Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2005

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hutan Ikutan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HUTAN IKUTAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hutan Ikutan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maros

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Turikale

Tanggal Penetapan

21 November 2005

Tanggal Pengundangan

22 November 2005

Tanggal Berlaku

22 November 2005

Sumber

LD.2005/NO.16

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maros

Bidang

Halaman ini telah diakses 545 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.08-TAHUN-2005-TTG-PENCABUTAN-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-MAROS-NOMOR-10-TAHUN-2002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCABUTAN-PERATURAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hutan Ikutan
ABSTRAK:	berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 219 Tahun 2004 Peraturan Daerah Kabupaten Maros dinyatakan dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan umum ndang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat ll di sulawesi . Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi- dan Nepotisme . undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HUTAN IKUTAN
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2005. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HUTAN IKUTAN 2