Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 12 Tahun 2005

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maros

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Turikale

Tanggal Penetapan

30 November 2005

Tanggal Pengundangan

01 Desember 2005

Tanggal Berlaku

01 Desember 2005

Sumber

LD.2005/NO.11

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maros

Bidang

Halaman ini telah diakses 903 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.12-2005-TTG-PENGELOLAAN-SUMBER-DAYA-PESISIR-DAN-LAUT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

sumber-daya-laut
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2005/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
ABSTRAK:	wilayah pesisir dan laut merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi dan peranan, yang sangat.penti'g bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia. dalam pelaksanaan asas Desentralisasi, daerah berwenang mengatur dan rnengurus kepentingan masyarakat setempat, mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya serta bertanggung iawab memelihara kelestarian Iingkungan. untuk rneniaga keseimbangan pernbangunan wilayah pesisir dan laut. perlu dilakukan upaya terpadu antara masyrakat dengan berbagai lembaga terkait guna rnelindungi lingkungan hidup, akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan. untuk mewujudkan kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya pesisir dan.laut diperlukan peraturan yang komprehensif, integral dan responsif di bidang pengelolaan pesisir dan Iaut. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Undang-Llndang Nonmor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentan zona Ekonomi Ekslusif Indonesia,. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut,. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan Ruang. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perudang-undangan Undang-Undang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nontor 15 Tahun 1990 tsrlrarrg Usaha Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan .Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan laut PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2005. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521