Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 334 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kediri

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2016.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD No 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kediri

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Kediri, yang menyatakan bahwa semua penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin; b. bahwa sesuai dengan Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor M5118501418.4812016 tanggal 4 Februari 2016 perihal Perizinan Puskesmas di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 460152691418.4812016 tanggal 31 Maret 2016 tentang lzin Penyelenggaraan Puskesmas di Kabupaten Kediri perlu mengatur lzin penyelenggaraan Puskesmas di Kabupaten Kediri.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Famasi dan Alat Kesehatan; 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Kediri; 8. Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
Lokasi pendirian Puskesmas didirikan pada setiap kecamatan dan harus memenuhi persyaratan: a. geografis; b. aksesibilitas untuk jalur transportasi; c. kontur tanah; d. fasilitas parkir; e. fasilitas keamanan; f. ketersediaan utilitas publik; g. pengelolaan kesehatan lingkungan; dan h. kondisi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Perbub Kediri No 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri TA 2016

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2016.pdf

desa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD No 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Kediri No 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri TA 2016

ABSTRAK:

Menimbang : a. ba.hw.a berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 49 /PMK.O7 l2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanegal 8 April 2O 16, Nomor 412.6 2O 16, perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata / I IOS I 418.63 / Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dan Berita Acara Hasil Rapat Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 Nomor 412.6/1166 tanggal 13 April 2016, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang T"!L.I /418.63/2015 Cara Pembagran dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap$ Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagran dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 2. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,+95); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapa.tan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kati diubah terakhir dengan Peraturan pemerihtah Nomor g dan Belanja Tahun 2016 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 lembaran Negara Republik lrdonesia Nomor 5864); 4. peraturan Menteri Keuangan 49/PMK.O7 ); Republik Indonesia Nomor /2016 tentang Tata cara pengalokasian, Penyaluran, Desa (Berita 478; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
peraturan ini mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten kediri TA 2016. peraturan ini meliputi perubahan Ketentuan pasal 1 ; pasal 2 ; pasal 3 ; pasal 4 ; pasal 6 ; pasal 7 ; pasal 8 pasal 9 ; pasal 23 ; pasal 24 ; pasal 25 ; pasal 26 ; pasal 27

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2016.
jumlah 10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tarif dan Klasifikasi Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2016.pdf

Badan usaha milik daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD No 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif dan Klasifikasi Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri , Tarif Air Minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Klasifikasi Tarif menurut kelompok pelanggan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat ; b. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kediri Nomor 435/DP/PDAM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal usulan penyesuaian tarif dasar baru PDAM Kabupaten Kediri Tahun 2015 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kenaikan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 690 /01/418.123/2015 tanggal 27 oktober 2015 , perlu mengatur tarif dan klasifikasi tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif dan Klasifikasi Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4377); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis dan Tata Cara Pengaturan tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ; 4. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian kinerja perusahaan Daerah Air Minum ; 5. Keputusan menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ; 6. Peraturan Bupati kediri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri ( Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 20);
peraturan ini mengenai tarif dan klasifikasi tarif air minum perusahaan daerah air minum kabupaten kediri . peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; golongan pelanggan ; ketentuan tarif ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Buapati Kediri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tarif dan Klasifikasi Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
jumlah 10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2016.pdf

perizinan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD No 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) huruf e dan ayat (4) serta Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Kediri, perlu mengatur Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri; b. bahwa sesuai dengal Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 4451I13O41418.48/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Perizinan Klinik dan Berita Acara Nomor 460/13700/418.48/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri, yang menyatakan bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perizinan Klinik perlu disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri;
Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20431 ;2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan l,embaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tanlrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 /Menkes /Per/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan 7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 42);
peraturan ini mengenai perizinan klinik di kabupaten kediri . peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; jenis klinik ; persyaratan ; perizinan klinik ; penyelenggaraan ; pembinaan dan pengawasan ; ketentuan peralihan ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 201,1 tentang perwinan Klinik (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2}ll Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 23 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2016.pdf

Konstruksi - Sipil - Arsitek - Bangunan- dan Infrastruktur

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD No 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 serta sesuai Nota Dinas Kepala BAgian Pemerintahan Umum Nomor 188/044/418.11/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang prosedur Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan dan berita acara Nomor 180/109/418.32/2016 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tanggal 2 Februari 2016 , perlu mengatur tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Bupati Kediri ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dmaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22 , Tambahan Negara Nomor 5280) ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 , Tambahan Negara Nomor 3643) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45 , Tambahan Negara Nomor 4385) ; 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 ; 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 2015;
peraturan ini mengenai prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; perencanaan pengadaan tanah ; persiapan pengadaan tanah ; pelaksanaan pengadaan tanah ; penyerahan hasil pengadaan tanah ; pemantauan dan evaluasi ; sumber dana pengadaan tanah ; pengadaan tanah skala kecil ; insentif perpajakan ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2016.
jumlah 43 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri No 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kediri No 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2016.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD No 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri No 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kediri No 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan masuknya sebagian wilayah Kabupaten Kediri ke dalam lingkup wilayah hukum Polres Kota Kediri serta sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Nomor 5511731418.4512016 tanggal 26 Januari 2016 perihal Retribusi Parkir Berlangganan di 5 Kecamatan dan Berita Acara Nomor 5511701418.4512016 tanggal 2 Februari 2016, perlu mengatur tentang perubahan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 20ll tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 5. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 20ll tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 201 1 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 136);
peraturan ini mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum . peraturan ini meliputi perubahan Ketentuan Pasal 6 ayat (l) ; Ketentuan Pasal 7 ayat (l) ;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2016.
jumlah 4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri TA 2016

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2016.pdf

desa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD No 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri TA 2016

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 6 Januari 2016, Nomor 412.61 38 1418.63 I 2016, perihal Rencana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 Nomor 412.611711418.63 12016 tanggal 19 Januari 2016, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 2. 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentzng Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenargan lokal berskala desa ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 65) ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angg arall. 2016;
peraturan ini mengenai alokasi dana desa (ADD) pemerintah kabupaten kediri TA 2016. Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; maksud , tujuan , dan prinsip ; pengalokasian ; penggunaan alokasi dana desa ; penyaluran ; pengelolaan ; pembinaan / fasilitasi dan pengawasan ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 20 15 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 8 halaman + lampiran 6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2016.pdf

desa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD No 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatal dan Belanja Negara, Nota Dinas Kepela Badar Pemberdayaan Masyaralat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 6 Januari 2O16, Nomor 412.6/ 37 1418.63/2016, perihal Rencana Pel,aksanaan Dana Desa dari APBN di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2O16 dan Berita Acara Hasil Rapat koordinasi pelaksanaan Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 Nomor tanggal 19 Januari 2016, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 412.6 /l-7l /418.6312016 Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 b. bahwa berdasarkan pertimbalgan Sebagaim6l6 dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1 . Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ; 4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 247 / PMK .07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian , Penyaluran , Penggunaan , Pemantauan , dan Evaluasi Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967 );
peraturan ini mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten kediri tahun anggaran 2016. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; pengalokasian ; penyaluran dan pelaporan ; prioritas penggunaan dana desa tujuan dan prinsip ; pembinaan dan pengawasan ; pemantuan dan evaluasi ; sanksi ; ketentuan peralihan ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
jumlah a4 halaman + lampiran 18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri No 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2016.pdf

Program - Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD No 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri No 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri untuk mempercepat pembangunan daerah sesuai Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik ( Good Governance ) ; bahwa sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Nomor 065 /019/418.33/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Revisi Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Berita Acara nomor 180/144/418.33/2016 tanggal 20 januari 2016 tentang Rapat Membahas Draft Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di kabupaten Kediri , perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesra Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan ini mengenai tata kerja tim pertimbangan percepatan pembangunan di kabupaten kediri . peraturan ini meliputi : perubahan ketentuan pasal 7 ayat (2) ; pasal 9 ayat (2) ; pasal 10 ayat (1) ;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
jumlah 4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 68 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kab Kediri TA 2016

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP NOMOR 68 Tahun 2015.pdf

HET PUPUK BERSUBSIDI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD No 68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kab Kediri TA 2016

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi kornoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk rneningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, dan sesuai dengan Telaah StafKepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri Nomor 521.31/4697/418.42/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kediri TA 2016 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Perbup Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta HET Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 Kabupaten Kediri Nomor 521.33/4699.1/418.42/2015 tanggal 30 Desember 2015, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati Kediri. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Jenis Pupuk Bersubsidi; 3. Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi; 4. Realokasi Pupuk Bersubsidi; 5. Penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi; 6. Pengawasan dan Pelaporan; 7. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
37 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT