Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa agar penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin di Kabupaten Kediri berjalan efeklif dan efisien,
dan sesuai Telaah Staf dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Kediri Nomor 4601178501418.2512A19 tanggal 26 Juni 2019 perihal
Pembaruan Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat
Nomor 4601178511418.25DA$ tanggal 26 Juni 2019, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2Al9 Entang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri; b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor i5 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; 16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7l Tahun 2013; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 ; 21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016; 22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 ; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 24. Peruturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016; 2T.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016; 28. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2017; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011; 30. Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2011
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri. memuat antaar lain: ketentuan umum; tujuan, sasaran dan manfaat; kepesertaan dan pendanaan; besaran tarif dan jasa pelayanan; pemanfaatan dana di puskesmas; tata laksana pelayanan kesehatan; prosedur dan tata cra pencairan; mekanisme penggunaan dana; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
di Kabupaten Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sesuai
Telaah Staf Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten
Kediri tanggal 20 Maret 2019 Nomor
510/ 1273/418.29 /2A19 perihal Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Berita
Acara Rapat Nomor 5101L84O1418.29/2OL9 tanggal 29
April 2019, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 20 18 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 4. Undang- Undang Nomor L2 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; 7. Peratural Pemerintah Nomor 69 rahun 2010; 8. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Z019; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4; 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/ PER / 5 / 20 17; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6T Tahun 2018; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2O18; 16" Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2O18; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun
2016; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun
2018
Materi Pokok: mengatur mengenai pedoman Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang. memuat antara lain: ketentuan umum; instansi pemungut; tata cara pedaftaran; tata cara pemungutan retribusi; penetapan retribusi; tata cara pembayaran; tatacara penagihan; pengurangan dan keringanan serta pembebasan retribusi; pemeriksaan retribusi; tata cara penghapusan piutan kadaluarsa; tata cara pemberian dan manfaat insentif, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
jumlah 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
menimbang: a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan
kesehatan guna mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) melalui Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas untuk
melaksanakan masing-masing kegiatan DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan sesuai petunjuk teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dan sesuai Nota Dinas dari
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor
444184031418.2512019 tanggal I Maret 2019 perihal Peruntukan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019
serta Berita Acara Nomor 188.4518921418.2512019 tanggal t5 April
2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan dan Perubahan Surat Keputusan
Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Kediri, perlu menetapkan
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Nonfisik
Bidang Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan
di Kabupaten Kediri;
mengingat: l. undang -undang Nomor 28 Tahun 1999; 2- undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; 3. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan
di Kabupaten Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; jenis-jenis DAK; pemantauan dan evaluasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
jumlah 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat {21 Peraturan
Pemerintatr Nomor 35 Tahun 2AL9 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2al6 tentang pemberian Gqji, pensiun, atau
Tunjangan Ketiga belas kepada Pegawai Negeri sipi1, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun atau T\rnjangan dan pasal l0 ayat {2}
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun zALg tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Negara, penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian
Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri sipil, Bupati,
Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2Al9;
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Materi Pokok: mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian
Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri sipil, Bupati,
Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019. memuat antara lain: ketentuan umum; pemberian THR dan Gaji ke 13; pembayaran; pertanggungjawaban dan pelaporan; pendanaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: a' bahwa daram rangka mewujudkan tata kerora pemerintahan
yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, korusi dan
nepotisme maka diperrukan penanganan dan tindakan yang
tepat atas raporan terhadap dugaan adanya benturan
kepentingan datam penyelenggaraan pemerintahan;
b' bahwa sarah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana
korupsi di daerah disebabkan adanya benturan kepentingan
di lingkungan pejabaupegawai pemerintah Daerah;
c' bahwa berdasarkan peraturan Menteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun
2A12 tentang pedoman Umum penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri
/dan sesuai Nota Dinas Nomor 700/841/418.11/2019 tanggal
11 April 2019 perihat penyusunan peraturan Bupati tentang
Pedoman penanganan pengaduan Masyarakat dan
Peraturan Bupati tentang pedoman penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri
serta Berita Acara Nomor 800/1063/418.11/2019 tanggal 10
Mei 2019 tentang penyusunan peraturan Bupati tentang
Pedoman penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri perru menetapkan peraturan
Bupati tentang pedoman penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri; d- bahwa berdasad<an pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; 5' Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; 7' Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 8. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 9' Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; l0.Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 25 Tahun 2007; 11.Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 33 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; 13. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 15.Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2017; 16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018
Materi Umum; mengatur mengenai pedoman penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; sara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
jumlah 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bupati, dalam
rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2A17 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2AO7 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, dan sesuai Nota Dinas Nomor 70018411418.1112019
tanggal 11 April 2019 perihal Penyusunan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
serta Berita Acara Nomor 800/1062/418.11nA19 tanggal 10
Mei 2019 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; sumber pengaduan; administrasi pengaduan; penanganan pengaduan; pelaporan; pemantauan dan pemutakhiran; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR, 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat