesi .
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Korusi dan Nepotisme.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat.dan Daerah.
PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 09 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2005.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 09 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
2
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
